Rubrik "ADVERTORIAL"
Tampilkan postingan dengan label ADVERTORIAL. Tampilkan semua postingan
Last Updated 2019-06-11T10:43:26Z

Redaksi on Selasa, Juni 11, 2019
WANITA TERPUJI: Wagub Kaltara H Udin Hianggio saat hadir pada acara jumpa wanita terpuji se-Kaltara di Keuskupan Tanjung Selor, Senin (10/06).
TANJUNG SELOR | penakaltara.com, Dari seorang ibu lah terlahir banyak calon-calon peminpin yang dapat menjadi teladan dan panutan. Demikian disampaikan Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Utara (Kaltara), H Udin Hianggio saat memberikan sambutan pada acara jumpa wanita terpuji se-Kaltara Gereja Sidang Jemaat Allah (GSJA) Karismatik di Gedung Keuskupan Tanjung Selor, Senin (10/6).

Dikatakan H Udin, masalah utama yang dihadapi oleh bangsa Indonesia adalah masalah akhlak dan moral. “Dengan adanya kita, khususnya para wanita, diharapkan masalah ini dapat kita hadapi bersama,” katanya.

Wagub juga berpesan, kerukunan umat beragama di Kaltara dapat dibanggakan karena keharmonisannya. “Semua masalah dapat kita selesaikan dengan baik untuk kebenaran dan keadilan,” kata Wagub.

 Kegiatan Jumpa Wanit Terpuji diselenggakan yang diselenggarakan oleh GSJD Karismatik Tanjung Selor ini, bertujuan agar para wanita yang hadir dapat menjadi wanita terpuji yakni takut akan Tuhan, empaty, rajin, produktif, unggul, jeli dan inspiratif. (humas)
Baca selengkapnya »
Last Updated 2019-05-31T07:06:52Z

Redaksi on Jumat, Mei 31, 2019
Penyerahan bantuan sosial dan hibah kepada beberapa organisasi dan tempat ibadah di Sebatik
(humasprovkaltara)

TANJUNG SELOR | penakaltara.com, Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr H Irianto Lambrie bakal menerbitkan instruksi terkait pengelolaan keuangan daerah yang kredibel, akuntabel dan transparan. Instruksi ini akan ditujukan kepada seluruh kepala daerah di wilayah Kaltara untuk dapat diterapkan dalam pengelolaan keuangan daerah masing-masing.

Ini disampaikan Gubernur pada lanjutan Safari Ramadan 1440 Hijriah/2019 Masehi di Pulau Sebatik, Rabu dan Kamis (29-30/5). Irianto memastikan, tingkat kepedulian pemerintah, utamanya kepala daerah terhadap pemanfaatan keuangan daerah yang tepat menjadi kunci keberhasilan pembangunan di daerah itu. “Pemprov Kaltara dalam pengelolaan keuangannya, selalu berupaya untuk memprioritaskan pada kegiatan yang produktif dan bermanfaat langsung bagi masyarakat. Dan, hasilnya sejumlah pencapaian prestasi pun diraih. Ini bonus,” tuturnya.

Teranyar, Kaltara dalam pengelolaan keuangannya, mampu membawa pencapaian yang luar biasa dengan raihan 5 kali berturut-turut Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sejak 2014-2018. “Insya Allah, apabila memungkinkan dan kebijakannya tak berubah maka Kaltara bisa mendapatkan DID (Dana Insentif Daerah) sebesar Rp 50 miliar. DID ini nantinya akan digunakan untuk membiayai pembangunan di Kaltara, termasuk memberikan santunan bagi warga kurang mampu dan membiayai pembangunan fasilitas sosial seperti panti asuhan, pondok pesantren dan lainnya,” jelas Irianto.

Berkaca dari keberhasilan Pemprov Kaltara tersebut, Irianto pun mengajak kepada seluruh kepala daerah di Kaltara untuk tidak menyia-yiakan anggaran daerahnya pada kegiatan yang kurang produktif. “Pastikan anggaran daerah merepresentasikan aspirasi warga. Perwujudannya lewat kegiatan yang membantu warga kurang mampu, pendanaan kesehatan bagi warga kurang mampu seperti pembayaran iuran BPJS Kesehatan, dan lainnya,” ungkap Gubernur.

Irianto mempercayai, apabila pemimpin tak peduli warga miskin, yatim piatu, terlantara maka Allah akan murka dan musibah besar akan menimpa Kaltara. “Begitu banyak cerita mengenai murka Allah karena pembiaran atas nasib warga kurang mampu. Jangan sampai di Kaltara terjadi hal tersebut,” tutupnya. (humas)
Baca selengkapnya »
Last Updated 2019-05-31T06:59:57Z

Redaksi on Jumat, Mei 31, 2019
PASAR MURAH : OPD di lingkup Pemprov Kaltara menggelar pasar murah di Pendopo Lapangan Agatis, Kamis (30/5)
TANJUNG SELOR | penakaltara.com, Kegiatan Operasi Pasar Murah yang digelar di Lapangan Agatish Tanjung Selor, Kamis (30/5) kemarin berhasil mengundang antusiasme warga. Ratusan masyarakat "menyerbu" Pendopo Lapangan Agatis untuk mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga murah.

Operasi Pasar Murah yang digelar kemarin merupakan yang terakhir atau tambahan setelah serangkaian kegiatan ini diselenggarakan di kabupaten/kota se Kaltara sejak beberapa hari lalu.

Kegiatan ini, kata kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Disperindagkop-UMKM) Kaltara Hartono, merupakan instruksi lngsung dari Gubernur Kaltara H Irianto Lambrie. Dengan tujun untuk menghadirkan Pemerintah Provinsi (Pemrov) Kaltara di tengah masyarakat guna memenuhi dan menstabilkan harga kebutuhan pokok masyarakat menjelang Idulfitri 1440 Hijriah.

Melalui Disperindagkop-UMKM, bersama Dinas pertanian dan Ketahanan Pangan, kata Hartono, telah melaksanakan Operasi Pasar Murah (OPM) pada 6 wilayah di Kaltara, sejak tanggal 20 hingga 30 Mei 2019.

“Kegiatan OPM ini telah kami laksanakan di Juwata Kerikil Kota Tarakan pada 20 Mei, lanjut ke kabupaten Nunukan lokasinya di kecamatan Sebatik Barat pada 23 Mei lalu. Kemudian kami laksanakan ke Bulungan, dengan lokasi Tanah Kuning dan Sekatak pada 25 hngga 26 mei lalu, serta ke KTT pada 27 Mei lalu, dan Malinau, tepatnya di Kecamatan Malinau Seberang tanggal 28 mei lalu. Sebagai tambahan atas instruksi Gubernur OPM kembali di dilaksanakan 30 Mei di lapangan Agatis,” ungkap Hartono melalui Kabid Perdagangan Dalam Negeri, Hasriani

Disebutkan, berbagai komoditi dijual dalam kegiatan pasar murah ini. Dalam pelaksanaannya Pemprov melibatkan distributor lokal, Bulog, dan distributor daging mitra Bulog Tarakan.  Dalam pelaksanaan pasar murah ini, juga ada pemberian subsidi dari Rp2000 sampai dengan Rp 5000, sesuai dengan komoditi, dan tidak melebihi Harga Eceran tertinggi.

“Komoditi yang dijual, antara lain bumbu-bumbu dapur, seperti bawang merah, bawang putih. Kemudia ada minuman kaleng, susu, gula, minyak goreng, beras hingga daging,” terangnya.

Untuk target pembeli, Hasriani mengatakan, setiap kegiatan mengakomodir 300 KK (kepala keluarga). Hanya saja, saat realisasi, konsumennya melebih dari 300 KK. Hal ini juga terlihat pada Pasar Murah di Agatish kemarin.

Ditambahkan Hasriani, menjelang Natal dan Tahun Baru nanti akan kembali berkolaborasi dalam kegiatan OPM ini. Dengan harapan, tahun depan dapat lebih maksimal lagi dan sudah bisa terakomodir di APBD, sehingga menambah lokasi OPM di wilayah kaltara.

“Pada beberapa pelaksanaan, ternyata antusias dan respons masyarakat sangat positif. Mereka juga sangat terbantu,” imbuhnya. (humas)

Data Komoditi  dan Wilayah Pelaksanaan Operasi Pasar Murah Tiap Daerah

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kaltara
Tarakan, Juwata Krikil (20 Mei 2019)
Komoditi

Nunukan, Sebatik Barat (23 Mei 2019)
Komoditi

Kabupaten Tana Tidung (27 Mei 2019)
Komoditi

Malinau, Kecamatan Malinau Seberang (28 Mei 2019)
Komoditi

Disperindagkop
Bulungan
Tanah Kuning (25-26 Mei 2019)
Sekatak (25-26 Mei 2019)
Lapangan Agatish Tanjung Selor (30 Mei 2019)

Komoditi
Bawang Merah         : Rp 32.000
Bawang Putih           : Rp 35.000
Indomie Kuah           : Rp 2.200
Indomie Goreng        : Rp 2.300
Minyak Goreng         : Rp 12.000
Gula                          : Rp 12.500
Tepung Terigu           : Rp 9.000
Susu Kental Manis    : Rp 9.000
Minuman Botol          : Rp 11.500 Per Botol
Minuman Kaleng       : Rp 105.000 Per Kis
Sirup Marjan              : Rp 17.000  
Sirup ABC                 : Rp 10.500
Beras 5 Kg                : Rp 57.500
Beras 10 Kg              : Rp 115.000
Telor                          : Rp 46.000
Daging Rendang       : Rp 78.000
Daging Rawon           : Rp 75.000
Baca selengkapnya »
Last Updated 2019-05-27T05:33:22Z

Redaksi on Senin, Mei 27, 2019
Infografis : Bantaun Sosial Kelompok Usaha Bersama (KUBE) 2019 di Kaltara.
TANJUNG SELOR | penakaltara.com, Sebagai salah satu upaya pengentasan kemiskinan, disamping memberikan bantuan secara langsung, pemerintah juga melakukan program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga. 

Salah satunya melalui pemberdayaan masyarakat dalam program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) secara kelompok berdasarkan asas kebersamaan. “KUBE ini adalah program pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial (Kemensos) RI, yang berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara (Kalimantan Utara). Pelaksananya melalui Dinas Sosial (Dinsos). Program ini berdampak untuk memberdayakan masyarakat miskin melalui modal usaha,” kata Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie, baru-baru ini.

Di Kaltara, sesuai informasi Dinsos Kaltara, program bantuan KUBE tahun ini kembali digulirkan. Melalui alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (ABPN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan total bantuan sebesar Rp 2,3 miliar.

Irianto mengatakan, bantuan sosial lewat program KUBE yang bersumber dari APBN dianggarkan sebesar Rp 2 miliar. Ini akan diberikan kepada 100 kelompok usaha di 3 kabupaten/kota di Kaltara. Rinciannya, di Kabupaten Bulungan 20 kelompok, Kota Tarakan 20 kelompok, Tana Tidung 30 kelompok, dan Nunukan 30 kelompok. “Untuk bansos KUBE di Malinau yang bersumber dari APBN, tidak melalui provinsi dalam penyalurannya. Malinau merupakan kabupaten yang anggaran KUBE-nya langsung dari Kemensos,” jelas Gubernur.
Sementara untuk bantuan KUBE yang bersumber melalui APBD Kaltara 2019, kata Irianto, dianggarkan sebesar Rp 230 juta, diberikan kepada 20 kelompok usaha di Kaltara. 

Di antaranya, Kota Tarakan 6 kelompok, Kabupaten Bulungan 5 kelompok, dan Nunukan 9 kelompok. “Bantuan KUBE melalui APBD Kaltara, tidak ada klasifikasi khusus. Bentuk bantuannya berupa barang yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing kelompok usaha. Beda kalau sumbernya APBN, berupa uang tunai dengan besaran per kelompok Rp 20 juta sampai 25 juta,” urai Gubernur.

 Sebagai informasi, sebelumnya pada 2018, bantuan KUBE baik dari bersumber dari APBN maupun APBD total realisasinya sebesar Rp 2,5 miliar, dialokasikan sebanyak 1.200 kartu keluarga (KK). Rinciannya, untuk warga miskin pedesaan 600 KK, warga tak mampu perkotaan 300 KK, serta warga miskin pesisir, pulau-pulau kecil dan perbatasan sebanyak 300 KK. Masing-masing kelompok mendapatkan bantuan sebesar Rp 20 sampai Rp 25 juta. Yang mana 1 kelompok itu terdiri dari 5 hingga 10 KK. (humas)
Baca selengkapnya »
Last Updated 2019-05-23T06:36:50Z

Redaksi on Kamis, Mei 23, 2019
Infografis : Humas Pemprovkaltara.
TANJUNG SELOR | penakaltara.com, Jumlah petani dan kebutuhan pupuk di Kalimantan Utara (Kaltara) yang terdata dalam Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK), diakui oleh Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Kaltara Andi Santiaji, hingga masih minim. Untuk itu lah pihaknya mendorong agar pendataan melalui e-RDKK terus disosialisasikan kepada para petani, melalui penyuluh-penyuluh di lapangan.

