Rubrik "PEMILU2019"
Tampilkan postingan dengan label PEMILU2019. Tampilkan semua postingan
Last Updated 2019-05-06T13:37:40Z

Redaksi on Senin, Mei 06, 2019
PESTA DEMOKRASI : Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie saat memantau pelaksanaan Pemilu Serentak 2019 di wilayah Kabupaten Bulungan, belum lama ini.

TANJUNG SELOR | penakaltara.com, Pemilihan Umum (Pemilu) serentak 2019 di Kalimantan Utara (Kaltara), telah memasuki tahapan akhir. Di beberapa kabupaten/kota sudah menyelesaikan rekapitulasi suara. Secara umum, pelaksanaan Pemilu berjalan lancar, aman dan kondusif. Atas kondisi ini, Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie menyampaikan terimakasih kepada seluruh masyarakat Kaltara, juga apresiasi atas kinerja TNI – Polri dalam mengawal keamanan selama pelaksanaan Pemilu 2019 di Kaltara.

Menurutnya, kesuksesan Pemilu di Kaltara, tidak lepas dari kerjasama yang baik oleh tiap unsur, mulai dari penyelenggara, dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu, pengurus Partai Politik (Parpol), aparat keamanan, pemerintah dan juga seluruh masyarakat. Sehingga kondusifitas Kaltara pasca pemilu serentak ini tetap terjaga bahkan cukup tergolong aman. “Jika ada pihak yang mencoba membuat kondusifitas daerah di Kaltara, terganggu, itu harus kita cegah dan kita lawan,” tegas Irianto.

Dikatakan, jauh sebelum pelaksanaan Pemilu serentak berlangsung, Pemprov Kaltara sudah sering menggelar rapat kesiapan Pemilu bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompimda) se Kaltara, pihak penyelenggara, hingga para tokoh masyarakat. “Tidak sampai di situ, saya langsung melihat ke daerah-daerah bagaimana kesiapan daerah saat menghadapi pesta demokrasi itu,” katanya.

Gubernur mengakui, masih ada bias dari pelaksanaan Pemilu. Hiruk pikuk di media sosial, hingga obrolan di berbagai tempat masih ramai soal Pemilu, utamanya Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) masih terjadi. Tak terkecuali di Kaltara.

Meski demikian, dalam suasana secara umum, pasca Pemilu di Kaltara relatif aman dan damai. Bahkan sesuai hasil penilaian indeks kerawanan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Mabes Polri, Provinsi (Kaltara) dikategorikan sebagai daerah teraman dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) 2019.

Irianto menyampaikan, beda pilihan bukan persoalan. Yang terpenting adalah tetap rukun dan menjaga hubungan yang harmoni dengan sesama warga negara. “Jangan karena perbedaan pilihan membuat kita terpecah. Mari saya mengajak kepada masyarakat untuk tetap menjaga keharmonisan, kedamaian di Kaltara yang selama ini sudah terpelihara dengan baik,” ucapnya.

Gubernur juga mengajak kepada masyarakat untuk berdoa, berharap para pemimpin dan perwakilan atau anggota legeslatif yang terpilih nanti bisa menjalankan amanah dengan baik. “Kita berdoa, semoga pelaksanaan pemilu ini berlangsung aman, damai. Dan, semoga Allah SWT senantiasa memberikan keberkahan dan rahmat untuk bangsa kita. Aamiin,” ujar Irianto.

Suasana kondusif pasca Pemilu, juga diakui oleh sejumlah tokoh masyarakat di Kaltara. Akbar Syamsul Bahri misalnya. Ketua Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS) Kabupaten Malinau ini mengatakan, pelaksanaan Pemilu di Kaltara secara umum berjalan secara jujur, adil dan demokratis.

Senada disampaikan oleh  Pendeta Joko Santoso dan juga Ustaz Salapa Hepa, pengurus FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) Kaltara. Mereka menilai, pelaksanaan Pemilu di provinsi termuda ini, telah berjalan secara demokratis. Ini semua atas peran serta semua pihak. Utamanya penyelenggara dan aparat keamanan. "Tak terkecuali juga atas peran masyarakat. Kita sangat berterima kasih, karena telah menjaga kondusifitas daerah, baik sebelum pelaksanaan Pemilu hingga sekarang," ujarnya.(humas)
Baca selengkapnya »
Last Updated 2019-04-25T07:36:27Z

Redaksi on Kamis, April 25, 2019

PEMERIKSAAN KESEHATAN : Petugas kesehatan saat melakukan pemeriksaan kepada penyelenggara Pemilu di sela-sela penghitungan suara di PPK Tarakan Barat, Tarakan. 
TANJUNG SELOR | penakaltara.com, Menyusul keluarnya Surat dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) yang ditujukan kepada seluruh Gubernur di Indonesia, dalam rangka mendukung kelancaran proses rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil penghitungan suara Pemilihan Umum (Pemilu) 2019, mulai tingkat kecamatan, kabupaten/kota hingga provinsi, Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr H Irianto Lambrie menginstruksikan kepada jajaran terkait di bawahnya untuk menyediakan petugas kesehatan, ambulans dan berikut peralatan medisnya yang standby di lokasi rekapitulasi suara.

Gubernur mengatakan, dalam surat dari Mendagri Nomor 270/3201/SJ tertanggal 23 April 2019 itu menyebutkan, penyediaan petugas kesehatan tersebut diperlukan, mengingat waktu jam kerja penyelenggara pada rekapitulasi suara pada Pemilu kali ini yang panjang. Sehingga berpengaruh kepada daya tahan atau stamina dan kondisi kesehatan penyelenggara Pemilu.

Diungkapkan, atas dasar surat yang diterimanya dari Mendagri itu, dirinya menginstruksikan kepada Dinas Kesehatan (Dinkes) Kaltara agar menyurati ke Dinkes kabupaten/kota dan diteruskan ke seluruh pelayanan kesehatan yang ada di desa dan kecamatan yang di Kaltara, untuk menyiapkan tenaga kesehatan di tempat-tempat perhitungan suara yang saat ini sudah dimulai di tangka Kecamatan. 

“Selain menyurati ke kabupaten/kota, melalui Dinas Kesehatan juga sudah menindaklanjutinya dengan melakukan kegiatan pelayanan kesehatan langsung di lapangan, yaitu di tempat-tempat perhitungan suara,” kata Gubernur.

Terkait dukungan fasilitas tenaga medis dan layanan kesehatan, Irianto mengatakan, sesuai laporan dari Kepala Dinkes Kaltara Usman, pihaknya telah menyiapkan tenaga kesehatan di tempat perhitungan suara. 

“Sesuai laporan dari Dinkes, tenaga kesehatan yang diturunkan di tiap tempat perhitungan suara, minimal 3 orang beserta mobil ambulans lengkap dengan alat medisnya. Untuk tingkat kecamatan petugas kesehatannya dari Puskesmas. Sedang di tingkat kabupaten kota ada dari Dinkes, Puskesmas dan juga rumah sakit. Begitu pun di tingkat provinsi nanti, kita akan melakukan pelayanan kesehatan langsung,” imbuhnya.

Usman menambahkan, kegiatan pelayanan kesehatan telah dilaksanakan sejak Selasa 23 April lalu. Di antaranya, di Kecamatan Tarakan Barat, Barat. Di mana pemeriksa kesehatan dilakukan kepada petugas penyelenggara Pemilu. Begitu pun di kecamatan-kecamatan lain yang sekarang masih dalam tahap penghitungan. “Pemeriksaan dilakukan dengan screening faktor resiko PTM (Penyakit Tidak Menular), juga tensi darah, pemeriksaan gula darah, dan lainnya. Kalau ada petugas yang kurang sehat kami akan memberikan supplement,” katanya.

Dikatakan, pemeriksaan kesehatan bukan hanya dilakukan kepada petugas penyelenggara saja, namun juga memeriksa seluruh aparat keamanan yang bertugas dalam pengamanan pasca Pemilu ini. Karena mengingat kondisi yang kurang istirahat dalam melakukan penjagaan terhadap pengamanan Pemilu, juga beresiko kondisi kesehatannya menurun. “Kami beraharap kepada para petugas penyelenggara Pemilu ini untuk tetap menjaga kesehatan diri. Dan kami juga akan siap melayani, karena ini menjadi perhatian kita,” imbuh Usman. (humas)
Baca selengkapnya »
Last Updated 2019-04-23T08:29:36Z

Redaksi on Selasa, April 23, 2019
Infografis : Capaian Singkat 6 Tahun Kaltara.

TANJUNG SELOR | penakaltara.com, USAI menjadi Inspektur Upacara pada peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) yang ke-6, Gubernur Kaltara H Irianto Lambrie, bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan masyarakat menyatakan sikap dekalrasi damai pasca Pemilu 2019.

“Pernyataan sikap ini guna mendukung dan mengawal KPU dan Bawaslu bekerja secara profesional, jujur dan adil,” kata Gubernur Kaltara. Pembacaan deklarasi damai pasca Pemilu tahun 2019 yang dipimpin langsung oleh Gubernur Kaltara itu, dikuti seluruh peserta Upacara HUT Kaltara.

Saat membacakan kalimat deklarasi, Gubernur didampingi Wakil Gubernur Kaltara, H Udin Hianggio, bersama Kapolda dan Wakapolda Kaltara, yang mewakili Pangdam VI Mulawarman, Danlantamal XIII Tarakan, Danlanud Anang Busra Tarakan, serta ketua KPU dan Ketua Bawaslu Kaltara.

“Kami masyarakat Kaltara akan tetap hidup rukun, damai dan tidak terpengaruh dengan ajakan yang mengarah inkonstitusional,” ungkap Gubernur membacakan deklarasi tersebut dan ditirukan oleh seluruh peserta upacara.

Gubernur menyebutkan tiga komitmen pernyataan deklarasi pasca Pemilu 2019 itu, sebagai bentuk kecintaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Ketiga komitmen ini, antara lain pertama, turut berpartisipasi menjaga dan mengawal KPU dan Bawaslu untuk bekerja secara professional jujur dan adil. Kedua, masyarakat Provinsi Kaltara akan hidup tetap rukun damai dan tidak terpengaruh dengan ajakan yang mengarah kepada usaha usaha inkonstitusional terhadap hasil proses penghitungan maupuan hasil suara pemilu 2019.

Selanjutnya komitmen ketiga itu, masyarakat Provinsi Kaltara menyatakan tidak mudah mempercayai berita bohong atau Hoax yang dapat memicu perpecahan di bumi benuanta. “Demikian dekalarsi ini kami nyatakan sebagai bentuk kecintaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia,“ sebut Gubernur.

Sebelum mengakhiri deklarasi, Gubernur dengan lantang mengajak seluruh peserta upacara untuk memekikkan kalimat “NKRI Harga Mati!” . Tiga kali kalimat tersebut disuarakan gubernur, dengan diikuti oleh seluruh tamu undangan dan peserta upacara HUT Kaltara. (humas)
Baca selengkapnya »
Last Updated 2019-04-22T03:25:51Z

Redaksi on Senin, April 22, 2019

BERIKAN HAK SUARA : Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie bersama isteri saat memberikan hak suaranya pada pemungutan suara Pemilu 2019 di salah satu TPS di Tanjung Selor pada 17 April lalu. 
TANJUNG SELOR | penakaltara.com, Lima hari sudah berlalu. Namun suasana Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 yang puncaknya pada hari pemungutan suara Rabu (17/04) lalu ini, masih terasa hingga kini. Hiruk pikuk di media sosial, hingga obrolan di berbagai tempat masih ramai soal Pemilu, utamanya Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres).
Tak terkecuali di Kalimantan Utara (Kaltara), hal ini juga terjadi. Meski demikian, dalam suasana secara umum, pasca Pemilu di Kaltara relativ aman dan damai. Bahkan sesuai hasil penilaian indeks kerawanan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Mabes Polri, Provinsi (Kaltara) dikategorikan sebagai  daerah teraman dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) 2019.

Atas kondisi ini, Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie menyampaikan terimakasih kepada seluruh masyarakat Kaltara, juga apresiasi atas kinerja TNI – Polri dalam mengawal keamanan selama pelaksanaan Pemilu 2019 di Kaltara.

Menurutnya, kesuksesan Pemilu di Kaltara, tidak lepas dari kerjasama yang baik oleh tiap unsur, mulai dari penyelenggara, dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu, pengurus Partai Politik (Parpol), apparat keamanan, pemerintah dan juga seluruh masyarakat. Sehingga kondusifitas Kaltara pasca pemilu serentak ini tetap terjaga bahkan cukup tergolong aman. “Jika ada pihak yang mencoba membuat kondusifitas daerah di Kaltara, terganggu, itu harus kita cegah dan kita lawan,” tegas Irianto.

Dikatakan, jauh sebelum pelaksanaan pemilu serentak berlangsung, Pemprov Kaltara sudah sering menggelar rapat kesiapan Pemilu bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompimda) se Kaltara, pihak penyelenggara, hingga para tokoh masyarakat. “Tidak sampai di situ, saya langsung melihat ke daerah-daerah bagaimana kesiapan daerah saat menghadapi pesta demokrasi itu,”katanya.

Sementara itu, terkait dengan kendala yang dihadapi jelang hingga pasca pelaksanaan Pemilu dapat teratasi. Misalnya, pengiriman logistik ke wilayah pedalaman dan perbatasan yang didukung oleh Pemprov sehingga bisa sampai di lokasi dengan tepat waktu. “Alhamdulillah, pelaksanaan Pemilu serentak di Kaltara tidak mengalami keterlambatan,”jelasnya.

Tidak hanya itu, Provinsi Kaltara juga masuk sebagai salah satu daerah teraman penyelenggaraan Pemilu 2019. Seperti yang dilansir melalui laman Republika.co.id, Provinsi Kaltara masuk ke dalam kategori daerah teraman pertama dalam penyelenggaraan Pemilu 2019.

Irianto menyampaikan, beda pilihan bukan persoalan. Yang terpenting adalah tetap rukun dan menjaga hubungan yang harmoni dengan sesama warga negara. “Jangan karena perbedaan pilihan membuat kita terpecah. Mari saya mengajak kepada masyarakat untuk tetap menjaga keharmonisan, kedamaian di Kaltara yang selama ini sudah terpelihara dengan baik,” ucapnya.

Gubernur juga mengajak kepada masyarakat untuk berdoa, berharap para pemimpin dan perwakilan atau anggota legeslatif yang terpilih nanti bisa menjalankan amanah dengan baik. “Kita berdoa, semoga pelaksanaan pemilu ini berlangsung aman, damai. Dan, semoga Allah SWT senantiasa memberikan keberkahan dan rahmat untuk bangsa kita. Aamiin,” ujar Irianto. (humas)
Baca selengkapnya »
Last Updated 2019-04-19T06:36:16Z

Redaksi on Jumat, April 19, 2019
VIDEO CONFERENCE : Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie saat menggelar video conference terkait pelaksanaan Pemilu Serentak 2019 dengan pihak Kemendagri, Kamis (18/4).

TANJUNG SELOR | penakaltara.com, Berdasarkan tinjauan di lapangan, tingkat partisipasi masyarakat atau pemilih di Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) untuk pemilihan umum (Pemilu) calon presiden dan calon wakil presiden (Capres-Cawapres) pada Pemilu Serentak 2019 mencapai 80 persen. 

Demikian dilaporkan Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie yang didampingi Sekprov Kaltara H Suriansyah, para Asisten, dan sejumlah kepala OPD se-Kaltara saat menggelar video conference terkait penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 pasca pencoblosan di ruang rapat lantai 1 Kantor Gubernur Kaltara, Kamis (18/4). Video conference digelar bersama pihak Kementerian Dalam Negeri.

Dalam laporannya tersebut, Gubernur menyampaikan bahwa pelaksanaan pencoblosan pada 17 April 2019 di Kaltara berlangsung dengan tertib,  aman dan damai. “Untuk DPR RI, DPRD Provinsi Kaltara, dan DPRD kabupaten/kota se-Kaltara masih dalam proses rekapitulasi,” kata Irianto.

Untuk Pilpres sendiri, sementara ini pasangan Capres-Cawapres nomor urut 01 memiliki raihan suara tertinggi. “Dari jumlah DPT 450.108 pemilih, jumlah suara yang masuk ke Desk Pilkada Kaltara hingga siang ini, mencapai 45 persen,” jelas Gubernur.

Atas pelaksanaan pemilu yang aman dan damai ini, Gubernur menyampaikan apresiasi atas kinerja KPU dan Bawaslu yang sudah sangat baik. Tak terkecuali, soliditas TNI/Polri. “Termasuk, personel Satpol-PP yang terus melaksanakan tugas patroli selama 24 jam non stop. Di daerah perbatasan Kaltara pun pelaksanaan Pemilu Serentak 2019 berjalan sangat baik,” ungkap Irianto.

Atas kinerja baik tersebut, pihak Kemendagri menyampaikan apresiasinya. Juga berharap agar seluruh komponen terkait di Kaltara untuk menjaga dengan baik kotak suara pasca pemilu, karena di Kaltara pengiriman logistik sebagian lewat air. “Pemprov Kaltara juga diminta untuk berkoordinasi pasca pemilu, sembari melakukan pengawasan dan deteksi dini atas hal-hal yang tak diinginkan,” tutup Irianto.(humas)
Baca selengkapnya »
Last Updated 2019-04-18T07:14:07Z

on Kamis, April 18, 2019
Ketua KPUD Tarakan, Nasrudin 
TARAKAN, penakaltara.com | Data perolehan suara hasil Pemilu 2019 di Kota Tarakan hingga kini dikabarkan belum diserahkan ke KPUD Tarakan. Untuk itu, KPUD Tarakan menghimbau kepada seluruh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) agar dapat menyerahkan data perolehan suara paling lambat hari ini, Kamis (18/04).

"Supaya setidaknya besok itu KPUD sudah bisa memulai perhitungan suara dan sekaligus juga dapat segera menjadi konsumsi publik," kata Ketua KPUD Tarakan, Nasrudin, saat diwawancarai awak media ini melalui pesan singkat Whatsapp, Kamis (18/04). Menurutnya, hal mengenai hasil perolehan suara ini sangat penting bagi masyarakat untuk diketahui karena berkaitan dengan informasi terkait hasil perolehan baik yang didukung maupun yang mendukung. 

"Jangan sampai nanti karena terlalu lama di KPPS, masyarakat berfikir yang tidak-tidak karena bila pengumuman lambat bukan tidak mungkin kecurigaan masyarakat muncul," tegasnya. 

Rencananya, perhitungan suara oleh KPUD akan dilaksanakan besok, Jumat (19/04). "Dimulai dari tingkat Kecamatan," tutupnya

REDAKSI
Baca selengkapnya »
Last Updated 2019-04-18T04:20:33Z

Redaksi on Kamis, April 18, 2019

PEMILIHAN UMUM : Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie didampingi istri, Hj Rita Ratina saat mencoblos di TPS 29, SDN 12 Jalan Gelatik, Tanjung Selor, Rabu (17/4).
TANJUNG SELOR | penakaltara.com, Sebagai warga negara, Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr H Irianto Lambrie juga menggunakan hak suaranya pada Pemilihan Umum (Pemilu) serentak, Rabu (17/04) kemarin. Usai mencoblos, Gubernur didampingi Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kaltara Suryanata Al-islami dan Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Siti Nuhriyati melakukan tinjauan ke beberapa Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang ada di ibukota provinsi.

Mengenakan baju serasi berwarna putih kombinasi batik, Irianto bersama istri Hj Ratina Irianto dan putra bungsunya, Arkatana Akram datang ke TPS 29 di SDN 12 Jl Gelatik Tanjung Selor  sekitar pukul 09.00 Wita. Sejumlah masyarakat yang berada di TPS itu, tampak menyambut untuk bersalaman dengan orang nomor satu di Pemerintahan Provinsi Kaltara ini.

Sama halnya seperti warga lain, gubernur juga mengantre untuk menunggu panggilan mencoblos di bilik suara. Setelah beberapa saat menunggu, nama Irianto Lambrie dipanggil. Beriringan dengan istri dan putranya. Beberapa wartawan dan juru foto pun tak lepas mengabadikan momen bersejarah bagi bangsa ini.

Setelah memberikan hak suaranya, dengan memilik calon presiden dan wakil, serta para calon anggota legeslatif, baik DPRD Kabupaten, DPRD Provinsi maupun DPR RI, Gubernur dengan didampingi Ketua KPU dan Bawaslu Kaltara, serta sejumlah kepala OPD (Organisasi Perangkat Daerah) di lingkup Pemprov Kaltara melakukan pemantauan jalannya pemungutan suara di beberapa TPS yang ada di Tanjung Selor.

