TARAKAN, penakaltara.com | Sebagai wilayah perbatasan, Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) memiliki kerentanan yang tinggi terhadap penyebaran dan penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang (Narkoba). Berdasarkan data Kepolisian Daerah (Polda) Kaltara, pada 2018 tertangani sebanyak 340 kasus penyalahgunaan narkoba dengan jumlah barang bukti yang berhasil diamankan seberat 88,642 kilogram. Narkoba yang paling mendominasi, adalah jenis sabu-sabu.
Memperhatikan
kondisi tersebut, Gubernur Kaltara menilai bahwa upaya antisipasi peredaran
narkoba sangatlah penting. Instansi terkait, dalam hal ini Polda juga Badan
Narkotika Nasional (BNN) andilnya sangat diandalkan. “Saya berterima kasih
kepada jajaran Polda juga BNN yang telah bekerja dengan baik dalam hal penanganan
kasus tindak penyalahgunaan narkoba di Kaltara.
Tak
kalah penting, upaya pencegahan juga intens dilakukan. Tentunya, hal ini tak
lepas dari peran pemerintah daerah dan kepedulian masyarakat,” kata Gubernur
usai menyambut kedatangan kepala BNN RI Komisaris Jenderal (Komjen) Pol. Heru
Winarko di Waving Gallery Bandara Internasional Juwata Tarakan, Kamis (24/1).
Gubernur
juga mengaku miris dengan kondisi yang ada. Sebabnya, Kaltara tercatat dalam 5
besar provinsi dengan tingkat kerawanan peredaran dan penyalahgunaan narkoba
tertinggi di Indonesia. “Sasaran pengedar narkoba ini, adalah pelajar, bahkan
pelajar SD. Untuk itu, saya mengimbau kepada para guru untuk dapat membantu
orangtua menjaga kualitas kehidupan generasi muda di Kaltara, khususnya yang berada
di wilayah perbatasan,” jelas Irianto.
Sekaitan
dengan kunjungan kepala BNN RI, Gubernur berharap hal ini dapat menjadi motor
bagi para penggiat pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan narkoba di
Kaltara untuk menjadikan Kaltara bebas narkoba. Sebagai informasi, Kepala BNN
RI sendiri melakukan kunjungan kerja ke sejumlah daerah di Kaltara, sejak
kemarin (24/1).
Di
antaranya Kota Tarakan dan Pulau Sebatik, Kabupaten Nunukan. Ada sejumlah
kegiatan dilakukan Kepala BNN RI dalam kunjungannya itu, diantaranya kuliah
umum, tatap muka dengan jajaran pemerintah daerah, peninjauan wilayah
perbatasan dan lainnya.(humas)




Komentar Anda: