Tingkatkan Layanan PAUD, Bunda PAUD Dituntut Miliki Kesamaan Persepsi

HARMONISASI : Bunda PAUD Provinsi se-Indonesia berfoto bersama dengan Hj Mufidah Jusuf Kalla, Ketua Umum TP PKK Pusat di sela Sosialisasi dan Harmonisasi Bunda PAUD Tahun 2019 di Jakarta, Selasa (2/4).

JAKARTA | penakaltara.com, Peran Bunda Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), baik di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota harus memiliki kesamaan persepsi dan bersinergi dengan pemerintah pusat dalam pembinaan dan peningkatan layanan PAUD. Demikian disampaikan Ketua Tim Penggerak (TP) Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Provinsi Kaltara juga Bunda PAUD Kaltara, Hj Rita Ratina Irianto Lambrie usai menghadiri Sosialisasi dan Harmonisasi Bunda PAUD 2019 di The Sultan Hotel and Resort, Jakarta, Selasa (2/4).

Di kegiatan bertema, memantapkan peran Bunda PAUD dalam pengembangan sumber daya manusia Indonesia sejak usia dini tersebut, Hj Rita berharap agar Bunda PAUD memiliki pemahaman yang meningkat mengenai kerangka kebijakan global dan nasional di bidang PAUD. 

“Lewat sosialisasi ini, juga diharapkan dapat meningkatkan pemahaman peran Bunda PAUD sebagai penggerak utama dalam pembinaan layanan PAUD di daerah masing-masing, khususnya di Provinsi Kaltara nantinya,” kata Hj Rita.

Sementara itu, Direktur Jenderal (Dirjen) PAUD dan Pendidikan Masyarakat pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI Harris Iskandar, saat membuka sosialisasi menjelaskan, peran strategis Bunda PAUD antara lain mendorong partisipasi dan peran serta masyarakat dalam mendukung pembinaan penyelenggaraan dan pengembangan layanan PAUD berkualitas. 

“Bunda PAUD harus dapat memotivasi pengelola, penyelenggara, pembina, serta pendidik dan tenaga kependidikan dalam penyelenggaraan layanan PAUD berkualitas,” jelas Harris.

Selain itu, Bunda PAUD juga dituntut menggali berbagai sumber daya dana untuk mendukung penyelenggaraan program PAUD berkualitas di wilayahnya melalui sumber dana, memberikan saran, masukan dan rekomendasi kepada pemerintah pusat dan atau daerah untuk mendukung pembinaan dan pembiayaan pelaksanaan layanan PAUD berkualitas. 

“Bunda PAUD pun harus mampu mendorong peningkatan jumlah dan mutu pendidik dan tenaga kependidikan PAUD (kualifikasi, kompetensi, kesejahteraan, dan perlindungan),” jelas Harris.

Kegiatan yang diikuti sekitar 1.262 orang peserta, yang terdiri dari atas unsur Bunda PAUD Provinsi, kabupaten/kota, kementerian/lembaga, dinas pendidikan dan organisasi mitra PAUD terkait di tingkat pusat dan daerah ini, dihadiri oleh Ibu Wakil Presiden (Wapres) RI Hj Mufidah Jusuf Kalla.(humas)