Ketersediaan Komoditas dan Kelancaran Arus Mudik jadi Perhatian

Rapat Koordinasi persiapan menjelang  hari raya Idulfitri 1440 H di Ruang Rapat Lantai I Kantor Gubernur Kaltara, Rabu (22/05).

TANJUNG SELOR | penakaltara.com, Arus mudik dan balik Lebaran, serta lonjakan permintaan barang kebutuhan masyarakat, dua hal yang paling menjadi perhatian saat Hari Raya Idulfitri 1440 Hijriah (H)/2019 Masehi (M) nanti. Atas hal itu, Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr H Irianto Lambrie meminta kepada seluruh instansi terkait di Kaltara, utamanya Organisasi Perangka Daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) untuk bersiap, sesuai bidangnya masing-masing. Hal tersebut disampaikan Irianto saat memimpin Rapat Koordinasi persiapan menjelang hari raya Idulfitri 1440 H di Ruang Rapat Lantai I Kantor Gubernur Kaltara, Rabu (22/05). 

Turut hadir dalam rapat koordinasi ini, Kapolda Kaltara Brigjen Pol Indrajit, Wakil Gubernur (Wagub), H Udin Hianggio, Dan Lantamal XI Tarakan, Dan Lanud Tarakan, perwakilan dari Kodam VI/Mulawarman, Bupati Bulungan Sudjati, Wakil Walikota Tarakan Effendhy Djuprianto, perwakilan Bupati Nunukan, Malinau, dan Tana Tidung, juga Kapolres Bulungan, dan pejabat terkait lainnya.

Terkait dengan kebutuhan bahan pokok, Gubernur menekankan pentingnya menjaga pasokan barang kebutuhan masyarakat menjelang Hari Raya Idul Fitri 1440 Hijriah, termasuk stabilitas harga yang harus diantisipasi sejak awal.   "Terutama kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan harga. Seperti bawang putih yang sempat mahal dan langka. Disperindagkop (Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi), baik provinsi dan kabupaten/kota harus mengecek ke lapangan. Apakah sudah tersedia cukup atau masih kurang? Rantai distribusinya juga harus kita cek," kata Irianto dalam rapat tersebut.

Kebutuhan pokok lain, seperti daging ayam dan telur juga perlu dipastikan persediannya. Gubernur meminta seluruh instansi mengerahkan upayanya untuk memastikan stabilitas dan ketersediaan barang kebutuhan aman hingga lebaran. “Selain Disperindagkop, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan junga harus memastikan kesiapan stok. Kemudian dalam hal distribusi, dinas perhubungan, dan instansi terkait lain-lainnya perlu memastikan kelancaran angkutannya,” kata Gubernur lagi. 

Infografis : Persiapan Arus Mudik dan Arus Balik Lebaran di Kaltara 2019.

Kemudian soal arus mudik dan arus balik Lebaran, Irianto mempercayakan Polda Kaltara, Dinas Perhubungan, serta Polres dan Dinas Perhubungan kabupaten/kota untuk melakukan langkah-langkah antisipatif. "Saya sudah dapat laporannya bahwa uji KIR dan ramp check sudah dilaksanakan sejak Selasa (21/05), secara bertahap di kabupaten/kota baik untuk kendaraan angkutan umum di darat maupun speedboat atau transportasi air lainnya," kata Gubernur.

Irianto juga meminta seluruh personel yang akan terlibat dalam pengamanan arus mudik intensif melakukan pengawasan di dermaga-dermaga, pelabuhan, dan terminal. Baik itu dari kepolisian, dinas perhubungan, dinas kesehatan, Satpol PP dan instansi lainnya. “Semua instansi yang terkait harus memastikan kesiapannya,” tegas Irianto.

Gubernur menginginkan, masyarakat yang sedang melakukan mudik lebaran, maupun aktivitas lainnya dipastikan lancar. “Jangan sampai ada kendala," tandasnya. 

Irianto menekankan, standar keselamatan dan keamanan transportasi harus ditaati juga oleh penumpang. "Masyarakat juga harus taati aturannya, ini demi keselamatan. Kalau ada yang tidak mau ikuti aturan, petugas harus menegur, menjelaskan. Jika masih tetap tidak bisa memahami, diturunkan saja, dari pada mengancam keselamatan," tegas Gubernur.

Ditambahkan, petugas dari Dinas Kesehatan juga harus siap berjaga di tempat-tempat publik maupun pos-pos terpadu yang nantinya dibentuk. Ini penting, karena petugas perlu disiapkan untuk melayani masyarakat yang mudik maupun aparat dan personel lain yang bertugas nanti.

Masih berkaitan dengan kesiapan menghadapi arus mudik dan balik lebaran, terkhusus yang melalui jalur darat, Gubernur meminta kepada instansi terkait, untuk memperhatikan jalur-jalur yang rawan mengalami kerusakan. “Dinas PUPR perlu mengkoordinasikan dengan Balai Pelaksana Jalan, perbaiki jalan-jalan yang kondisinya rusak, dan membahayakan. Kemudian dari Dishub memasang tanda peringatan,” kata Irianto lagi. (humas)