TANJUNG SELOR, penakaltara.com - Mengawali hari pertama kerja di tahun
2019, Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr H Irianto Lambrie memimpin rapat
staf bersama Wakil Gubernur (Wagub) H Udin Hianggio, Pelaksana Tugas (Plt)
Sekretaris Provinsi (Sekprov) H Syaiful Herman dan para kepala Organisasi
Perangkat Daerah (OPD) maupun biro di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara,
Rabu (2/1).
Banyak hal dibahas
dalam rapat yang dilangsungkan di Ruang Pertemuan Lantai I Kantor Gubernur tersebut.
“Pertama kita melakukan evaluasi secara menyeluruh kegiatan-kegiatan yang sudah
kita laksanakan selama 2018. Utamanya terkait realisasi APBD,” ujar Gubernur
usai pertemuan.
Secara umum, dikatakan Irianto, realisasi APBD Kaltara
2018 sudah cukup bagus. Yaitu rata-rata realisasi sekitar 80 persen lebih.
Meski demikian diakui, masih ada beberapa OPD yang realisasinya di bawah 80
persen. “Harus kita akui juga, APBD kita pada 2018
kurang sehat. Kita mengalami defisit. Syukur Alhamdulillah, kondisi itu bisa
kita atasi dengan melakukan efisiensi dalam beberapa kegiatan. Kita optimis,
insya Allah APBD 2019 ini akan lebih sehat,” ungkap Irianto.
Evaluasi lainnya, adalah berkaitan dengan pendapatan
daerah. Gubernur menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas kerja keras seluruh
jajarannya, sehingga pendapatan daerah Kaltara tahun 2018 bisa melampaui
target. Dari target sekitar Rp 338 miliar, hingga akhir Desember realisasi
pajak daerah mencapai Rp 376 miliar lebih. “Saya
yakin ke depan, pendapatan daerah untuk Kaltara bisa lebih besar lagi. Banyak
potensi pendapatan yang belum tergarap maksimal. Saya minta seluruh OPD, utamanya
yang berpotensi untuk pendapatan daerah, turut membantu dengan berkreasi
melakukan inovasi-inovasi,” ujar Gubernur.
Dari evaluasi tersebut, Irianto menekankan
pentingnya perencanaan kerja yang baik. “Semua kegiatan yang kita lakukan akan
berhasil baik, jika perencanaannya bagus,” jelas Gubernur. Irianto
meminta kepada seluruh OPD untuk membuat perencanaan kegiatan dengan matang.
Begitu pun dalam pelaksanaannya, Gubernur
meminta kepada seluruh OPD untuk membuat
laporan setiap triwulan atau tiga bulan sekali untuk selanjutnya akan
dievaluasi.
Berkaitan dengan realisasi APBD 2019, Gubernur
mengatakan, jika dari awal pengesahan APBD bisa cepat atau tepat waktu, seharusnya
bulan ini sudah bisa dimulai kegiatan. Namun karena ada
keterlambatan penetapan, mau tidak mau agak mundur. “Karena
keterlambatan itu, saya instruksikan kepada semua kepala OPD untuk bergerak
cepat,” ucap Gubernur. Irianto minta paling lambat 7
Januari, sudah ada usulan nama-nama yang akan menjadi pengelola anggaran. “Kepada
kepala OPD dan juga para pengelola anggaran, saya minta secepatnya membuat Laporan
Harta dan Kekayaan Penyelenggara
Negara (LHKPN). Ini sangat penting,” kata Gubernur.
Begitupun terhadap Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(PPTK), Irianto minta bulan ini sudah ada ditetapkan. Namun sebelumnya, harus
melalui verifikasi dari Inspektorat.
“Kemudian DPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) untuk masing-masing OPD saya minta paling
lambat 25 Januari harus sudah selesai. Dalam penyusunan DPA, saya berpesan
kepada tim asistensi untuk benar-benar bekerja dengan baik. Jangan sampai salah
dalam perencanaan maupun penghitungan,” ulas Irianto.
Selain melakukan evaluasi dan perencanaan anggaran maupun
kegiatan, dalam pertemuan tersebut Gubernur juga sampaikan rencana untuk
melakukan penyegaran. “Insya Allah mutasi kita laksanakan 7 Januari pekan
depan, bersamaan dengan pelantikan Sekda definitif Kaltara,” beber Irianto.
Hal lainnya, Gubernur menginstruksikan kepada seluruh
kepala OPD di lingkup Pemprov Kaltara untuk dapat menghimpun data-data kegiatan
yang telah dilakukan mulai dari tahun 2015 hingga 2018. “Data
ini rencananya akan kita kemas untuk disampaikan kepada masyarakat sebagai
bentuk transparansi. Oleh karena itu, masing-masing asisten yang membidangi
agar mengontrol OPD terkait, untuk kemudian data itu diserahkan ke Biro Humas
dan Protokol untuk diolah,” pungkas Gubernur.(humas)
Komentar Anda: