KELISTRIKAN :
Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie mendampingi Menteri BUMN Rini Soemarno
dan jajaran PT PLN (Persero) saat mengunjungi Kaltara, beberapa waktu lalu.
|
TANJUNG SELOR | penakaltara.com, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) melalui Dinas Energi
dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan menyampaikan usulan penyediaan listrik
kepada masyarakat, sebagaimana arahan Menteri ESDM Ignasius Jonan saat melawat
ke Kaltara, belum lama ini. Disebutkan Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie,
usulan akan disesuaikan dengan potensi pembangkit listrik yang ada
.
Usulan tersebut juga
memperhatikan kebutuhan listrik rumah tangga, daerah pedalaman dan perbatasan
yang belum teraliri listrik serta upaya perluasan jaringan listrik yang
dilakukan PT PLN (Persero) di Kaltara.
![]() |
| Infografis : Usuulan Kebuthan Listrik 2019. |
“Penyediaan tenaga listriknya juga akan
disesuaikan dengan kondisi yang ada. Sesuai laporan Kepala Dinas ESDM Kaltara, untuk
masyarakat di daerah pedalaman (terisolir) diusulkan pembangunan PLTS
(Pembangkit Listrik Tenaga Surya) atau PLTMH (Pembangkit Listrik Tenaga Mikro
Hidro) pada 6 desa,” kata Gubernur yang didampingi Kepala Dinas ESDM Provinsi
Kaltara Ferdy Manurun Tanduklangi, Rabu (20/2).
6 desa yang disasar itu, yakni
4 desa berada di Kabupaten Nunukan, dan 2 desa di Bulungan. Sementara untuk
daerah yang belum teraliri listrik, tapi tidak terisolasi dan terdapat akses
jalan, Pemprov Kaltara mengusulkan perluasan jaringan listrik dan pembukaan
unit pelayanan baru kepada PT PLN (Persero).
“Untuk ini, Pemprov melalui Dinas
ESDM mengusulkan kegiatannya di 8 kecamatan di Nunukan. Termasuk usulan
pembangunan PLTD 3 x 350 MW di Seimenggaris. Lalu di Krayan diusulkan
pembangunan PLTD dan perluasan jaringan listrik, serta di Krayan Tengah
diusulkan pembukaan unit pelayanan baru PT PLN,” urai Irianto.
Di samping itu,
Pemprov Kaltara juga mengusulkan pengadaan Lampu Tenaga Surya Hemat Energi
(LTSHE) untuk 6.227 Kepala Keluarga (KK). Yakni, 1.679 KK di Bulungan, 2.422 KK
di Nunukan, 464 KK di Tana Tidung, dan 1.642 KK di Malinau.
“Kami juga akan
menyampaikan rencana kebutuhan tenaga listrik seperti KIPI, Kota Baru Mandiri,
kebutuhan listrik bagi usaha pertambakan dan kebutuhan listrik lainnya yang
sifatnya besar seperti yang telah dimasukkan dalam Rencana Umum
Ketenagalistrikan Daerah (RUKD) Kalimantan Utara 2018-2037,” timpal Ferdy.(humas)




Komentar Anda: