PERSIAPAN MOU : Gubernur
Kaltara Dr H Irianto Lambrie saat mengikuti rapat persiapan MoU GMF-BRI antara
Pemerintah Indonesia dan RRT di Jakarta, beberapa waktu lalu.
|
TANJUNG SELOR | penakaltara.com, Memorandum
of Understanding (MoU) antara Republik Indonesia – Republik Rakyat Tiongkok,
terkait kerja sama regional ekonomi antara Pemerintah Indonesia dan RRC atau
yang disebut Regional Comprehensive Economic Corridors, Global Maritime Fulcrum
- Belt and road Initiative (GMF-BRI), bakal ditandangani oleh presiden kedua
negara dalam pertemuan tingkat tinggi yang dijadwalkan berlangsung di Beijing,
China atau Tiongkok pada 25-27 April mendatang.
Demikian terungkap dalam
pertemuan membahas soal persiapan MoU tersebut di Kantor Kementerian
Koordinator (Kemenko) Kemaritiman RI di Jakarta, awal pekan lalu. Gubernur
Kalimantan Utara (Kaltara) Dr H Irianto Lambrie yang ikut dalam rapat yang
diikuti semua kementerian terkait itu, menyampaikan Kaltara turut dilibatkan
dalam pembahasan MoU yang akan ditandatangani ini, karena di antara beberapa
program prioritas yang masuk dalam MoU itu berada di Kaltara. Yaitu
pengembangan Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) Tanah Kuning –
Mangkupadi dan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Kayan. Keduanya merupakan
program yang terintegrasi.
“Dalam pertamuan ini, selain
membahas soal rencana pemberian dana hibah dari pemerintah RRT ke Indonesia,
yang salah satunya ke Kaltara, juga dibahas persiapan pertemuan mengenai poros
maritime dunia yang akan dilangsungkan di Beijing, China pada tanggal 25-27
April nanti. Rencananya, kalau tidak ada aral, delegasi dari Indonesia akan
dipimpin langsung oleh Bapak Presiden Jokowi,” ungkap Gubernur.
Sebelumnya, melalui
pertemuan antara delegasi kedua negara (RRT dan Indonesia) yang berlangsung di
Nusa Dua, Bali pada bulan lalu, telah menetapkan beberapa proyek prioritas yang
akan dikerjakan melalui program kerja sama kerjasama regional ekonomi Indonesia-RRC
yang masuk dalam jalur Sutra Maritim abad 21.
Di antara, sebut Gubernur
yang juga hadir dalam pertemuan itu, memutuskan 5 proyek prioritas utama yang
masuk dalam kerjasama ini. Satu dari lima proyek prioritas utama ini, bakal
dilaksanakan di Kaltara. Yaitu pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)
Sungai Kayan di Kecamatan Peso, Kabupaten Bulungan.
Untuk diketahui, pembangunan
pembangkit listrik ini, akan menjadi pemicu utama pengembangan ekonomi.
Terutama untuk di kawasan industri. Sementara 4 proyek lainnya, pembangunan
pelabuhan dan kawasan industri di Kuala Tanjung dan kawasan Industri Kuala Namu
di Sumatera Utara, KEK (Kawasan Ekonomi Khusus) Bitung di Sulawesi Utara, dan
Kura-Kura Island Techno Park di Bali.
Di samping menyepakati usulan
5 proyek prioritas utama, dari pertemuan itu juga disimpulkan ada beberapa
rencana pembangunan kawasan Industri, termasuk di KIPI Tanah Kuning, yang masuk
prioritas untuk penyusunan dokumen perencanaan dan feasibility study. Bahkan
untuk kegiatan ini, Pemerintah RRT melalui lembaga perbankkannya siap
memberikan dana hibah senilai kurang lebih Rp 40 miliar.
Dari semua program kegiatan
yang diprioritaskan ini, akan dituangkan dalam bentuk nota kesepakatan yang
ditandatangani oleh Presiden Jokowi dengan Presiden RRC Xi Jingping, yang
rencananya dilakukan saat pertemuan sekaligus kunjungan Presiden RI ke Beijing
pada 25 April ini.
Kembali mengingatkan, skema
kerja sama ekonomi regional GMF-BRI atau OBOR telah disepakati oleh Presiden
Indonesia dan Presiden Tiongkok. Ada 4 koridor dalam kerja sama maritim ini,
yakni Sumatera Utara, Sulawesi Utara, Kalimantan Utara dan terakhir menyusul,
Provinsi Bali.(humas)



Komentar Anda: