Kemenhub Masukkan KBM Sebagai Prioritas Jangka Menengah

Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie bersama Sekjen Kemenhub Djoko Sasono, Jakarta Pusat, Jumat (18/1).

DUKUNGAN : Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie bersama Sekjen Kemenhub Djoko Sasono. Selain membahas soal Inpres KBM Tanjung Selor, di kesempatan itu Gubernur juga menyampaikan surat permohonan penyesuaian range tarif angkutan udara.

JAKARTA, penakaltara.com– Seperti halnya dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Negara (PPN) maupun Kementerian PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat), Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI juga siap mendukung percepatan pembangunan Kota Baru Mandiri (KBM) Tanjung Selor. Bahkan dari kementerian ini, akan memasukkan kegiatan sector perhubungan di KBM dalam prioritas  jangka menengah atau 5 tahun ke depan.

Demikian terungkap saat Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr H Irianto Lambrie yang didampingi beberapa Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), melakukan audensi dengan jajaran Kemenhub RI di Kantor Kemenhub Jl Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (18/1) lalu.

Seyogianya audensi ini dipimpin langsung oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Namun mendadak Menhub tidak bisa hadir, karena dalam waktu bersamaan diminta mendampingi Presiden melakukan serangkaian Kunjungan kerja ke Jawa Barat.

Menhub pun mewakilkan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenhub Djoko Sasono untuk menerima rombongan dari Kaltara. Tidak sendiri Sekjend, didampingi beberapa Kepala Biro dan Sekdirjen di lingkup Kemenhub RI. “Banyak hal kita bahas dalam pertemuan tadi. Pertama, saya sampaikan terkait dengan keluarnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2018, tentang percepatan Kota Baru Mandiri Tanjung Selor,” kata Irianto usai pertemuan.

Untuk diketahui, sebelumnya terkait hal yang sama (menindaklanjuti keluarnya Inpres No. 9/2018), Gubernur sudah bertemu dengan Menteri Dalam Negeri, Menteri PUPR, dan juga Menteri PPN/Kepala Bappenas. “Intinya, kami ingin mengkonfirmasi dukungan dan komitmen dari Kementerian atas keluarnya Inpres yang ditandatangani oleh Bapak Presiden pada 31 Oktober tahun lalu ini,” jelas Gubernur.

Dalam Inpres tersebut, ada 12 kementerian yang diinstruksikan oleh Presiden untuk mendukung percepatan pembangunan Kota Baru Mandiri Tanjung Selor.  Salah satunya, Kemenhub. Di mana dalam Inpres itu diinstruksikan, Menteri Perhubungan untuk memfasilitasi percepatan pembangunan sarana dan prasarana transportasi Kota Baru Mandiri Tanjung Selor, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Seperti dari Kementerian PU dan Kementerian PPN yang telah bergerak cepat dengan melakukan crash program dalam mendukung percepatan pembangunan KBM Tanjung Selor, Gubernur berharap Kemenhub juga melakukan hal yang sama. Termasuk dengan menyiapkan tim yang nantinya berkolaborasi bersama Kementerian terkait yang terlibat di dalamnya. “Saya laporkan dalam pertemuan dengan pihak Kemenhub tadi, bahwa saat ini dari Pemprov Kaltara sudah melakukan berbagai langkah untuk percepatan pembangunan kota baru mandiri ini. Kita sudah membuat master plan, kemudian menyiapkan lahan. Bahkan hingga kini sudah ada 500 hektare lebih yang sudah dibebaskan,” ungkap Irianto.

Di samping mengenai harapan dukungan terhadap percepatan KBM Tanjung Selor, utamanya untuk sektor perhubungan, Gubernur juga menyampaikan usulan pengembangan beberapa bandara di Kaltara. Utamanya Bandara Tanjung Harapan di Tanjung Selor dan Bandara Juwata Tarakan.

Kemudian yang ketiga, permohonan dukungan terhadap pengembangan beberapa pelabuhan. Di antaranya Pelabuhan Pesawan di Tanjung Selor, Pelabuhan Tengkayu I Tarakan, Pelabuhan Pulau Bunyu. Termasuk, rencana membangun dermaga terintegrasi di samping Bandara Juwata Tarakan. “Kita juga sampaikan, dukungan dari Kemenhub terhadap proyek strategis nasional yang ada di Kaltara. Yaitu pengembangan Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) Tanah Kuning-Mangkupadi yang terintegrasi dengan rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Sungai Kayan,” ungkap Gubernur.

PLTA Kayan sendiri, seperti telah disampaikan sebelumnya, pada Oktober tahun lalu, telah dilakukan penandatanganan kontrak perjanjian kerja sama untuk pembangunan bendungan antara PT KHE dengan China Power. Dan dalam waktu dekat ini sudah dimulai pembangunan konstruksi bendungannya. Listrik yang dihasilkan dari PLTA ini, nantinya diutamakan untuk men-support kawasan industri di Tanah Kuning. “Dari Kemenhub  saya harapkan dukungan untuk pembangunan pelabuhan internasionalnya di KIPI ini,” imbuh Irianto.

Dalam kesempatan tersebut, Irianto juga mengkonfirmasi lagi mengenai penyampaian Menteri Perhubungan pada 2017 lalu soal dukungan dana Rp 1 triliun ke Kaltara. Hingga kini baru sekitar Rp 500 miliar yang terealisasi. “Harapan kita, bisa terpenuhi semua hingga 2020 nanti,” ucap Irianto.

Mengenai penyampaian yang dibeberkan Gubernur, dalam pertemuan itu, Sekjen Kemenhub Djoko Sasono mengatakan, pihaknya merespons baik. Utamanya, terkait dengan percepatan Kota Baru Mandiri Tanjung Selor, Kemenhub sangat support, bahkan akan dimasukkan dalam prioritas  jangka menengah 5 tahun ke depan.

Sekjen yang saat itu didampingi juga oleh Kepala Biro Perencanaan Kemenhub, Gede Pasek Suardika dan beberapa Karo lainnya, juga menyampaikan akan melaporkan ini ke Menteri Perhubungan, sekaligus masukan beberapa opsi yang akan dilakukan untuk mendukung percepatan pembangunan Kota Baru Mandiri Tanjung Selor. Termasuk juga mengkoordinasikan dengan Kementerian terkait lainnya.

Melalui instansi teknis dari Pemprov Kaltara, bersama dirjen dan biro terkaitnya di Kementerian, nanti akan mengkoordinasikan secara teknis. Utamanya mengenai data-data perencanaan dan hal-hal teknis lain yang diperlukan.

Begitupun mengenai beberapa program yang diusulkan juga telah direspons dengan baik. Bahkan beberapa di antaranya telah masuk dalam perencanaan di Kemenhub. Tinggal akan disinkronkan dan matangkan perencanaan, serta implementasi di lapangannya. 

Sumber : Humas