Cegah Konflik Sosial, Seluruh Stakeholder Diminta Ikut Berperan

Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr H Irianto Lambrie Bersama para gubernur, bupati serta walikota se-Indonesia, menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial 2019 di Ballroom Grand Paragon Hotel, Jl Gajahmada Jakarta Pusat, Kamis (16/05).

JAKARTA | penakaltara.com, Bersama para gubernur, bupati serta walikota se-Indonesia, Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr H Irianto Lambrie menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial 2019 di Ballroom Grand Paragon Hotel, Jl Gajahmada Jakarta Pusat, Kamis (16/05).

Kegiatan yang diprakarsai oleh Kementerian Dalam Negeri ini, dibuka oleh Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) RI  Wiranto. Juga turut hadir, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo. Juga perwakilan dari Mabes TNI dan Polri yang sekaligus memberikan materi paparan pada Rakornas ini.

Gubernur mengatakan, kegiatan tersebut penting, sebagai sarana mensinergikan antar tim terpadu yang ada di  pusat dan daerah. Dalam rangka mengantisipasi hal-hal yang mengganggu keamanan dan keutuhan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia). "Pencegahan konflik sosial merupakan hal yang sangat penting. Meski sampai sekarang Kaltara masih aman, potensi itu tetap ada. Apalagi secara geografis Kaltara berada di daerah perbatasan," kata Irianto.

Apa yang disampaikan Gubernur, sesuai dengan arahan Menkopolhukam saat membuka Rakornas tersebut. Wiranto meminta kepada para kepala daerah melaui jajarannya di daerah, untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat, soal informasi-informasi yang benar. Agar warga tidak terpengaruh dengan berita-berita isu-isu tak jelas yang belakangan banyak beredar. Baik itu di media sosial maupun media lainnya.

“Disampaikan tadi oleh Pak Menko Polhukam, bahwa ancaman konflik sosial selalu ada. Oleh karenanya, antisipasi, pencegahan sejak dini harus dilakukan. Apalagi ancaman konflik sosial, pasca pelaksanaan Pemilu serentak 2019 ini,”kata Gubernur mengutip arahan Menko Polhukam.

Untuk mencegah terjadinya konflik sosial ini, lanjutnya, bukan hanya tugas aparat kepolisian, maupun TNI. Namun perlu peran semua stake holder. Utamanya para kepala daerah, sebagai pamong masyarakat. “Melalui Rakornas ini, menjadi sarana untuk mensinergikan seluruh stakeholder, tim terpadu yang ada di pusat dan daerah, dalam rangka menjaga stabilitas keamanan, serta menghindari konflik sosial,” ujarnya.

Gubernur menambahkan, patut disyukuri, sejauh ini kondisi keamanan wilayah masih terjaga dengan baik. Utamanya di Kaltara. Irianto pun mengajak kepada seluruh lapisan masyarakat di Kaltara untuk menjaga keharmonisan yang selama ini telah terbina dengan baik.

“Pemilu sudah usai, soal beda pilihan hal yang biasa. Siapa pun Peminpin yang terpilih adalah, dia pemimpin yang sah, yang wajib kita hormati bersama. Masyarakat jangan mudah terpancing, jangan terpengaruh dengan informasi-informasi yang cenderung mengarah untuk memecah belah persatuan dan kesatuan kita,” ungkap Irianto. 

“Kita juga percaya, penyelenggara Pemilu telah melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Begitu pun TNI dan Polri,” imbuhnya.

Selain penyampaian paparan terkait kondisi terkini, sekaligus upaya-upaya pencegahannya, baik oleh TNI maupun Polri, dalam kesempatan itu juga dilangsungkan penyerahan penghargaan kepada Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial yang terbaik. Penghargaan diberikan kepada 5 tim terpadu tingkat provinsi dan kabupaten kota. Tingkat provinsi penghargaan terbaik diterima oleh Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa. (humas)