Pengentasan Kemiskinan jadi Atensi BPK RI

Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemprov Kaltara 2018 di Gedung DPRD Kaltara oleh BPK RI. (humasprovkaltara)

TANJUNG SELOR | penakaltara.com, Masih tingginya angka kemiskinan di Kalimantan Utara (Kaltara), menjadi perhatian atau atensi bagi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI saat menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemprov Kaltara 2018 di Gedung DPRD Kaltara, Senin (20/05). BPK, melalui anggota VI Prof Harry Azhar Azis meminta kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara untuk memberikan perhatian lebih dalam hal pengentasan kemiskinan di provinsi termuda di Tanah Air ini.

Dibeberkan Harry Azhar, sesuai data dari Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah penduduk miskin di Kaltara pada 2018 mencapai angka 6,86 persen atau 49,59 ribu jiwa. Secara jumlah meningkat dibandingkan angka kemiskinan pada pada 2017, yaitu 48.560 orang atau 6,96 persen.

“Meski dibandingkan dengan angka kemiskinan nasional, Kaltara masih di bawahnya. Secara jumlah masih cukup tinggi, bahkan cenderung meningkat dibanding dengan tahun sebelumnya. Kami minta ini menjadi perhatian oleh Pemprov Kaltara. Utamanya dalam hal penganggaran, supaya memberikan porsi penganggaran untuk program-program pengentasan kemiskinan,” ungap Harry Azhar

Menanggapi hal itu, Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie mengakui masi tingginya angka kemiskinan di Kaltara. Diungkapkan, Provinsi Kaltara merupakan daerah baru daerah baru yang menarik perhatian masyarakat dari luar untuk berdatangan. Kondisi ini yang menyebabkan, jumlah kemiskinan di provinsi termuda di Tanah Air ini fluktuatif.

“Hampir setiap bulan, setiap hari ada warga dari luar Kaltara yang masuk. Rata-rata mereka datang untuk mengadu nasib, mencari pekerjaan. Dan faktanya, hampir kebanyakan yang datang adalah warga yang tergolong miskin, tidak punya pekerjaan. Jadi wajar jika jumlah kemiskinan di Kaltara cukup tinggi. Tapi lagi-lagi perlu saya sampaikan, itu fluktuatif. Bisa cepat berubah turun, apalagi jika masyarakat pendatang sudah mendapatkan pekerjaan dan meningkat taraf hidupnya,” jelas Gubernur.

Terlepas dari itu, Irianto menegaskan, pihaknya menerima dan menindaklanjuti apa yang menjadi catatan BPK. Pemprov Kaltara sendiri, lanjutnya, sejauh ini sudah melaksanakan berbagai program dalam rangka pengentasan kemiskinan.

Berkolaborasi dengan pemerintah pusat, ada beberap program langsung untuk memberikan bantuan kepada masyarakat kurang mampu, seperti pemberian bantuan melalui program keluarga harapan (PKH), program rehab rumah warga, pemberian bantuan permodalan untuk usaha kecil menengah, dan beberapa program lainnya.

“Selain dari APBN, melalui APBD kita juga mengalokasikan anggaran cukup besar untuk pengentasan kemiskina. Seperti contoh, kita menyiapkan anggaran untuk rehab rumah, juga bantuan untuk pembayaran premi peserta BPJS Kesehatan, di mana seperti kita ketahui kita sejak tahun lalu sudah UHC, atau hampir 100 persen warga kita terdaftar pada JKN-KIS. Masih di sektor kesehatan, ada pengobatan gratis, penjemputan pasien gratis dengan ambulans,” imbuhnya. 

Termasuk di bidang pertanian, Pendidikan dan lainnya, Pemprov telah banyak program sebagai upaya peningkatan SDM dan kesejahteraan masyarakat. Seperti beasiswa, bantuan alat pertanian, bibit dan lainnya. (humas)