Disebutkan, sesuai data yang masuk di e-RDKK per Tanggal 20 Mei 2019, total jumlah petani di Kaltara yang sudah terdaftar sekitar 1.700 orang. Dengan dengan luas lahan 6.876 hektare dan kebutuhan pupuk terdiri dari jenis Urea, Sp36, Za, NPK, dan pupuk Organik. “Data ini masih jauh dari jumlah petani dan lahan yang kita harapkan berdasarkan data Calon Petani dan Calon Lahan(CPCL) yang pernah ada sebelumnya,” kata Andi Santiaji.

Dijelaskan, melalui e-RDKK akan terdata secara rinci jumlah petanu yang nantinya dibuktikan Kartu Tani, serta berapa kebutuhan pupuk yang dibutuhkan. Dengan data ini juga, penyaluran pupuk bersubsidi bisa lebih tepat sasaran dan efesien, sekaligus sinkron. “Dengan data yang akurat, pemerintah dapat mengukur secara tepat jumlah petani dan distribusi pupuk yang dibutuhkan,” tandasnya.

Andi menyampaikan, pemberian Kartu Tani merupakan program nasional, dalam hal ini dari Kementerian Pertanian. Kartu tani ini sejatinya merupakan media penyaluran bantuan sosial (bansos) dan pemberian berbagai subsidi oleh pemerintah.

Saat ini, kata Andi, DPKP Provinsi Kaltara terus melakukan sosialisasi dan menyampaikan ke dinas pertanian kab/kota yang ada agar melakukan perbaikan data di sistem e-RDKK sebelum Oktober tahun ini. Sehingga nantinya bisa diketahui berapa banyak kebutuhan dan pupuk apa yang dibutuhkan masyarakat. “Dari data ini, kita bisa segera melaporkan ke Dirjen PSP Kementrian Pertanian. Sehingga proses penerbitan Kartu Tani segera terlaksana dan diserahkan kepada yang bersangkutan,” kata Andi.

Dengan Kartu Tani juga, imbuhnya, Pemerintah melalui instansi terkaitnya bisa memilah mana petani asli dan mana petani tidak asli. Hal demikian untuk menghindari adanya kecurangan dalam pemberian bantuan pupuk bersubsidi mupun bantuan-bantuan lainnya. “Ingat, hanya yang memiliki Kartu Tani yang bisa mendapatkan bantuan pupuk subsidi. Termasuk juga dengan bantuan-bantuan yang ada dari dinas pertanian provinsi maupun bantuan langsung dari kementrian,” tegas Andi Santiaji, didampingi Ramadhani, selaku pelaksana yang menangani program tersebut.

Ditambahkan, penggunaan Kartu Tani akan memudahkan pemerintah dalam mengontrol peredaran pupuk di Indonesia. "Kita akan menjadi lebih mudah mengontrol distribusi pupuk dan proses pertumbuhan tanaman. Begitu pun dengan hasil produksi pertanian yang sedang dijalankan para petani," imbuhnya. (humas)
Baca selengkapnya »
Last Updated 2019-05-22T07:58:34Z

Redaksi on Rabu, Mei 22, 2019

Gambar Infografis (humasprovkaltara).
TANJUNG SELOR | penakaltara.com, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara), melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) menjadi salah satu dari 8 provinsi yang menandatangani Memorandum Of Understanding (MOU) dan kontrak kerja sama dengan TNI Angkatan Darat untuk program percepatan cetak sawah tahun anggaran 2019. Penandatanganan MoU dilakukan pada 29 April lalu di Bogor, Jawa Barat.

Diungkapkan Kepala DPKP Provinsi Kaltara Andi Santiaji Pananrangi, atas dasar MoU dan kontrak tersebut, maka DPKP Kaltara bersama jajaran TNI AD di tingkat daerah, dalam hal ini Komando Distrik Militer (Kodim) 0903/Tanjung Selor (Tsr) akan bersinergi mengawasi realisasi program tersebut.

Di Kaltara, tahun ini ada 3 lokasi kegiatan cetak sawah yang dilaksanakan melalui program tersebut. Ketiganya di wilayah Bulungan. Yakni Desa Sepunggur, Kecamatan Tanjung Selor seluas 164,25 hektare (Ha); Desa Sajau Hilir, Kecamatan Tanjung Palas Timur seluas 100,00 hektare; dan Desa Tanjung Buka SP-6B Kecamatan Tanjung Palas Tengah seluas 35,75 hektare. 

Total rencana pencetakan sawah baru di Bulungan 2019 seluas 300 hektare.
“Tahun ini, Kaltara sebenarnya mendapatkan alokasi pencetakan sawah seluas 400 hektare. Kegiatan ini didanai APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) Kementerian Pertanian (Kementan),” tutur Andi yang ditemui ruang kerjanya, baru-baru ini.

Dikatakan Andi, selain di Bulungan, tahun ini DPKP Kaltara juga mengusulkan pelaksanaan program serupa untuk wilayah Kabupaten Nunukan. “Usulan seluas 100 hektare untuk Nunukan, dari 400 hektare yang dialokasikan tahun ini. Tapi karena terkendala oleh status fungsi lahan atau kawasan, maka belum dapat direalisasikan,” jelasnya.

Lebih jauh Andi mengungkapkan, dari 2016 hingga 2018 kegiatan cetak sawah baru di Kaltara telah terealisasi seluas 1.529 hektare (belum termasuk 300 hektare sawah baru yang tengah berproses pada tahun ini), dari rencana 3.200 hektare yang ditargetkan.
Menurutnya, masyarakat sangat antusias atas program ini. Namun tetap ditemui kendala dalam memanfaatkan sawah yang telah dicetak secara optimal. 

“Setelah bantuan disalurkan pada tahun ini, pada tahun berikutnya tidak ada kelanjutan bantuan lagi. Akibatnya, lahan yang sudah dicetak sebagai sawah baru akan terbengkalai dan tidak dimanfaatkan lagi oleh masyarakat,” urai Andi.

Sebagai informasi, kegiatan cetak sawah Kementan terbagi dua. Pertama, cetak sawah yang sebenarnya, dalam arti mengubah lahan tidur menjadi sawah dan optimalisasi lahan. Kedua, optimalisasi lahan, yakni menambah areal luas tanam melalui optimalisasi lahan yang tidak produktif.

Selain di Kaltara, cetak sawah baru dilakukan bekerja sama dengan TNI-AD di lahan-lahan tidur di luar Jawa, antara lain, Lampung, Sumatera Selatan (Sumsel), Pulau Kalimatan, dan Papua. (humas)
Baca selengkapnya »
Last Updated 2019-05-22T07:20:05Z

Redaksi on Rabu, Mei 22, 2019
SILATURAHMI : Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie saat memberikan sambutan pada roadshow kelembagaan 2019 SKK Migas-K3S Wilayah Kaltara bersama Pemprov Kaltara dan Pemkab Bulungan, Senin (20/5).

TANJUNG SELOR | penakaltara.com, Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr H Irianto Lambrie berharap Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (K3S) untuk membantu pembangunan di Kaltara melalui pemanfaatan coorporate social responsibility (CSR)-nya. Ini disampaikan Gubernur saat menghadiri menghadiri roadshow kelembagaan 2019 SKK Migas-KKKS Wilayah Kalimantan Utara bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara dan Pemerintah Kabupaten Bulungan di ruang pertemuan Gedung Gabungan Dinas (GADIS) Pemprov Kaltara, Senin (20/5) sore.

Salah satu harapan Irianto, adalah pemanfaatan CSR untuk mendukung prestasi di bidang keolahragaan Kaltara. “Saya berharap perusahaan migas yang beroperasi di Kaltara dapat membantu kontingen Kaltara unjuk prestasi pada setiap ajang olahraga yang disertai. Salah satunya, yang terdekat adalah Pra PON,” ujar Gubernur.

Selain itu, SKK Migas dan K3S diharapkan dapat terus membangun semangat persaudaraan dan silaturahmi dengan pemerintah daerah. Hal ini juga akan mengembangkan networking para pihak tersebut. “Didalam manajemen modern, networking mendukung keberhasilan pembangunan atau kesuksesan seseorang. Ini sesuai hasil penelitian Bank Dunia, dimana inovasi dan kreativitas menopang 40 persen keberhasilan. Lalu, networking bisa menyumbang 30 persen keberhasilan. Dan terakhir, teknologi menyumbang 20 persen, lalu sumber daya alam 10 persen,” tutur Irianto. 

Hadir dalam acara itu, Deputi Dukungan Bisnis SKK Migas M Atok Urrahman, Kepala Perwakilan SKK Migas Kalimantan-Sulawesi Syaifuddin dan lainnya. (humas)
Baca selengkapnya »
Last Updated 2019-05-17T02:56:50Z

Redaksi on Jumat, Mei 17, 2019
Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr H Irianto Lambrie Bersama para gubernur, bupati serta walikota se-Indonesia, menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial 2019 di Ballroom Grand Paragon Hotel, Jl Gajahmada Jakarta Pusat, Kamis (16/05).

JAKARTA | penakaltara.com, Bersama para gubernur, bupati serta walikota se-Indonesia, Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr H Irianto Lambrie menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial 2019 di Ballroom Grand Paragon Hotel, Jl Gajahmada Jakarta Pusat, Kamis (16/05).

Kegiatan yang diprakarsai oleh Kementerian Dalam Negeri ini, dibuka oleh Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) RI  Wiranto. Juga turut hadir, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo. Juga perwakilan dari Mabes TNI dan Polri yang sekaligus memberikan materi paparan pada Rakornas ini.

Gubernur mengatakan, kegiatan tersebut penting, sebagai sarana mensinergikan antar tim terpadu yang ada di  pusat dan daerah. Dalam rangka mengantisipasi hal-hal yang mengganggu keamanan dan keutuhan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia). "Pencegahan konflik sosial merupakan hal yang sangat penting. Meski sampai sekarang Kaltara masih aman, potensi itu tetap ada. Apalagi secara geografis Kaltara berada di daerah perbatasan," kata Irianto.

Apa yang disampaikan Gubernur, sesuai dengan arahan Menkopolhukam saat membuka Rakornas tersebut. Wiranto meminta kepada para kepala daerah melaui jajarannya di daerah, untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat, soal informasi-informasi yang benar. Agar warga tidak terpengaruh dengan berita-berita isu-isu tak jelas yang belakangan banyak beredar. Baik itu di media sosial maupun media lainnya.

“Disampaikan tadi oleh Pak Menko Polhukam, bahwa ancaman konflik sosial selalu ada. Oleh karenanya, antisipasi, pencegahan sejak dini harus dilakukan. Apalagi ancaman konflik sosial, pasca pelaksanaan Pemilu serentak 2019 ini,”kata Gubernur mengutip arahan Menko Polhukam.

Untuk mencegah terjadinya konflik sosial ini, lanjutnya, bukan hanya tugas aparat kepolisian, maupun TNI. Namun perlu peran semua stake holder. Utamanya para kepala daerah, sebagai pamong masyarakat. “Melalui Rakornas ini, menjadi sarana untuk mensinergikan seluruh stakeholder, tim terpadu yang ada di pusat dan daerah, dalam rangka menjaga stabilitas keamanan, serta menghindari konflik sosial,” ujarnya.

Gubernur menambahkan, patut disyukuri, sejauh ini kondisi keamanan wilayah masih terjaga dengan baik. Utamanya di Kaltara. Irianto pun mengajak kepada seluruh lapisan masyarakat di Kaltara untuk menjaga keharmonisan yang selama ini telah terbina dengan baik.

“Pemilu sudah usai, soal beda pilihan hal yang biasa. Siapa pun Peminpin yang terpilih adalah, dia pemimpin yang sah, yang wajib kita hormati bersama. Masyarakat jangan mudah terpancing, jangan terpengaruh dengan informasi-informasi yang cenderung mengarah untuk memecah belah persatuan dan kesatuan kita,” ungkap Irianto. 

“Kita juga percaya, penyelenggara Pemilu telah melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Begitu pun TNI dan Polri,” imbuhnya.

Selain penyampaian paparan terkait kondisi terkini, sekaligus upaya-upaya pencegahannya, baik oleh TNI maupun Polri, dalam kesempatan itu juga dilangsungkan penyerahan penghargaan kepada Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial yang terbaik. Penghargaan diberikan kepada 5 tim terpadu tingkat provinsi dan kabupaten kota. Tingkat provinsi penghargaan terbaik diterima oleh Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa. (humas)
Baca selengkapnya »
Last Updated 2019-05-17T02:45:37Z

Redaksi on Jumat, Mei 17, 2019
BANTUAN SOSIAL : Kepala Dinsos Kaltara, Sugiono berfoto bersama peserta Sosialisasi Perencanaan Program Sosial di Hotel Pangeran Khar, Rabu (16/5).
TANJUNG SELOR | penakaltara.com, Agar pemberian bantuan sosial (Bansos) kepada masyarakat pada tahun ini lebih berkualitas dalam pelayanannya, dibutuhkan perencanaan program kegiatan yang baik. Demikian disampaikan Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) Sugiono saat membuka Sosialisasi Perencanaan Program Sosial di Hotel Pangeran Khar, Rabu (16/5).

Dituturkan Sugiono, saat ini dibutuhkan kesepakatan dari pemerintah provinsi dengan kabupaten/kota saat melaksanakan program dan anggaran pembangunan kesejahteraan sosial di 2019. Sehingga pemberian bansos di Provinsi Kaltara melalui dana dekonsentrasi dan tugas bantuan yang dijalankan oleh Dinsos dapat lebih tertib, transparan dan akuntabel.

Sugiono juga mengatakan, pelayanan bidang sosial termasuk dalam pelayanan dasar yang wajib diberikan kepada masyarakat. Oleh karena itu, harus mengacu pada standar pelayanan minimal (SPM). “Penetapan SPM bidang sosial sebagai konsekuensi dari penetapan urusan sosial sebagai urusan wajib pelayanan dasar,” katanya.

Sementara itu, kegiatan sosialiasi yang dihadiri oleh Dinsos kabupaten dan kota di Provinsi Kaltara, mengundang narasumber dari Kementerian Sosial (Kemensos) RI, Sri Wulan Sugiharti, Kepala Subbagian Perencanaan Program dan Anggaran Daerah.
Keberadaannya untuk menjelaskan program-program sosial dari Kemensos yang dijalankan di daerah beserta anggarannya. Untuk Provinsi Kaltara, program dari Kemensos yakni Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

 Sri Wulan mengatakan, selain PKH dan BPNT, terdapat juga program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) bagi 20.000 rumah untuk 2020. “Kaltara dapat mengajukan proposal ke pusat dan mendapatkan jatah 100 rumah,” tutupnya. (humas)
Baca selengkapnya »
Last Updated 2019-05-17T02:33:20Z

Redaksi on Jumat, Mei 17, 2019
PERSIAPAN : Asisten I Setprov Kaltara Sanusi saat memimpin rapat persiapan pemulangan eks pekerja lokalisasi Bengawan Indah dan Karang Agas, kemarin (16/5).

TANJUNG SELOR | penakaltara.com, Menggenapi program penutupan lokalisasi di Kalimantan Utara (Kaltara), Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara bersama Kementerian Sosial (Kemensos) pun memulangkan mantan pekerja sosialisasi tersebut ke daerah asalnya masing-masing. Teranyar, Pemprov Kaltara melakukan penutupan lokalisasi Bengawan Indah di Kecamatan Tarakan Utara, dan Karang Agas di Kelurahan Gunung Lingkas, Tarakan Timur.

Program ini berdasarkan kebijakan nasional pencanangan Indonesia menuju bebas lokalisasi prostitusi 2019, yang ditindak lanjuti oleh Gubernur Kaltara dengan mengeluarkan Instruksi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penutupan Lokalisasi.

Dikatakan Asisten I Bidang Pemerintahan Sanusi, pemulangan dijadwalkan dilakukan pada hari ini (17/5). “Ada 20 pekerja lokalisasi yang akan dipulangkan Jumat (hari ini, Red.), dari 129 pekerja yang terdata di 2 lokalisasi tersebut. Sisanya, pulang secara mandiri atau menetap, juga membuka usaha mandiri,” kata Sanusi usai memimpin rapat persiapan pemulangan eks pekerja lokalisasi, kemarin (16/5).

Tak sekedar dipulangkan, mereka pun akan mendapatkan bantuan. Sesuai data Dinas Sosial (Dinsos) Kaltara, eks pekerja lokalisasi tersebut akan mendapatkan bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP), biaya jaminan hidup serta uang transportasi lokal senilai total Rp 6 juta. Bantuan ini bersumber dari Kemensos yang disalurkan oleh LKD-PD Aisyiah sebagai lembaga yang ditunjuk Kemensos. “Sesuai prosedur yang ada, malam ini (kemarin, Red.) para WPS (Wanita Pekerja Seks) ini akan dikarantina sebelum dipulangkan,” ungkap Sanusi.

Pemulangan para WPS ini melalui Bandara Juwata Tarakan. Selama perjalanan, mereka akan didampingi tim dari Pemprov Kaltara hingga ke daerah asal. Setibanya di daerah yang dimaksud, tim pendamping akan menyerahkan mereka kepada perwakilan dari Dinsos setempat. “Sesampainya di daerah asal mereka, ada 2 pilihan yang dapat dituju. Pertama, masuk panti rehabilitasi khusus WPS guna mendapatkan pelatihan dan keterampilan. Kedua, pulang ke rumah masing-masing,” jelas Sanusi.

Pun demikian, Sanusi menegaskan agar Dinsos Kaltara untuk terus berkoordinasi dengan Dinsos setempat dimana WPS dipulangkan sehingga tidak terjadi penelantaran. (humas)
Baca selengkapnya »
Last Updated 2019-05-15T07:17:14Z

Redaksi on Rabu, Mei 15, 2019

PEMBANGUNAN DESA : Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie saat mengunjungi salah satu desa di Kaltara, belum lama ini.
TANJUNG SELOR | penakaltara.com, Adapun rata-rata Indeks Pembangunan Desa (IPD) 2018 di Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) sebesar 46,17. Kaltara sendiri memiliki jumlah desa sebanyak 447 desa yang terdiri dari 273 desa (61,07 persen) masuk dalam kategori desa tertinggal, 164 desa (36,69 persen) masuk dalam kategori desa berkembang,
dan 10 desa (2,24 persen) masuk dalam kategori desa mandiri. Demikian disampaikan Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr H Irianto Lambrie sesuai rilis Badan Pusat Statistik (BPS) RI mengenai Indeks Pembangunan Desa 2018 per 9 Mei 2019.

Berdasarkan nilai rata-rata indeks masing-masing dimensi, Kaltara memiliki nilai rata-rata indeks tertinggi pada dimensi penyelenggaraan pemerintahan dengan nilai rata-rata indeks 67,18, sedangkan untuk rata-rata indeks terendah pada dimensi kondisi infrastruktur dengan nilai rata-rata indeks sebesar 30,30. “Untuk dimensi pelayanan dasar nilai rata-rata indeks sebesar 41,33, dimensi aksesibiltas atau transportasi sebesar 59,63, dan dimensi pelayanan umum sebesar 67,18,” jelas Irianto.

Dari data tersebut, kabupaten yang memiliki rata-rata IPD tertinggi di Kaltara adalah Bulungan dengan nilai rata-rata indeks sebesar 56,88 dengan jumlah desa sebanyak 74 desa. “Meskipun nilai indeks rata-rata Bulungan tertinggi, namun di kabupaten ini desa yang masuk dalam kategori mandiri masih lebih sedikit daripada Malinau,” ungkap Irianto. 

Dari 74 desa di Bulungan, hanya 2 desa yang masuk dalam kategori desa mandiri, sedangkan di Malinau ada 6 desa yang masuk dalam kategori desa mandiri. Sementara itu, Nunukan menjadi kabupaten dengan nilai rata-rata IPD paling rendah di Provinsi Kaltara. Selain itu, kabupaten ini juga menjadi satu-satunya kabupaten di Kaltara yang belum ada desa berkategori desa mandiri. Bahkan, dari 232 desa yang ada di Nunukan, sebanyak 182 desa masuk dalam kategori desa tertinggal, sementara sisanya masuk dalam kategori berkembang. (humas)

Baca selengkapnya »
Last Updated 2019-05-15T07:02:03Z

Redaksi on Rabu, Mei 15, 2019

PERNYATAAN SIKAP : H Udin Hianggio, hadir bersama para tokoh masyarakat dan tokoh agama pada acara sarasehan dan pernyataan sikap menolak hoax dan ujaran kebencian pasca Pemilu 2019 yang digelar FKUB Kaltara, Selasa (14/5).
TANJUNG SELOR | penakaltara.com, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) selalu mendukung upaya positif untuk menolak hoax dan penyebaran ujaran kebencian. Utamanya, pasca Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak 2019. Demikian disampaikan oleh Basiran, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kaltara saat menjadi salah satu narasumber dalam acara sarasehan dan pernyataan sikap menolak hoax dan ujaran kebencian pasca Pemilu 2019 yang digelar Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Kaltara di Gedung Wanita Tanjung Selor, Selasa (14/5).

Selain Basiran yang hadir atas permintaan FKUB sebagai narasumber, dalam kegiatan itu juga dihadiri Wakil Gubernur (Wagub) Kaltara H Udin Hianggio, sebagai salah satu tokoh yang dituakan di Kaltara. “Kami juga mengundang Pak Haji Udin Hianggio sebagai orang tua kita. Terima kasih atas kehadirannya,” kata Abdul Djalil Fattah, ketua FKUB Kaltara.

Selain H Udin, hadir juga dalam acara tersebut Kapolda Kaltara Brigjend Pol Indrajit.
Dituturkan Abdul Djalil, kegiatan ini digelar, sebagai salah satu upaya untuk mendinginkan suasana pasca Pemilu Serentak 2019 di Kaltara. “Pemilu di Kaltara berjaan aman, damai dan lancar. Ini berkat doa dari para tokoh agama dan tokoh masyarakat Kaltara yang diterima oleh Tuhan Yang Maha Esa. Tentunya juga peranan dari pengawas dan aparat,” katanya.

Sesuai acaranya, di sela sarasehan juga dilakukan pembacaan pernyataan sikap menolak hoax dan ujaran kebencian pasca Pemilu 2019. Pernyataan sikap ini dibacakan oleh Ketua FKUB Kaltara dan dilanjutkan oleh berbagai elemen masyarakat Kaltara seperti tokoh agama, tokoh masyarakat, perwakilan pemuda dan wanita. (humas)
Baca selengkapnya »
Last Updated 2019-05-14T09:12:23Z

Redaksi on Selasa, Mei 14, 2019
Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie.

TANJUNG SELOR | penakaltara.com, Peningkatan ketahanan pangan di Provinsi Kalimantan Utara menjadi perhatian serius pemerintah baik pusat maupun daerah. Salah satu programnya adalah Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) yang digagas oleh Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Kaltara.

Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie mengungkapkan, program ini bertujuan untuk mendorong ketahanan pangan masyarakat. Kementan telah menunjuk daerah stunting di Kaltara yang mendapatkan bantuan KRPL. Untuk bantuannya terbagi jadi dua tahap, yaitu tahap penumbuhan dan pengembangan. Di Kaltara, 21 kelompok menerima jatah tahap penumbuhan dan 26 kelompok untuk tahap pengembangan. 

Sementara secara nasional, total bantuan diberikan kepada 2.300 kelompok pada masing-masing tahapan. Bantuan diberikan oleh DPKP Kaltara dari Kementan dengan mentransfer langsung kepada masing-masing Kelompok Wanita Tani (KWT). “Berdasarkan informasi dari DPKP Kaltara, untuk tahap penumbuhan tahun ini dapat Rp 50 juta dan pengembangan dapat 15 juta tiap KWT,” katanya.

Pola kerjanya, lanjut Irianto dengan memberdayakan KWT yang ada di tiap daerah. Teknis pelaksanaannya, dengan memanfaatkan lahan perkarangan rumah yang tidak produktif untuk budidaya aneka tanaman, ternak dan ikan. “Dengan memberdayakan KWT, kegiatan ini juga dapat dilakukan pada perkarangan lainnya, seperti asrama, pondok pesantren, sekolah dan lainnya,” ungkap Irianto.

Di Kaltara sendiri, terdapat 21 kelompok penumbuhan yang mendapatkan KRPL pada 3 kabupaten yakni 13 desa di Kabupaten Nunukan, 4 desa di Malinau, dan 4 di Tana Tidung. Hal ini sesuai dengan petunjuk teknis dari Kementan yang memprioritaskan daerah stunting.

Sementara untuk tahap pengembangan, lanjutnya, KWT yang mendapat bantuan adalah kelompok yang telah menerima bantuan pada 2018 untuk tahap penumbuhan. Semuanya tersebar di 26 desa dan kelurahan di 5 kabupaten dan kota.

Untuk komoditi yang akan dibudidayakan diserahkan kepada masing-masing KWT. Tapi diutamakan untuk memenuhi konsumsi keluarga dan kelompok. “Kebanyakan berupa sayuran dan ada ayam kampung juga. Karena di waktu tertentu dapat dimanfaatkan telur atau dagingnya,” ulas Gubernur.

Demi meningkatkan produktivitas KWT, penerima KRPL sangat memerlukan pendampingan yang mengerti secara detil tentang pertanian atau peternakan. Oleh sebab itu, DPKP Kaltara bekerjasama dengan instansi kabupaten/kota untuk menyediakan tenaga pendamping. “Sementara dari kegiatan KWT, mereka punya tenaga pendamping yang dapat mereka tunjuk sendiri,” jelas Irianto.

Hasil budidaya akan dilaporkan setiap minggunya kepada DPKP Kaltara melalui tenaga pendamping yang sudah ditetapkan. Sehingga progres dari masing-masing KWT juga dapat terlihat dari pelaporan tersebut. “Kita setiap bulannya merangkum laporan tiap KWP, selanjutnya kita laporkan ke kementrian sebelum tanggal 5,” papar Gubernur.

Kegiatan KRPL sendiri dilaksanakan mulai 2015. Pada tahun itu, Kaltara mendapatkan bantuan untuk 24 KWT pada tahap penumbuhan. Dilanjutkan kembali pada 2016 dengan kelompok yang sama pada tahap pengembangan. Sementara pada 2017, Kaltara tidak mendapatkan bantuan KRPL. Kemudian di 2018 mendapatkan kembali bantuan tahap penumbuhan untuk 26 KWT. (humas)
Baca selengkapnya »
Last Updated 2019-05-10T06:52:18Z

Redaksi on Jumat, Mei 10, 2019
FORUM PERENCANAAN : Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie saat menghadiri pembukaan Forum Perencanaan Musrenbangnas 2019-RKP 2020 di ballroom Shangri-La Hotel, Jakarta, Kamis (9/5). (humasprovkaltara)
JAKARTA | penakaltara.com, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) menyampaikan rekapan usulan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2019. Melalui aplikasi Krisna Selaras untuk proyek prioritas nasional, diusulkan sebanyak 236 usulan, dan non proyek prioritas nasional (pilihan) sebanyak 158 usulan. Sehingga secara total ada 394 usulan. 

Demikian disampaikan Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie usai menghadiri pembukaan Forum Perencanaan Musrenbangnas 2019-Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2020 di ballroom Shangri-La Hotel, Jakarta, Kamis (9/5). Penyampaian rekapan usulan tersebut, jelasnya, sesuai dengan mekanisme yang ada. “Penyusunan RKP 2020 menggunakan pendekatan THIS. Yakni,Tematik dalam penentuan tema-tema prioritas; Holistik untuk pencapaian prioritas nasional melalui koordinasi berbagai K/L serta pemerintah daerah; Integratif antar berbagai program/kegiatan untuk mencapai prioritas nasional; dan Spasial dalam perencanaan kegiatan mempertimbangkan keterkaitan antar wilayah untuk mencapai sasaran prioritas nasional,” jelas Gubernur.

Prinsip-prinsip tersebut diwujudkan dalam rangkaian penyusunan RKP 2020 melalui berbagai tahapan penting, antara lain : sidang kabinet rancangan awal RKP, Rakortek pusat dan daerah, rangkaian Musrenbangprov, Rakorbangpus, pertemuan para pihak (multilateral meeting), pertemuan dua pihak (bilateral meeting), pertemuan tiga pihak (trilateral meeting) dan Musrenbangnas. 

“Ada 5 prioritas nasional (PN) yang dibahas dalam Musrenbangnas tahun ini. Yakni, PN 1 Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan, PN 2 Infrastruktur dan Pemerataan Wilayah, PN 3 Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi, dan Kesempatan Kerja, PN 4 Ketahanan Pangan, Air, Energi, dan Lingkungan Hidup, serta PN 5 Stabilitas Pertahanan dan Keamanan,” ungkapnya.

Pemprov Kaltara sendiri, pada PN 1 mengajukan 48 usulan proyek prioritas nasional dan 61 usulan non proyek prioritas nasional (pilihan). Lalu, pada PN 2, Kaltara mengajukan 76 usulan proyek prioritas nasional dan 8 usulan non proyek prioritas nasional. PN 3, diajukan 33 usulan proyek prioritas nasional dan 38 usulan non proyek prioritas nasional. PN 4, Kaltara mengajukan 69 usulan proyek prioritas nasional dan 49 usulan non proyek prioritas nasional. Dan, PN 5, diajukan 10 usulan proyek prioritas nasional dan 3 usulan non proyek prioritas nasional.

Pada acara ini juga dilakukan penyerahan dokumen rancangan teknokratik RPJMN 2020-2024 dan Rancangan Awal RKP 2020 oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas kepada Presiden RI. Lalu dilanjutkan pengumuman penghargaan pembangunan daerah (PPD) dan penyerahannya dilakukan Presiden RI. (humas) 
Baca selengkapnya »
Last Updated 2019-05-10T06:40:31Z

Redaksi on Jumat, Mei 10, 2019
EVALUASI : TKPRD Kaltara menggelar rapat evaluasi RTRW Bulungan, untuk percepatan pengembangan KBM Tanjung Selor dan KIPI Tanah Kuning.
TANJUNG SELOR | penakaltara.com, Untuk mendukung percepatan pembangunan Kota Baru Mandiri (KBM) Tanjung Selor dan Kawasan Industri Pelabuhan Internasional (KIPI) Bulungan, Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) menggelar rapat evaluasi Raperda RTRW Kabupaten Bulungan.

Bertempat di Ruang Rapat Lantai 1 Kantor Gubernur, rapat koordinasi tersebut melibatkan langsung semua unsur pemerintah daerah dan forum komunikasi pimpinan daerah di Kaltara. Sekprov Kaltara, Suriansyah mengungkapkan, ada 4 point penting yang dibahas dalam kegiatan itu. “Seperti evaluasi umum misalnya target waktu, pengaturan, pasal dan nomenklatur,”sebut Suriansyah yang juga merupakan Ketua TKPRD Kaltara.

Selanjutnya adalah evaluasi pola ruang seperti perbedaan ruang, perubahan lahan, Kawasan pemukiman serta data irigasi. “Saya berharap teman- teman tim di masing perangkat daerah di Kaltara agar berkoordinasi dengan tim yang ada di kabupaten/kota untuk bekerja cepat jangan sampai kita kehilangan moment karena kurangnya persyaratan yang dibutuhkan salah satunya RTRW kita, sehingga proyek kerja nasional yang ada di Kaltara tidak hilang dari program nasional,”jelasnya.

 Sementara itu, Wakil Gubernur H Udin Hianggio berharap Kawasan pembangunan tidak terdapat hak kepemilikan tanah yang tumpang tindih. “Jangan sampai rencana kita ingin membangun Kaltara tapi kesannya buruk dari masyarakat kita, jadi dalam penetapan RTRW jangan sampai hak-hak masyarakat kita diabaikan,”tuntasnya. (humas)
Baca selengkapnya »
Last Updated 2019-05-08T09:16:31Z

Redaksi on Rabu, Mei 08, 2019
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Kaltara Ahmad Saprianoor

TANJUNG SELOR | penakaltara.com, Penyertaan modal Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) di Bankaltimtara, genap Rp 190 miliar pada tahun ini. Itu menyusul penambahan penyertaan modal sebesar Rp 20 miliar yang dialokasikan Pemprov Kaltara tahun ini. Demikian disampaikan Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie yang didampingi Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Kaltara Ahmad Saprianoor di ruang kerjanya, Selasa (7/5).

Dijelaskan Irianto, tak hanya ke Bankaltimtara, penyertaan modal juga dialokasikan kepada 2 Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Kaltara. Yakni PT Migas Kaltara Jaya dan PT Benuanta Kaltara Jaya. “Total anggaran untuk penyertaan modal pada tahun ini, Rp 27,5 miliar. Itu terdiri dari, penyertaan modal pada Bankaltimtara Rp 20 miliar, penyertaan modal ke PT Migas Kaltara Jaya Rp 5 miliar, dan Rp 2,5 miliar ke PT Benuanta Kaltara Jaya,” urai Gubernur.

Adapun posisi modal saham Pemprov Kaltara di Bankaltimtara hingga akhir Desember 2018 mencapai Rp 170 miliar. Ini diawali dari penyertaan modal pada 2017 sebesar Rp 150 miliar. “Dengan penyertaan modal sebesar itu, Pemprov Kaltara menerima deviden sekitar Rp 11 miliar pada 2018. Deviden itu, disepakati untuk kembali sertakan sebagai penyertaan modal ditambah alokasi yang sudah ada di APBD 2018 sebesar Rp 9 miliar. Nah, tahun ini ditambah lagi penyertaannya sebesar Rp 20 miliar. Sehingga total penyertaan modal ke Bankaltimtara sebesar Rp 190 miliar,” papar Irianto. 

Sebelumnya, penyertaan modal ke Bankaltimtara yang ditargetkan tahun ini sebesar Rp 50 miliar. Namun dirasionalisasi sehingga ditetapkan hanya bertambah sebesar Rp 20 miliar.
Sementara itu, Kepala BPKAD Kaltara Ahmad Saprianoor berharap, penambahan penyertaan modal itu akan mampu memperkuat modal sekaligus meraup return investasi dengan deviden. “Hal ini, saya yakini mampu pula meningkatkan PAD di Kaltara,” tutup Gubernur.(humas)
Baca selengkapnya »
Last Updated 2019-05-06T13:47:54Z

Redaksi on Senin, Mei 06, 2019

SERTIFIKASI : Kegiatan sertifikasi tenaga terampil di Poltek Negeri Nunukan, Jumat (3/5).
NUNUKAN | penakaltara.com, Setelah sebelumnya dilakukan di Universitas Borneo Tarakan (UBT) dan Universitas Kalimantan Utara (Unikaltar), program sertifikasi tenaga terampil konstruksi bidang sipil, arsitektur, mekanikal dan elektrikal gelaran Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPR-Perkim) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) digelar di Politeknik Negeri Nunukan pada Jumat (3/5).

Ada 210 peserta pada kegiatan kali ini. Terdiri dari, mahasiswa, alumni juga masyarakat umum. Dijelaskan Kepala Bidang Jasa Konstruksi pada DPUPR-Perkim Kaltara Deni Yustianto, tujuan kegiatan ini adalah menghasilkan beberapa produk yang disesuaikan pada masing-masing bidang sertifkasi. 

“Tahun ini, bidang jasa konstruksi baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota bekerjasama untuk meningkatkan eksistensinya dengan tujuan terciptanya kerja sama yang baik antara pemerintah dan seluruh tenaga kerja konstruksi untuk melaksanakan percepatan sertifikasi tenaga kerja konstruksi di Kaltara,” paparnya.

Sebagai informasi, pentingnya sertifikasi bagi tenaga kerja konstruksi sejurus dengan masuknya era persaingan global dan mematuhi amanat Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2017, tentang Jasa Konstruksi. Hingga 2018, sudah 673 tenaga konstruksi sudah tersertifikasi melalui program sertifikasi tenaga kontruksi yang digalakkan oleh DPUPR-Perkim Provinsi Kaltara. 

“Di era ini, tenaga kerja lokal harus siap bersaing dengan tenaga kerja asing. Modal sertifikasi inilah untuk bersaing itu,” pungkas Deni. Turut hadir pada acara tersebut, Ketua PDD Politeknik Negeri Nunukan, Arka Viddy serta Kepala DPUPR-PKP Kabupaten Nunukan, Ir Sufyang mewakili Bupati Nunukan.(humas)
Baca selengkapnya »
Last Updated 2019-05-06T13:30:59Z

Redaksi on Senin, Mei 06, 2019

PEMAGANGAN : Sekprov Kaltara H Suriansyah mewakili Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie membuka program pemagangan dalam negeri, Jumat (3/5).
TARAKAN | penakaltara.com, Meningkatkan kemampuan tenaga kerja untuk mau melakukan perubahan dan meningkatkan pengetahuan guna memperbaiki perekonomian keluarga dan menciptakan lapangan kerja baru dengan berwirausaha, kini menjadi target Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) menyambut era Revolusi Industri 4.0. 

Ini disampaikan Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltara H Suriansyah saat membacakan sambutan Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie pada pembukaan program pemagangan dalam negeri tahun anggaran 2019 di Restoran Royal Crown, Kota Tarakan, Jumat (3/5).

Target itu sejalan dengan upaya Pemprov Kaltara untuk menurunkan tingkat pengangguran dan kemiskinan di Kaltara. “Salah satu aksi yang dilakukan, adalah lewat pemagangan dalam negeri sebagai bagian dari kerja sama antara Pemprov Kaltara melalui Disnakertrans (Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi) dengan Kemenaker (Kementerian Tenaga Kerja),” ucap Sekprov.

Pemagangan ini sudah dilakukan selama 2 tahun berturut-turut. Pada tahun ini, dari 137 calon peserta magang, hanya 100 yang lolos seleksi dan dapat mengikuti magang di 25 perusahaan yang ada di Kota Tarakan. “Tiap perusahaan akan ditempati 5 peserta magang. Mereka, rata-rata adalah pencari kerja dengan kualifikasi pendidikan beragam. Mulai S-1 hingga yang masih kuliah,” jelas Sekprov.

Pemagangan dilakukan selama 5 bulan di tiap perusahaan, dengan formasi jabatan meliputi mekanik dan pembantu mekanik, welder, administrasi, resepsionis, elektrical, ware house, pastry/bakery, cook, waiters serta room attendant. “Program ini diprakarsai Ditjen Pelatihan dan Produktivitas Kemenaker bersama Pemprov Kaltara yang menyertakan partisipasi komponen masyarakat terutama stakeholder pemagangan meliputi Disnaker kabupaten dan kota, forum komunikasi jejaring pemagangan, LPK dan perusahaan,” urai H Suriansyah.

Sementara itu, Kepala Disnaker Provinsi Kaltara Armin Mustafa menuturkan, pada tahun pertama penyelenggaraan program ini, ada beberapa diantara peserta magang yang langsung dipekerjakan oleh perusahaan tempat ia magang. Ini dikarenakan, yang bersangkutan dinilai memiliki kemampuan yang diinginkan perusahaan. 

“Tahun ini, kita harapkan dapat seperti itu pula. Pun demikian, sebenarnya yang menjadi tujuan adalah, para peserta magang ini dapat menumbuhkan dunia kerja baru atau berwirausaha guna menciptakan lapangan kerja,” tutupnya.(humas)
Baca selengkapnya »
Langganan: Postingan (Atom)