Kaltara Perlu Pacu Pertumbuhan Ekspor dan Perdagangan - Gubernur Hadiri PTBI Tingkat Provinsi Kaltara 2018

TARAKAN, penakaltara.com – Pemerintah Indonesia, khususnya Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) di tahun-tahun mendatang diharapkan tak lagi mengandalkan sumber perekonomiannya pada pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) mineral. Tapi harus mengalihkan pandangan pertumbuhan perekonomiannya kepada kegiatan ekspor dan perdagangan.

Demikian disampaikan Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie pada Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) bertajuk Sinergi untuk Ketahanan dan Pertumbuhan yang mengangkat tema ‘Ekspor Sebagai Pendorong Pertumbuhan Ekonomi Kaltara’ di Ruang Pertemuan Lantai 2 Gedung Kantor Perwakilan BI Provinsi Kaltara, Selasa (18/12).

Gubernur menyampaikan hal itu, berdasarkan pada informasi dan data yang valid dari BI. “Data yang disampaikan BI ini, selalu aktual, update, valid dan solid. BI Juga selalu mengupayakan adanya inovasi atau perubahan baru,” ujarnya. Terkait topik pada pertemuan tersebut, diungkapkannya, pada pertumbuhan ekonomi 2018, Kawasan Timur Indonesia termasuk yang paling rendah kontribusinya untuk mendorong pertumbuhan perekonomian nasional. Padahal, SDA itu ada di kawasan ini, utamanya Kalimantan.

“Persoalannya, adalah negara ini masih bertumpu pada konsumsi, belum pada sisi produksi. Apabila ingin menjadi negara modern, kita harus mengarahkan prospek perekonomian kepada ekspor dan perdagangan. Apabila dinilai dari sisi itu, maka Pulau Jawa yang terbanyak karena masyarakatnya banyak. Dari itu, pemerintah di masa mendatang, harus ada upaya untuk mengubahnya. Kita bicara Indonesia sentris, bukan Jawa sentris,” beber Irianto.

Pun demikian, Gubernur mengakui bahwa tak bisa dipungkiri bahwa aspek pertambangan masih menjadi penyumbang pertumbuhan ekonomi terbesar di Kaltara. “Tapi, dari paparan BI, terlihat bahwa sumbangsih investasi juga cukup besar sekitar 32 persen. Ini kebanyakan berasal dari investasi pemerintah, baik yang bersumber dari APBN dan APBD. Kita juga mampu menarik dana pusat cukup besar. Pada 2018 saja, dana APBN yang dialokasikan untuk Kaltara baik yang dilaksanakan TKDD, Dana Desa dan lainnya sekitar Rp 10 triliun lebih, sementara penduduknya kurang dari 1 juta jiwa. 

Uang sebesar itu, tak bisa jalan sendiri ke Kaltara. Namun, ada yang mengawalnya,” urai Gubernur.

Gubernur juga mengomentari soal perkembangan inflasi di Kaltara. Menurutnya, sejauh ini kondisi inflasi masih sangat terkendali. Termasuk, pertumbuhan angka kredit yang terus membaik. Namun, defisit transaksi berjalan serta penyaluran Dana Pihak Ketiga (DPK) perlu mendapat perhatian khusus. “Yang terjadi ini, dikarenakan adanya kebocoran wilayah. Istilah ini, merujuk kepada banyaknya orang yang mencari penghidupan di Kaltara, namun menabung atau berinvestasi di luar Kaltara atau kampung halamannya. Dari itu, saya sangat menyarankan agar hal tersebut dieliminir dengan banyak menabung di perbankan yang ada di Kaltara,” jelas Irianto.

Kebocoran wilayah juga terjadi pada kegiatan ekspor selama ini. Sesuai data BI juga Badan Pusat Statistik (BPS), nilai ekspor hingga 2018 di Kaltara mencapai USD 190 juta, dan impor USD 31 juta. Artinya, neraca perdagangan mengalami surplus. “Pertanyaannya, uangnya kemana? Inilah kebocoran wilayah itu. Sebab, pembayarannya dilakukan di tempat lain atau negara lain, bukan di Kaltara. Untuk itu, ekspor harus didorong oleh seluruh pemangku kepentingan yang ada. Namun, modelnya diubah,” ucap Irianto. Pengubahan model yang dimaksud, ekspor dari Kaltara tak lagi barang setengah jadi, namun merupakan barang yang sudah langsung dapat masuk ke market dan dimanfaatkan masyarakat.

Pemprov Kaltara sendiri, untuk menopang geliat ekspor dan perdagangan di Kaltara, salah satu strategi yang diterapkan adalah dengan menyediakan infrastruktur kelistrikan. “Insya Allah, Februari 2019 akan dimulai konstruksi PLTA Kayan I dengan daya sekitar 900 MW. Semoga simultan dengan tahap II dan selanjutnya. Listrik yang tersedia ini, akan digunakan untuk mengembangkan KIPI Tanah Kuning-Mangkupadi juga KBM Tanjung Selor dan kepentingan lainnya,” jelas Gubernur.

Soal investasi, Gubernur berharap dukungan dari semua pihak. “Saya tegaskan, investasi besar dapat datang ke Kaltara dan terealisasi, sepenuhnya bergantung kepada sikap kepala daerah, masyarakat, tokoh adat dan pemangku kepentingan lainnya,” tutup Irianto.(humas)