Rubrik "ENERGI"
Tampilkan postingan dengan label ENERGI. Tampilkan semua postingan
Last Updated 2019-05-14T09:06:17Z

Redaksi on Selasa, Mei 14, 2019

PERTAMBANGAN : Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie saat mengunjungi lokasi tambang milik salah satu perusahaan pertambangan yang beroperasi di Kaltara, belum lama ini.
TANJUNG SELOR | penakaltara.com, Mengawali 2019, ekonomi di Kalimantan Utara (Kaltara) menunjukkan tren yang positif. Data di Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltara, pada triwulan I-2019 (y-on-y) perekonomian Kaltara tumbuh 7,13 persen. Pertumbuhan tersebut didukung semua lapangan usaha.

Sesuai data yang dirilis BPS Kaltara, pertumbuhan terbesar dicapai oleh jasa lainnya sebesar  9,99  persen. Diikuti administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib sebesar  9,82  persen; jasa pendidikan sebesar  9,79  persen; dan jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 9,56 persen.

Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie mengungkapkan, masih sesuai data yang disampaikan BPS, perekonomian Kaltara berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku triwulan I-2019 mencapai Rp 23,16 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp 15,07 triliun. Sementara ekonomi Kaltara triwulan I-2019 terhadap triwulan I-2018 tumbuh 7,13 persen (y-on-y) meningkat dibanding capaian triwulan I-2018 sebesar 5,76 persen.

Dari sisi produksi, lanjutnya, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha jasa lainnya sebesar 9,99 persen. Begitu pun di sisi pengeluaran dicapai oleh komponen ekspor barang dan jasa yang tumbuh 10,35 persen. Lebih jauh disebutkan, bila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi Kaltara triwulan I -2019 (y-on-y), lapangan usaha pertambangan dan penggalian memiliki sumber pertumbuhan tertinggi sebesar 2,17 persen, diikuti perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 1,04 persen; dan pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 0,98 persen. 

Namun, dari strukturnya, ekonomi Kaltara menurut lapangan usaha triwulan I-2019 masih didominasi oleh empat lapangan usaha utama yaitu: pertambangan dan penggalian (27,84 persen); pertanian, kehutanan dan perikanan (16,88 persen); konstruksi (12,65 persen), serta perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor (10,89 persen). “Peranan keempat lapangan usaha tersebut mencapai 68,25 persen terhadap total PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) Kaltara,” ucap Gubernur.

Sejurus dengan itu, jumlah penduduk yang bekerja di Kaltara pun bertambah. Menurut catatan BPS Kaltara, pada Februari 2019 penduduk yang bekerja di Kaltara mencapai 335.601 orang. Ini bertambah sebanyak 4.250 orang dibanding keadaan Februari 2018 (331.551 orang). Sementara itu, jumlah angkatan kerja pada Februari 2019 mencapai 356.282 orang. Atau bertambah 8.659 orang dibanding Februari 2018 yang sebanyak 347.623 orang. “Pada Februari 2019, penduduk Kaltara umumnya bekerja pada lapangan usaha pertanian (32,31 persen), perdagangan (14,63 persen), dan administrasi pemerintah (10,54 persen),” urai Irianto.

Tingginya minat angkatan kerja dari luar Kaltara mencari penghidupan di provinsi baru ini, nyatanya memicu kenaikan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Februari 2019. BPS mencatat, pada Februari 2019 TPT mencapai 5,80 persen atau sebanyak 20.681 orang. Ini artinya mengalami kenaikan 4,68 persen dibandingkan Februari 2018 (16.272 orang).(humas)
Baca selengkapnya »
Last Updated 2019-05-13T11:53:33Z

Redaksi on Senin, Mei 13, 2019
Ferdy

TANJUNG SELOR | penakaltara.com, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) cepat merespons keluhan warga. Meski sebenarnya merupakan bukan tanggungjawabnya secara langsung, Pemprov melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kaltara turut menyikapi adanya aspirasi warga Pulau Bunyu, Kabupaten Bulungan yang mengeluhkan persoalan listrik di wilayah kepulauan itu.

Mendapat keluhan adanya pemadaman bergilir di Pulau Bunyu, Pemprov Kaltara, melalui Dinas ESDM langsung berkoordinasi dengan PT PLN (Persero) wilayah Kaltim-Kaltara. Disebutkan Kepala Dinas ESDM Kaltara, sesuai penjelasan dari pihak PLN, pemadaman listrik di Bunyu diakibatkan karena adanya kerusakan pada Pembangkil Listrik Tenaga Mesin Gas  (PLTMG) yang dioperasikan PLN. Dampaknya, dari daya mampu sekitar 1,3 Megawatt (MW), kini tinggal separonya yakni 0,7 MW atau 700 Kilowatt (KW).

Diungkapkan Ferdy, pada beban puncak, kebutuhan listrik di Bunyu mencapai 1,4 MW. Sehingga saat pembangkit 700 KW tidak bisa hidup, pasokan listrik ke Bunyu mengalami devisit sekitar 700 KW. Untuk itu lah pihak PLN terpaksa melakukan pemadaman bergilir.

Masih berdasarkan informasi dari PLN, melalui Deputi Manajer Pembangkit PLN Wilayah Kaltimra, dikatakan Ferdy, PLN sudah mendatangkan material suku cadang PLTMG yang rusak. “Kemungkinan, hari ini atau esok malam unit PLTMG berdaya mampu 700 KW yang rusak, sudah selesai diperbaiki dan dapat masuk ke dalam sistem pelayanan kembali,” paparnya.

Dengan beban puncak di Bunyu yang mencapai 1,4 MW, sehingga masih ada kekurangan atau defisit daya 100 KW. Untuk itu, pemadaman harus dilakukan. Meski tidak separah sebelumnya. “Pemadaman hanya akan dilakukan pada pelanggan besar, sedangkan untuk masyarakat dilayani secara normal,” urai Ferdy.

Untuk jangka menengah, dikabarkan Ferdy bahwa PLN berencana merelokasi PLTD berkapasitas 1 MW dari Bengalon ke Bunyu. “Untuk estimasi waktu pengiriman mesin itu, PLN belum bisa tentukan berapa lama. Namun info dari PLN, untuk mengantisipasi kekurangan daya mampu di Bunyu, akan dilakukan secepatnya,” pungkasnya.

Ferdy menambahkan, pihaknya turut merespons keluhan warga, karena mengganggap, apa yang disampaikan masyarakat Bunyu, cukup patut diperhatikan. Meski secara aturan kewenangan, persoalan ini sebenarnya bisa diselesaikan oleh jajaran pemerintah kabupaten yang berkoordinasi dengan PLN. 

“Perlu dipahami oleh masyarakat, bahwa dalam pelayanan public, tidak semua menjadi tanggung jawab dan kewenangan pemerintah provinsi. Semua ada aturan, dan batasan kewenangan masing-masing. Seperti contoh persoalan listrik ini, secara berjenjang seharusnya bisa disampaikan oleh lurah atau camat ke kepala daerahnya, dalam hal ini bupati. Kemudian bupati  memfasilitasi dengan PLN jika ada kendala seperti ini, dan mencari solusinya. Kalau misalkan tidak bisa selesai juga, baru provinsi turun tangan,” ungkapnya. 

Terlepas dari itu, lanjut Ferdy, Pemerintah Provinsi tetap memberikan perhatian dan menfasilitasi, karena masyarakat Bunyu juga bagian dari masyarakat Kaltara. (humas)
Baca selengkapnya »
Last Updated 2019-05-13T11:46:37Z

Redaksi on Senin, Mei 13, 2019

POTENSI PAJAK : Keberadaan Sungai Kayan yang akan diberdayakan sebagai sumber tenaga listrik, bakal menjadi potensi PAP terbesar di Kaltara.
TANJUNG SELOR | penakaltara.com, Pajak air permukaan (PAP) diprediksi akan menjadi salah satu andalan perolehan pajak di Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara). Ini dikarenakan, salah satunya ditopang keberadaan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Sungai Kayan yang kelak beroperasi.

Disebutkan Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Provinsi Kaltara Busriansyah, besarnya potensi PAP tersebut antara puluhan hingga ratusan miliar rupiah per tahun. “Masih perlu kajian lebih jauh. Namun, potensinya cukup besar dibandingkan sektor pajak lainnya,” kata Busriansyah di ruang kerjanya, Minggu (12/5).

Guna mengkalkulasikan potensi PAP dengan faktor utama PLTA Kayan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara dalam hal ini BP2RD akan bekerja sama dengan Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda untuk melakukan penelitian dan kajian. Tim kajian ini juga akan melakukan studi banding ke Sumatera Utara, tepatnya ke Bendungan Sigura-gura. “Yang dikaji, diantaranya mengenai NPA (Nilai Perolehan Air)-nya. Karena NPA di Kaltara ini rendah, maka perlu diubah, perlu dinaikkan,” ungkap Busriansyah. 

Saat ini, objek PAP di Kaltara terdiri dari 5 PDAM yang berada di 4 kabupaten dan 1 kota. Ditambah dengan 32 perusahaan pemanfaatan air permukaan. PAP sendiri, pada tahun ini ditargetkan perolehannya pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) murni sebesar Rp 1,5 miliar. Sementara realisasinya, hingga 6 Mei lalu sebesar Rp 619,8 juta atau 41,32 persen. “Sampai saat ini, capaian PAP adalah yang terendah jika dibandingkan dengan sumber pajak lainnya. Seperti PKB, BBNKB, PBBKB, dan pajak rokok,” tutur Busriansyah.

Sebagai informasi, PAP, secara definitif merupakan pajak yang dipungut atas tindakan pengambilan dan atau pemanfaatan air permukaan. Dalam hal ini, air permukaan merupakan semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun di darat. Termasuk air yang terdapat pada lubang bekas tambang, danau buatan dan air laut yang ditarik ke darat untuk dimanfaatkan termasuk air permukaan.(humas)
Baca selengkapnya »
Last Updated 2019-05-08T09:56:29Z

Redaksi on Rabu, Mei 08, 2019

Infografis : Pasokan Elpiji dan BBM 2019 di Kaltara.
TANJUNG SELOR | penakaltara.com, Pertamina menyiapkan alokasi tambahan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Liquified Petroleum Gas (LPG) untuk mengantisipasi lonjakan kebutuhan bahan bakar di Kalimantan Utara (Kaltara) selama Ramadan dan Idulfitri tahun ini. Demikian disampaikan Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie sesuai laporan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kaltara Ferdy Manurun Tanduklangi, Selasa (7/5).

Acuan penambahan alokasi itu, mengacu kepada realisasi penyaluran BBM dan LPG tahun sebelumnya. Dari catatan Dinas ESDM, fluktuasi realisasi penyaluran BBM selama Idulfitri 2018 yakni, premium 105 persen, solar 77 persen, pertalite 88 persen, dan dexlite 399 persen. “Dari hasil rapat koordinasi antara Pertamina dengan Dinas ESDM Kaltara, diketahui bahwa selama Ramadan dan Idulfitri, biasanya penyaluran premium di Kaltara naik sekitar 5 persen. Sementara solar turun 5 persen,” jelas Irianto.

Untuk LPG sendiri, data Pertamina Persero menyebutkan bahwa alokasinya sebanyak 12.080 tabung per hari. Sedangkan untuk Ramadan tahun ini, alokasinya ditambah 4 persen dari alokasi normal. “Di awal Ramadan ini akan disalurkan 13.040 tabung ke Kaltara. Penyalurannya mulai 3 hingga 6 Mei,” ungkap Gubernur.

Sedangkan untuk menjelang dan sesudah Idulfitri tahun ini, kemungkinan pasokan LPG akan ditambah lagi, sekitar 6 hingga 8 persen dari alokasi normal. Alokasi tambahan itu direncanakan direalisasikan pada awal hingga minggu kedua Juni 2019.

Sementara itu, Kepala Dinas ESDM Kaltara Ferdy Manurun Tanduklangi menyatakan, ditambahnya alokasi BBM dan LPG selama Ramadan dan Idulfitri tahun ini diharapkan dapat mengatasi meningkatnya kebutuhan warga Kaltara akan BBM dan LPG. “Seperti biasanya, pada Ramadan dan Idulfitri selalu terjadi pelonjakan permintaan BBM dan LPG. Untuk mencegah kekurangan pasokan, maka sejak awal sudah direncanakan penambahan pasokannya lewat koordinasi Dinas ESDM dan Pertamina,” tutur Ferdy.

Untuk mencegah terjadinya penyimpangan, Dinas ESDM bersama pihak terkait akan melakukan pemantauan dan pengawasan. Sementara untuk penjualan LPG, Ferdy berharap pihak agen dapat pro aktif. “Kami sangat berharap pemerintah daerah juga agen untuk melakukan pemantauan kondisi lapangan. Pemerintah daerah bersama agen dapat melakukan pendampingan dan monitoring di pangkalan,” tutupnya.(humas)
Baca selengkapnya »
Last Updated 2019-04-18T04:30:56Z

Redaksi on Kamis, April 18, 2019

TANJUNG SELOR | penakaltara.com, Guna menyuplai kebutuhan listrik di wilayah ibukota provinsi Kaltara dan sekitarnya, dua pembangkit listrik akan yang dibangun sejak beberapa tahun lalu, segera dioperasikan. Kedua pembangkit tersebut adalah Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) dengan kapasitas 3x7 Megawatt (MW) dan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) 2x7,5 MW di Gunung Seriang, Tanjung Selor.

Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kaltara Ferdy Manurun Tanduklangi mengatakan, sesuai informasi dari pihak PLN Persero UP-3 Berau, melalui manajernya, Albert Sitompul, menyebutkan, dua Pembangkit tersebut, ditargetkan sudah bisa operasi pada Mei (bulan depan). “Jika tidak ada halangan, PLTMG Gunung Seriang akan segera beroperasi bulan depan,” kata Ferdy, mengutip pernyataan Albert Sitompul.

Di Gunung Seriang sendiri,  kata dia, terdapat dua pembangkit yang dibangun pemerintah bersama PLN. Dengan dua pembangkit ini, diyakini akan mampu memenuhi kebutuhan listrik di Bulungan dan bahkan ke beberapa daerah di sekitarnya. “Ini untuk mengantisipasi terjadinya beban puncak listrik yang digunakan masyarakat,” bebernya.

PLTMG Gunung Seriang akan beroperasi dengan sistem LNG yang lebih efisien dan lebih mudah kendali keamanan lingkungan daripada pembangkit yang menggunakan batubara sebagai sumber energi.

Saat ini masih dilakukan pertimbangan untuk pasokan gas yang mensupplay bahan bakar PLTMG. Selain itu, dari Gunung Seriang juga direncanakan akan masuk sistem kelistrikan interkoneksi dengan Kalimantan Timur lewat jaringan saluran udara tegangan tinggi (SUTT) 150 kilo Volt (kV) yang membentang dari Tanjung Redeb, Berau ke Tanjung Selor.

Pembangunan SUTT sendiri, lanjutnya, masih dalam konstruksi. Nantinya untuk distribusi hingga dapat dinikmati oleh masyarakat di Gunung Seriang, daya yang mengalir dari Tanjung Redeb Wilayah Kalimantan Timur akan masuk dan di olah terlebih dahulu di Gardu Induk (GI) Tanjung Selor.

“Dengan saling terkoneksi atau terhubung, terjadi saling suplai daya dari banyak pembangkit sehingga semakin banyak masyarakat yang bisa dilayani dengan pembangkitan dan transmisi yang lebih efisien,”katanya.

Sementara itu, saat ditemui di ruang kerjanya, Kepala Bidang Energi dan Ketenagalistrikan, Dinas ESDM Kaltara, Yosua Batara menyebutkan, bahwa PLTMG Gunung Seriang akan diserahterimakan kepada PT PLN (Persero) pada bulan depan yakni berupa 1 unit mesin pertama. Untuk 1 unitnya mesin lainnya akan diserahkan pada bulan Juni mendatang.

Dikatakannya, PLTMG Gunung Seriang sebenarnya ditargetkan beroperasi pada Februari tahun ini, namun karena beberapa kendala di lapangan, butuh waktu lebih lama untuk penyelesaiannya.

“Sekarang ini sementara dilakukan pengetesan pada PLTMG. Dalam rangka pengetesan itu memang dibutuhkan energi listrik sampai 550 KvA. Dengan adanya keadaan kekurangan daya seperti ini jadi terhambat proses pengetesannya. Namun proses itu tetap dilakukan pada malam hari saat beban puncak lepas. Jadi tidak ada kegiatan masyarakat yang terganggu,” sebutnya.

Saat ini, perkembangan proses pembangunan PLTU Gunung Seriang sudah sekitar 44,67 persen per Februari 2019 lalu.  PLTU ini mempunyai kapasitas daya yaitu 15 Megawatt (2x7,5 Megawatt). Dijelaskan, pembangunan PLTU memang membutuhkan waktu yang lama daripada PLTMG karena mempunyai berbagai macam komponen yang harus disiapkan dengan cermat seperti boiler atau turbin.

“Kondisi kelistrikan di Kaltara sendiri belum sepenuhnya memadai, khususnya di kabupaten Bulungan yang tengah mengalami defisit daya. Namun untuk kabupaten/kota lain seperti Malinau, Nunukan, Tana Tidung, dan Kota Tarakan bisa dipastikan kondisi listriknya tidak kekurangan karena mengalami surplus daya yakni sebesar 1 Megawatt (MW). Untuk diketahui Kabupaten Nunukan, 3,8 MW untuk Kabupaten Malinau, 1,6 MW untuk Kabupaten Tana Tidung, dan 3,3 MW untuk Kota Tarakan dari beban puncak masing-masing kabupaten/ kota,”jelasnya. (humas)
Baca selengkapnya »
Last Updated 2019-04-16T06:31:35Z

Redaksi on Selasa, April 16, 2019

ANTISIPASI : Sekprov Kaltara H Suriansyah memimpin pertemuan pihak PT PLN (Persero), Senin (15/4).
TANJUNG SELOR | penakaltara.com, Mengantisipasi pemadaman listrik pada pelaksanaan pencoblosan 17 April nanti, khususnya di wilayah Kabupaten Bulungan, PT PLN (Persero) melakukan sejumlah upaya taktis. Langkahnya, yakni untuk mengakomodir kekurangan daya, PT PLN akan mengoperasikan 2 unit mesin pembangkit berdaya 2 Megawatt. Ini untuk mendukung 2 unit mesin yang sudah beroperasi sebelumnya.

PLN juga bersiap menghadapi gangguan insindentil di hari H tersebut, dengan menyediakan 4 Uninterruptible Power Supply (UPS) di kantor KPU Kabupaten Bulungan dan Provinsi Kaltara. Juga ada, generator set (Genset) sebanyak 19 unit untuk posko Panitia Pegawas Kecamatan (PPK), dan lampu emergensi untuk 164 Tempat Pemungutan Suara (TPS) se-Kaltara. “Juga ada 5 UGB (Unit Gardu Bergerak) yang disebar di tiap kabupaten dan kota se-Kaltara,” kata Albert Sitompul, Manager PT PLN UP3 Berau, Senin (15/4).

Disamping itu, PLN juga mendirikan 5 posko pengamanan Pemilu Serentak 2019 di tiap kabupaten dan kota. Adapun jumlah total personel yang dilibatkan sebanyak 89 orang. “Kami juga terus berupaya melakukan pemulihan keandalan listrik di Bulungan,” jelas Albert.
Infografis : Kesiapan PLN dalam  menghadapi Pemilu 2019 di Kaltara.
Sebelumnya, PLN juga telah menggelar pertemuan dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) di ruang rapat Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltara, Senin (15/4) pagi. Pemprov sendiri diwakili oleh Sekprov Kaltara H Suriansyah, Asisten I Setprov Kaltara Sanusi, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ferdy Manurun Tanduklangi, dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Basiran. 

“Dari pertemuan tadi, sudah dipaparkan PLN langkah antisipasi yang akan dilakukan jelang pencoblosan 17 April nanti. PLN juga terus berupaya mempercepat pemulihan kondisi kelistrikan di wilayah Bulungan,” kata Sekprov.

Sementara itu, ketua KPUD Provinsi Kaltara Suryanata Al-Islami mengaku bahwa pihaknya telah bersurat kepada PT PLN (Persero) terkait kesinambungan pasokan listrik selama pelaksanaan pencoblosan dan penghitungan surat suara berlangsung. “Kami sudah melayangkan surat ke PLN. Harapannya, saat pencoblosan dan penghitungan tidak terjadi pemadaman listrik untuk wilayah Bulungan,” tutup Suryanata.(humas)
Baca selengkapnya »
Last Updated 2019-04-09T12:30:22Z

Redaksi on Selasa, April 09, 2019
PERESMIAN: Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie saat menuju lokasi peresmian PLTS Komunal Dusun Antal, Senin (8/4).

TANJUNG SELOR | penakaltara.com, Pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) komunal 15 kilo watt peak (kWp) di Dusun Antal, Desa Salimbatu, Kecamatan Tanjung Palas Tengah, Kabupaten Bulungan, diresmikan pengoperasiannya oleh Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie, kemarin (8/4).

PLTS ini memiliki 75 modul surya sebagai sumber tenaga, dan daya listriknya disebar ke 96 unit rumah penduduk serta 5 fasilitas umum di dusun tersebut. Setiap rumah mendapatkan daya sebesar 300 watt hour. “PLTS ini didanai APBN, dan telah beroperasi sejak awal 2018,” kata Gubernur.

Diungkapkan Irianto, keberadaan PLTS Komunal ini juga menunjukkan bahwa pemerintah saat ini sangat memperhatikan perkembangan pembangunan masyarakatnya hingga ke wilayah terisolir sekalipun. “Pembangunan PLTS ini, sumbernya dari DAK (Dana Alokasi Khusus) APBN yang masuk ke dalam batang tubuh APBD Kaltara. Dana itu diperoleh dengan perjuangan dari Pemprov Kaltara ke pemerintah pusat, hingga akhirnya dialokasikan oleh Kementerian ESDM,” jelas Irianto.

Agar dapat termanfaatkan dalam waktu lama, Gubernur berharap agar PLTS Komunal ini dijaga dan dipelihara dengan baik. “Kan ada petugas yang diamanatkan untuk menjaga dan mengelola PLTS tersebut. Kalau tidak salah, sudah dibentuk juga OMS (organisasi masyarakat setempat) yang dimandatkan mengelola PLTS itu. Jadi, pesan saya, tolong dirawat dan dijaga serta gunakanlah PLTS ini sesuai dengan peruntukkannya. Apabila ada kerusakan atau masalah lainnya, segera laporkan kepada instansi terkait,” ujar Gubernur.

Dipilihnya metode PLTS terpadu ini, dikarenakan masyarakat Dusun Antal berada dalam suatu kawasan yang tidak terlalu luas. Jarak antarpemukiman pun berdekatan, serta selama ini masih kesulitan memperoleh pasokan listrik. “Ada 2 jenis PLTS yang dibangun di Kaltara ini. PLTS terpadu atau komunal, juga PLTS yang langsung dipasang rumah per rumah. Semuanya dengan tujuan memberikan pelayanan kelistrikan bagi masyarakat secara merata hingga ke desa terisolir sekalipun,” ungkap Irianto.

Di kesempatan yang sama, Gubernur juga meresmikan sumur bor air tanah 5.220 liter per jam di Desa Bebatu, Kecamatan Sesayap Hilir, Kabupaten Tana Tidung (KTT). Sumur ini berkedalaman 80 meter, dan telah dimanfaatkan penduduk untuk memenuhi kebutuhan air bersih dengan total penerima manfaat sebanyak 193 kepala keluarga. Sarana penunjang lainnya adalah 1 unit generator set (genset) dan 1 unit fasilitas penampungan air. Sumur bor ini dibangun dengan dana dari APBD Kaltara. (humas)
Baca selengkapnya »
Last Updated 2019-03-27T08:06:10Z

Redaksi on Rabu, Maret 27, 2019

BAHAS LISTRIK : Kepala Dinas ESDM Provinsi Kaltara Ferdy Manurun Tanduklangi didampingi Manajer PT PLN (Persero) ULP Tanjung Selor Adiyoso, saat menjadi narasumber Respons Kaltara, Selasa (26/3).

TANJUNG SELOR | penakaltara.com, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara), terkhusus Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie menaruh perhatian penuh terhadap kebutuhan listrik masyarakat Kaltara. Termasuk menyikapi permasalahan belakangan ini, utamanya bagi warga di ibukota provinsi, yang mengalami pemadaman listrik bergilir sejak hampir sebulan terakhir.

Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ferdy Manurun Tanduklangi saat hadir sebagai narasumber Respons Kaltara, Selasa (26/3) mengungkapkan, Pemprov, dalam hal ini Gubernur telah merespons apa yang menjadi persoalan masyarakat, terkait pasokan listrik. 

“Sesuai kewenangan-kewenangannya, kita telah melakukan berbagai upaya. Di antaranya berkoordinasi dengan pihak penyalur listrik, dalam hal ini PLN. Bahkan Pak Gubernur pun ikut ‘turun gunung’ langsung. Beliau menemui pimpinan PLN, meminta ada solusi atau penyelesaian cepat persoalan listrik di Kaltara,” kata Ferdy.

Disampaikan, sesuai laporan dari PLN, persoalan pemadaman listrik di Bulungan, utamanya Tanjung Selor dan sekitarnya adalah akibat kurangnya pasokan daya. Di mana PLN mengalami defisit daya, sebagai dampak terjadinya kerusakan pada PLTU milik PT SAS—pihak swasta yang memasuk listrk ke PLN. 

“Kita terus mendesak agar upaya perbaikan bisa dilakukan secepatnya. Namun kita juga tidak bisa memaksa, karena namanya mesin, tidak gampang memang. Yang pasti pihak PLN dan PT SAS juga sudah berusaha keras untuk menyelesaikan secepatnya,” terang Ferdy lagi.

Selain menyelesaikan perbaikan, Ferdy mengatakan, untuk jangka pendek, PLN menjanjikan percepatan pengoperasian PLTU (2 x 7,5 Megawatt) dan PLTMG (3 x 7 Megawatt) di Gunung Seriang. “Ditargetkan paling lambat Juni, kedua pembangkit dengan kapasitas daya 32 Megawatt itu sudah bisa dioperasikan, listrik di Tanjung Selor, bahkan Kaltara akan aman,” ujarnya. 

Sedangkan untuk jangka panjang, pemerintah telah mulai merealisasikan pembangunan PLTA Kayan dengan kapasitas total 9.000 Megawatt. Di mana untuk tahap pertama dimulai dengan kapasitas 900 Megawatt.

Selain Kepala Dinas ESDM, dalam acara Respons Kaltara yang merupakan garapan Bagian Humas pada Biro Humas dan Protokol Setprov Kaltara itu, juga menghadirkan Manajer PT PLN Unit Layanan Pelanggan (ULP) Tanjung Selor, Adiyoso yang menjelaskan teknis kondisi kelistrikan di Bulungan.(humas)
Baca selengkapnya »
Last Updated 2019-03-22T04:18:32Z

Redaksi on Jumat, Maret 22, 2019
Kepala Dinas ESDM Kaltara Ferdy Manurun Tanduklangi.

TANJUNG SELOR | penakaltara.com, Menyikapi persoalan pemadaman listrik bergiliran yang terjadi di 2 daerah di Kalimantan Utara (Kaltara), yakni Kota Tarakan dan Kabupaten Bulungan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengambil sikap fasilitatif. Diungkapkan Kepala Dinas ESDM Kaltara Ferdy Manurun Tanduklangi, rencananya pada hari ini (22/3). 

Pihaknya akan menggelar pertemuan dengan jajaran manajemen PT PLN (Persero) yang beroperasi di Kota Tarakan (PLN ULK Tarakan) dan Tanjung Selor (PLN Rayon Tanjung Selor). Termasuk, jajaran manajemen PT PLN (Persero) Area Berau, serta PT Sumber Alam Sekurau (SAS).

Reaksi yang ditunjukkan Pemprov ini, sekaitan dengan kewenangan dan peran Pemprov Kaltara yang diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2009, tentang Ketenagalistrikan. “Pada pasal 4 ayat (1) UU No. 30/2009, dijelaskan bahwa pelaksana usaha penyediaan tenaga listrik oleh pemerintah dan pemerintah daerah dilakukan oleh badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah. Badan usaha milik negara yang dimaksud disini, adalah PT PLN. Sementara kewenangan pemerintah atau pemerintah daerah, hanyalah melakukan pembinaan dan pengawasan. Ini sesuai pasal 46 UU yang sama,” kata Ferdy di ruang kerjanya, Kamis (21/3).

Dalam melakukan pengawasan, pemerintah dan pemerintah daerah dapat melakukan inspeksi pengawasan di lapangan, meminta laporan pelaksanaan usaha di bidang ketenagalistrikan, melakukan penelitian dan evaluasi atas laporan pelaksanaan usaha di bidang ketenagalistrikan, dan memberikan sanksi administratif terhadap pelanggaran ketentuan perizinan. 

“Artinya, pemerintah daerah atau dalam hal ini, Pemprov Kaltara melalui Gubernur Kaltara dapat memberikan sanksi juga teguran kepada PT PLN apabila dalam memenuhi tanggung jawabnya tersebut melanggar ketentuan perizinan,” jelas Ferdy.

Dalam pertemuan hari ini, dikabarkan Ferdy, Pemprov Kaltara akan berusaha meminta klarifikasi secara mendetail mengenai penyebab terjadinya pemadaman listrik bergiliran yang terjadi di Kota Tarakan dan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan. “Untuk pemadaman bergilir di Tarakan, dari informasi yang saya terima, terjadi karena adanya ledakan pipa gas yang menyebabkan korban nyawa. Kesimpulan sementaranya, pemadaman bergilir harus dilakukan hingga perbaikan pipa gas dapat terealisasi dengan baik. Jadi, saya kira ini wajar,” ulas Ferdy.

Berbeda dengan kasus pemadaman di Tarakan, Ferdy mengaku pemadaman listrik bergilir di Tanjung Selor, sejatinya masih menimbulkan banyak pertanyaan dan anasir dari kalangan pemerintah juga masyarakat. “Dari informasi yang kami terima, pihak PLN Rayon Tanjung Selor mengaku kekurangan daya hingga 4 MW karena kerusakan boiler pembangkitnya. Sementara dari informasi lainnya, diisukan belum adanya kesepakatan mengenai perjanjian jual beli listrik antara PT PLN dengan PT SAS yang memiliki pembangkit berdaya mampu hingga 5.500 kW. Jadi, mana yang benar, jangan sampai muncul isu pembohongan publik,” beber Ferdy.

Ferdy juga mengaku, pihaknya kecewa dengan sikap PLN menangani keluhan masyarakat atas pemadaman listrik bergilir di Tanjung Selor. “Menurut kami, selayaknya PLN memberikan informasi yang akurat, berikut solusi yang tepat untuk mengatasi pemadaman listrik bergilir ini,” papar Ferdy.

Sebagai informasi, dari data Dinas ESDM Kaltara, beban puncak siang hari di Tanjung Selor mencapai 10.107 kW. Sementara pada malam hari, sebesar 12.052 kW. Adapun kondisi pembangkit PT PLN (Persero) Kabupaten Bulungan untuk sistem Tanjung Selor sendiri, total daya mampu dari 18 pembangkit yang digunakan mencapai 15.300 kW. 

“Dari analisa kami, dengan tidak beroperasinya pembangkit PT SAS maka daya mampu listrik PLN berkurang juga menjadi 9.800 kW. Dengan begitu, maka PLN tidak mampu memenuhi kebutuhan listrik pada saat beban puncak di siang juga malam hari di Tanjung Selor. Inilah yang mungkin menyebabkan terjadinya pemadaman bergilir,” tutup Ferdy. (humas)
Baca selengkapnya »
Last Updated 2019-03-15T04:44:05Z

Redaksi on Jumat, Maret 15, 2019

KUNJUNGAN KEHORMATAN : Wagub Kaltara H Udin Hianggio mewakili Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie menyerahkan cinderamata kepada General Manager Pertamina EP Asset 5 Irwan Zuhri, Kamis (14/3).
TANJUNG SELOR | penakaltara.com, Pada tahun ini, target lifting bagi Kontraktor Kontrak Kerja Sama (K3S) Kalimantan Utara (Kaltara) untuk minyak sebanyak 9.653 Barrel Oil per Day (BOPD) atau 9 persen dari target lifting minyak wilayah Kalimantan-Sulawesi (Kalsul). Sedangkan gas, ditarget 22 Million Metric Standard Cubic Feet per Day (MMSCFD) atau sekitar 1 persen dari target Kalsul. Demikian dipaparkan Kepala Perwakilan Satuan Kerja Khusus (SKK) Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Migas) Perwakilan Kalsul, Syaifuddin pada Kunjungan Kehormatan Kepada Gubernur Kaltara di Ruang Rapat Lantai 1 Kantor Gubernur Kaltara, Kamis (14/3).

Diungkapkan Syaifuddin, target lifting minyak bumi K3S wilayah Kalsul sendiri, mencapai 108.333 BOPD atau sekitar 14 persen dari target nasional yang mencapai 775 ribu BOPD. Sementara gas bumi, 2.476 MMSCFD atau sekitar 35 persen dari target nasional (7 ribu MMSCFD). “Wilayah Kerja (WK) Migas di Kalsul untuk tahun ini, di Kaltara ada 13 WK. Terdiri dari 6 WK eksploitasi, 6 WK eksplorasi dan 1 WK proses terminasi,” ungkap Syaifuddin.

Pada tahun ini, sesuai data SKK Migas Perwakilan Kaltara, ada 5 program kerja yang akan dilakukan. Pertama, survei seismik (2D dan 3D) sebanyak 10 kegiatan akan dilakukan di Kalsul yang 2 diantaranya dilakukan di Kaltara. Lalu, pengeboran eksplorasi sebanyak 13 kegiatan di Kalsul (4 di Kaltara), 204 kegiatan pengeboran eksploitasi di Kalsul (26 di Kaltara), 640 kegiatan kerja ulang di Kalsul (56 di Kaltara), dan 8.775 kegiatan perawatan sumur di Kalsul (165 di Kaltara).

Sekaitan dengan kegiatannya tersebut, Syaifuddin mengakui bahwa industri hulu migas akan terus mendukung pembangunan daerah. Di antaranya, Dana Bagi Hasil (DBH) Migas untuk daerah, participating interest (PI) 10 persen, pajak daerah dan retribusi daerah, bisnis penyedia barang dan jasa lokal, tenaga kerja lokal, tanggung jawab sosial, penggunaan fasilitas penunjang operasi oleh masyarakat, pasokan gas untuk bahan bakar pembangkit listrik, pasokan gas untuk bahan industri, pasokan gas untuk bahan baku industri turunan/pupuk dan pasokan gas jaringan gas rumah tangga. 

“Di Kaltara, sekitar 9 MMSCFD atau sekitar 71 persen produksi gas Kaltara dari K3S PT Pertamina EP, PT Medco Tarakan dan JOB Simenggaris dimanfaatkan bagi pasokan bahan bakar pembangkit listrik (sekitar 8 MMSCFD) dan jaringan gas rumah tangga (sekitar 1 MMSCFD),” jelas Syaifuddin.

Dari sumbangsih tersebut, dalam menopang kelancaran tanggung jawab ini, Syaifuddin mengharapkan dukungan dari pemerintah daerah. Ada 5 hal yang diharapkan industri hulu migas ini. Yakni, percepatan proses perizinan atau rekomendasi untuk kegiatan usaha hulu migas juga tata ruang yang memberikan akses kepada kegiatan usaha hulu migas baik RTRW atau RZWP3K. 

“Pemerintah daerah diharapkan mampu mendukung upaya koordinasi dan sosialisasi rencana kegiatan usaha hulu migas kepada masyarakat sekitar lokasi kegiatan,” ulas Syaifuddin. Selain itu, pemerintah daerah diharapkan pula membantu meningkatkan pemahaman bahwa kegiatan usaha hulu migas merupakan kegiatna pemerintah yang perlu didukung masyarakat, serta membantu penanganan tanggap darurat akibat kegiatan tersebut.

Sebagai informasi, pada kegiatan ini dihadiri Wakil Gubernur Kaltara H Udin Hianggio mewakili Gubernur Kaltara Dr H Irianto dari jajaran Pemprov Kaltara, dengan didampingi sejumlah Asisten dan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. “Pemprov Kaltara akan senantiasa berupaya memberikan dukungan terbaik kepada K3S yang berada disini. Karena pembangunan daerah ini, harus didukung semua pihak. Termasuk usaha hulu migas,” tutur Wagub.(humas)
Baca selengkapnya »
Last Updated 2019-03-01T09:48:56Z

Redaksi on Rabu, Februari 27, 2019
Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie

TANJUNG SELOR | penakaltara.com, Setiap perusahaan yang beroperasi di Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), diharapkan dapat mendukung pengembangan bidang prestasi keolahragaan. Termasuk, mendukung pula sejumlah kegiatan pembangunan yang dicanangkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara. Ini disampaikan Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie saat memimpin pertemuan dengan pimpinan perusahaan pertambangan energi dan sumber daya mineral yang beroperasi di Kaltara di Ruang Rapat Lantai 1 Kantor Gubernur Kaltara, Selasa (26/2).

Gubernur berharap, setiap perusahaan minimal dapat menjadi ‘bapak angkat’ pengembangan minimal 1 cabang olahraga (Cabor). Ini terkait dengan terbatasnya anggaran pemerintah dalam menopang hal tersebut. 

“Sangat diharapkan perusahaan memberikan dukungan kepada pembangunan daerah. Salah satunya, di bidang keolahragaan. Disini, saya harapkan dapat menopang pengembangan minimal 1 cabang olahraga atau menjadi 'bapak angkat' bagi pengembangan cabang olahraga dimaksud. Lalu, ada kegiatan yang tak teranggarkan oleh pemerintah daerah. Yakni, penyusunan blueprint Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) Provinsi Kaltara. Saya berharap hal yang sama pula,” jelas Irianto.

Di samping itu, pihak perusahaan juga harus menjalin komunikasi dan koordinasi yang baik dengan pemerintah. “Ini penting dilakukan, guna meningkatkan atensi pemerintah terhadap upaya pengembangan perusahaan yang ada. Apabila ada masalah yang dihadapi perusahaan, maka pemerintah pun dapat membantu percepatan penyelesaian permasalahan tersebut. Utamanya, permasalahan perusahaan dengan masyarakat,” urai Gubernur.

Selain itu, Gubernur juga meminta kepada setiap perusahaan di Kaltara untuk mendukung program Indonesia Bersih. “Giatkan pengelolaan sampah di lingkungan perusahaan. Minimal dengan menyediakan tempat penumpukan sampah sementara yang representatif, tapi jangan dari plastik bahannya,” tutup Irianto.(humas)
Baca selengkapnya »
Last Updated 2019-03-01T08:50:23Z

Redaksi on Rabu, Februari 27, 2019
KOMUNIKASI : Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie memimpin pertemuan dengan pimpinan dan perwakilan perusahaan tambang batubara wilayah Kaltara di Ruang Rapat Lantai 1 Kantor Gubernur Kaltara, Selasa (26/2).
TANJUNG SELOR | penakaltara.com, Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr H Irianto Lambrie, berencana untuk kembali menemui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan, guna membahas persoalan kebijakan alokasi batu bara untuk domestik atau Domestic Market Obligation (DMO), serta meminta penambahan kuota produksi batubara bagi Kaltara.

Ini disampaikan Gubernur pada pertemuan dengan sejumlah perwakilan perusahaan pertambangan batubara wilayah Kaltara di Ruang Rapat Lantai 1 Kantor Gubernur Kaltara, Selasa (26/2).

Irianto mengatakan, kebijakan DMO dinilai kurang transparan. Disamping itu, DMO yang terealisasi menjadi rujukan bagi Kementerian ESDM dalam pemberian kuota produksi batubara di suatu daerah. 

“Sesuai data Kementerian ESDM, realisasi DMO yang diakui bagi Kaltara untuk 2018 sebesar 423.179 ton dari realisasi produksi 12,5 juta ton. Ini berbeda dengan data yang dihimpun Dinas ESDM Kaltara. Di mana DMO 2018 mencapai 2.196.350 ton dari realisasi produksi 13.610.413 ton. Ini yang akan diklarifikasi dengan Menteri ESDM,” beber Irianto.

Dengan data Kementerian ESDM, maka pada tahun ini kuota produksi batubara di Kaltara, dijatah 6,25 juta ton. “Kuota itu, sama dengan 1,28 persen dari kuota produksi batubara nasional tahun ini sebesar 463 juta ton,” ungkap Gubernur.

Tingginya atensi Gubernur terhadap upaya penambahan kuota produksi batubara Kaltara, juga didorong oleh respons lamban Kementerian ESDM terhadap upaya serupa yang dilakukan tahun lalu. “Sedianya, Menteri ESDM secara lisan sudah memberikan persetujuan penambahan kuota produksi batubara di Kaltara. Hanya saja dalam realisasinya, Dirjen Minerba belum ada mengeluarkan keputusan. Termasuk membalas surat dari saya terkait hal yang sama,” urai Irianto.

Pentingnya kuota produksi batubara ini ditingkatkan, lantaran akan berpengaruh pada banyak sisi kehidupan. Salah satunya, pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, dan dana bagi hasil. 

“Jika kuota produksi batubara ini berkurang maka pihak perusahaan akan mengurangi kinerja produksinya. Ini artinya, mengurangi pengeluaran yang berujung pada pengurangan jumlah karyawan. Ujung-ujungnya, adalah pemutusan hubungan kerja, dan bertambahlah pengangguran,” papar Irianto.

Sesuai data Dinas ESDM Kaltara, sumbangan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) perusahaan batubara di Kaltara selalu meningkat dari tahun ke tahun. Pada 2017, dari rencana PNBP Rp 522,8 miliar, terealisasi Rp 567,4 miliar. Tahun lalu, dari rencana PNBP Rp 520,5 miliar, terealisasi Rp 690,1 miliar. Untuk tahun ini, rencana PNBP ditarget Rp 730,1 miliar.

Sehubungan dengan usulan penambahan kuota produksi batubara itu, maka pembagian kuota produksi yang sudah ditetapkan pun ditunda. Sedianya, pembagian dilakukan kemarin untuk 14 pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Batubara di Kaltara. “Untuk pendahuluan, saya menugaskan kepala Dinas ESDM beraudiensi ke Kementerian ESDM membahas masalah ini. 

 Apabila tak bisa direalisasikan, maka saya bersama pihak perusahaan akan meminta dijadwalkan bertemu Menteri ESDM. Jadi, pemerintah dan perusahaan harus solid dan memiliki pemahaman yang sama,” tutup Gubernur.(humas)
Baca selengkapnya »
Last Updated 2019-02-25T03:46:47Z

Redaksi on Senin, Februari 25, 2019

KELISTRIKAN : Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie mendampingi Menteri BUMN Rini Soemarno dan jajaran PT PLN (Persero) saat mengunjungi Kaltara, beberapa waktu lalu.
TANJUNG SELOR | penakaltara.com, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan menyampaikan usulan penyediaan listrik kepada masyarakat, sebagaimana arahan Menteri ESDM Ignasius Jonan saat melawat ke Kaltara, belum lama ini. Disebutkan Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie, usulan akan disesuaikan dengan potensi pembangkit listrik yang ada
.
Usulan tersebut juga memperhatikan kebutuhan listrik rumah tangga, daerah pedalaman dan perbatasan yang belum teraliri listrik serta upaya perluasan jaringan listrik yang dilakukan PT PLN (Persero) di Kaltara. 
Infografis : Usuulan Kebuthan Listrik 2019.
“Penyediaan tenaga listriknya juga akan disesuaikan dengan kondisi yang ada. Sesuai laporan Kepala Dinas ESDM Kaltara, untuk masyarakat di daerah pedalaman (terisolir) diusulkan pembangunan PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) atau PLTMH (Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro) pada 6 desa,” kata Gubernur yang didampingi Kepala Dinas ESDM Provinsi Kaltara Ferdy Manurun Tanduklangi, Rabu (20/2). 

6 desa yang disasar itu, yakni 4 desa berada di Kabupaten Nunukan, dan 2 desa di Bulungan. Sementara untuk daerah yang belum teraliri listrik, tapi tidak terisolasi dan terdapat akses jalan, Pemprov Kaltara mengusulkan perluasan jaringan listrik dan pembukaan unit pelayanan baru kepada PT PLN (Persero). 

“Untuk ini, Pemprov melalui Dinas ESDM mengusulkan kegiatannya di 8 kecamatan di Nunukan. Termasuk usulan pembangunan PLTD 3 x 350 MW di Seimenggaris. Lalu di Krayan diusulkan pembangunan PLTD dan perluasan jaringan listrik, serta di Krayan Tengah diusulkan pembukaan unit pelayanan baru PT PLN,” urai Irianto.

Di samping itu, Pemprov Kaltara juga mengusulkan pengadaan Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE) untuk 6.227 Kepala Keluarga (KK). Yakni, 1.679 KK di Bulungan, 2.422 KK di Nunukan, 464 KK di Tana Tidung, dan 1.642 KK di Malinau. 

“Kami juga akan menyampaikan rencana kebutuhan tenaga listrik seperti KIPI, Kota Baru Mandiri, kebutuhan listrik bagi usaha pertambakan dan kebutuhan listrik lainnya yang sifatnya besar seperti yang telah dimasukkan dalam Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah (RUKD) Kalimantan Utara 2018-2037,” timpal Ferdy.(humas)
Baca selengkapnya »
Langganan: Postingan (Atom)