 |
| REALISASI FISIK : Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie saat meninjau pembangunan salah satu infrastruktur perumahan di Kaltara, belum lama ini. |
TANJUNG SELOR | penakaltara.co.id, Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr H Irianto Lambrie menginginkan,
realisasi kegiatan Pemerintah Provinsi pada 2019 ini bisa dilakukan lebih awal
dibanding tahun-tahun sebelumnya. Dirinya menginstruksikan, paling lambat Maret
sudah ada pemenang lelang. Sehingga April sudah bisa teken kontrak, dan kegiatan
fisik dapat jalan.
Dikatakan, memasuki
Februari, masih ada beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang belum menyelesaikan
Rencana Umum Pengadaan (RUP). Gubernur pun meminta agar semua OPD segera
menyerahkan RUP pengadaan barang dan jasa kepada LPSE (Layanan Pengadaan Secara
Elektronik) yang ada di Biro Pembangunan Sekretariat Provinsi.
“Saat ini sedang
dalam proses penyusunan RUP. Sebagian sudah selesai. Saya minta bulan Maret itu
sudah ada yang ditetapkan jadi pemenang (lelang). Bahkan kalau bisa, akhir
Februari ini sudah ada yang diumumkan,” kata Irianto.
 |
| Infografis : Realisasi Keuangan dan Fisik APBD Kalimantan Utara |
Gubernur
meminta agar proses pekerjaan pengadaan barang dan jasa, khususnya yang dianggarkan
APBD bisa lebih cepat. Dengan demikian, realisasinya juga bisa ditingkatkan
dengan memanfaatkan waktu seefektif mungkin.
“Kalau Maret
sudah bisa diumumknya pemenang lelangnya, pada April sudah bisa ditandatangani
kontrak. Sehingga kita punya waktu delapan sampai sembilan bulan efektif untuk
pengerjaan,” ujarnya. Melihat progres yang ada, Irianto optimis tahun ini
pelaksanaan dan realisasi kegiatan APBD bisa lebih cepat.
Gubernur
mengungkapkan, pekerjaan di daerah kadang terkendala di Dana Alokasi Khusus
(DAK). Hal ini karena kegiatan yang dianggarkan melalui DAK kerap terkendala
dengan Juknis (Petunjuk Teknis) dari pusat yang terlambat. Atau sering
berubah-ubah.
“Ini yang
kadang membuat lambat. Dan ini bukan hanya di Kaltara saja, tapi hampir di seluruh
daerah. Kita mau dilelang, tiba-tiba ada perubahan, tidak sesuai juknis. Ini bisa
jadi masalah,” ungkapnya.
Berkaitan
dengan hal itu, Gubernur menginstruksikan kepada kepala OPD yang melaksanakan kegiatan
melalui DAK, untuk intens berkomunikasi dengan kementerian masing-masing.
Apalagi OPD dengan alokasi DAK yang besar, agar segera meminta juknis di
kementerian.
“Saya sudah
perintahkan kepada Kepala OPD secara intensif mengejar penyelesaiannya itu.
Misalnya DAK kehutanan yang nilainya besar sekali, ratusan miliar lebih. Jadi
uang itu dapat digunakan untuk apa saja, masih menunggu Juknis Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan,” bebernya.
Sementara
itu, informasi di Biro Pembangunan menyebutkan, capaian realisasi fisik yang
didanai APBD 2019 oleh jajaran OPD di lingkup Pemprov Kaltara per 31 Januari telah
mencapai Rp 74 miliar atau 2,5 persen. Sedangkan realisasi keuangannya Rp 37
miliar atau 1,26 persen dari total pagu anggaran sebesar Rp. 2.978.421.907.475,44.
Kepala Biro
Pembangunan Setprov Kaltara Sunardi mengatakan, sebanyak 26 paket yang telah
memiliki Surat Perintah Tugas (SPT) sudah dalam proses lelang. Sementara, untuk
program kegiatan tahun ini baru akan tersusun di triwulan pertama pada bulan
Maret mendatang.
Program
kegiatan, jelasnya, di-input oleh masing-masing OPD dan Biro melalui sistem e-pengendalian
berdasarkan Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) murni tahun 2019. “Untuk banyaknya
program kegiatan kita belum bisa pastikan berapa totalnya. Kita masih menunggu
masing-masing SKPD (OPD da Biro) menginput terlebih dahulu. Jadi belum bisa
kita hitung,” kata Sunardi.
Dijelaskanya,
pada 2018, ada sebanyak 357 program dengan 1.403 paket kegiatan pada 56 DPA
yang dilaksanakan oleh seluruh OPD dan Biro di lingkup Pemprov Kaltara. Pada
tahun tersebut juga, lanjutnya, dari total 451 paket lelang yang masuk pada
Biro Pembangunan melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP), sebanyak 314 paket
berdasarkan jumlah SPT sudah diproses dan telah selesai lelang.
Dengan
realisasi fisiknya mencapai 83,11 persen, lebih rendah dari realisasi fisik
pada periode 2017 sebesar 84,44 persen. Sementara, realisasi keuangan pada 2018
sebesar 80,94 persen, lebih tinggi dari pada realisasi periode 2017 lalu, yakni
77,47 persen.
“Sangat
diharapkan, untuk capaian realisasi khususnya fisik tahun anggaran 2019 bisa
mencapai 90 persen, bahkan lebih,” katanya.
Diakui
Sunardi, ada beberapa hambatan yang memang mempengaruhi capaian kegiatan fisik
maupun keuangan tahun sebelumnya. Seperti, kurangnya Sumber Daya Aparatur, baik
dari sisi kualitas maupun kuantitasnya.
Kemudian ada juga pejabat struktural yang merangkap jabatan sebagai Pokja
pengadaan barang dan jasa, serta SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah)
belum maksimal dilakukan. (humas
)
)
Komentar Anda: