2018, Pemprov Bangun 144 Unit Sarana Sanitasi

PERBAIKAN SANITASI: Asisten II Setprov Kaltara H Syaiful Herman secara simbolis membongkaran lanting atau WC terapung di Bulu Perindu, Senin (8/4).

TANJUNG SELOR | penakaltara.com, Pemerintah Provinsi Kaltara melalui Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPR-Perkim) melakukan program penataan lingkungan di wilayah pinggiran kota. Salah satunya melalui pengembangan sanitas yang dilaksanakan di daerah Tanjung Rumbia dan Bulu Perindu, Kecamatan Tanjung Selor.

“Pengembangan sanitasi di kawasan ini, guna mendukung penerapan perilaku hidup dan sehat. Sehingga berdampak positif bagi kesehatan warga setempat. Selain itu, juga untuk penataan lingkungan di Tanjung Selor, sebagai ibu kota provinsi Kaltara,” kata Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setprov Kaltara H Syaiful Herman, Senin (8/4).

Dalam program ini, Syaiful yang didampingi Kepala Bidang (Kabid) Perumahan Roswan menyebutkan, 2018 lalu ada 144 unit sarana sanitasi bagi rumah tidak layak huni (RTLH) yang dibangun di Bulu Perindu dan Tanjung Rumbia. “Jumlah yang kita bangun ini disesuaikan dengan hasil survei terhadap kondisi rumah yang akan dibantu pemasangan sanitasinya. Syarat lainnya, yang kita bantu harus memiliki legalitas tanahnya,” ujarnya.

Pembangunan sarana sanitasi terhadap RTLH, dilakukan  dengan cara memindahkan lanting (WC terapung) dari pinggir sungai ke dalam rumah. Melalui ini, diharapkan masyarakat yang biasa melakukan aktivitas mandi, cuci dan kakus (MCK) di sungai, kini berpindah ke rumah. Utamanya untuk buang air, sekarang dilakukan di kakus rumah masing-masing.

“Pengembangan sanitasi ini, bentuk septic tank dengan biofil. Sistem ini sesuai standar dari Dinas Kesehatan. Karena kualitasnya terjamin dan tahan lama,” ujarnya.

Untuk teknisnya sendiri, Roswan menyebutkan, program bantuan pengembangan sanitasi RTLH di dua wilayah tersebut, didanai melalui APBD Provinsi Kaltara senilai Rp 1,6 miliar. Dengan rincian, tiap rumah mendapatkan bantuan Rp 10 juta hingga Rp 15 juta. Dimana Rp 12,5 juta untuk material bangunan dan Rp 2,5 juta untuk upah tukang.

“Kami menyiapkan bahan pembangunan kakusnya. Kalau untuk pengerjaannya, yang memiliki rumah itu sendiri. Namun kita berikan upah tukang Rp 2,5 juta. Nanti setelah selesai baru boleh dibayarkan (ongkos tukangnya),” jelas Roswan.

Tahun ini, program tersebut kembali dilanjutkan. Dialokasinya anggaran sekira Rp 1,155 miliar. “Tahapan kini masih dilakukan proses survei lokasi,” ujarnya. (humas)