“Saya sangat senang sekali, seluruh warga negara Indonesia menggunakan hak pilihnya. Khusus di Kaltara, Alhamdulillah, pelaksanaan Pemilu hari ini berjalan aman, lancar dan damai. Saya juga melihat antusiasme masyarakat untuk memilih begitu tinggi. Ini menandakan demokrasi kita sudah semakin bagus,“  kata Gubernur kepada wartawan di sela-sela melakukan tinjauan lapangan.

Irianto menyampaiakan, bahwa beda pilihan bukan persoalan. Yang terpenting adalah tetap rukun dan menjaga hubungan yang harmoni dengan sesama warga negara. “Jangan karena perbedaan pilihan membuat kita terpecah. Mari saya mengajak kepada masyarakat, untuk tetap menjaga keharmonisan, kedamaian di Kaltara yang selama ini sudah terpelihara dengan baik,” ucapnya.

Gubernur juga mengajak, kepada masyarakat untuk berdoa, berharap para pemimpin dan perwakilan atau anggota legeslatif yang terpilih nanti, bisa menjalankan amanah dengan baik. “Kita berdoa, semoga pelaksanaan Pemilu ini berlangsung aman, damai. Dan semoga Allah SWT senantiasa memberikan keberkahan dan rahmat untuk bangsa kita. Aamiin,” ujar Irianto

Sementara itu, di tempat sama, Ketua KPU Kaltara Suryanata Al Islami menambahkan, proses pemungutan suara di Kaltara secara umum berjalan lancar. Hal ini sesuai laporan yang disampaikan oleh KPU Kabupaten/Kota di provinsi termuda ini.

“Ada beberapa kendala teknis di lapangan, tapi sudah bisa teratasi. Dan secara umum, alhamdulillah jalannya pemungutan suara Pemilu di Kaltara cukup baik,” ujar Suryanata. Kendala dimaksud, di antaranya soal kekurangan surat suara, formulir C1 dan beberapa lainnya. (humas)
Baca selengkapnya »
Last Updated 2019-04-16T06:31:35Z

Redaksi on Selasa, April 16, 2019

ANTISIPASI : Sekprov Kaltara H Suriansyah memimpin pertemuan pihak PT PLN (Persero), Senin (15/4).
TANJUNG SELOR | penakaltara.com, Mengantisipasi pemadaman listrik pada pelaksanaan pencoblosan 17 April nanti, khususnya di wilayah Kabupaten Bulungan, PT PLN (Persero) melakukan sejumlah upaya taktis. Langkahnya, yakni untuk mengakomodir kekurangan daya, PT PLN akan mengoperasikan 2 unit mesin pembangkit berdaya 2 Megawatt. Ini untuk mendukung 2 unit mesin yang sudah beroperasi sebelumnya.

PLN juga bersiap menghadapi gangguan insindentil di hari H tersebut, dengan menyediakan 4 Uninterruptible Power Supply (UPS) di kantor KPU Kabupaten Bulungan dan Provinsi Kaltara. Juga ada, generator set (Genset) sebanyak 19 unit untuk posko Panitia Pegawas Kecamatan (PPK), dan lampu emergensi untuk 164 Tempat Pemungutan Suara (TPS) se-Kaltara. “Juga ada 5 UGB (Unit Gardu Bergerak) yang disebar di tiap kabupaten dan kota se-Kaltara,” kata Albert Sitompul, Manager PT PLN UP3 Berau, Senin (15/4).

Disamping itu, PLN juga mendirikan 5 posko pengamanan Pemilu Serentak 2019 di tiap kabupaten dan kota. Adapun jumlah total personel yang dilibatkan sebanyak 89 orang. “Kami juga terus berupaya melakukan pemulihan keandalan listrik di Bulungan,” jelas Albert.
Infografis : Kesiapan PLN dalam  menghadapi Pemilu 2019 di Kaltara.
Sebelumnya, PLN juga telah menggelar pertemuan dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) di ruang rapat Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltara, Senin (15/4) pagi. Pemprov sendiri diwakili oleh Sekprov Kaltara H Suriansyah, Asisten I Setprov Kaltara Sanusi, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ferdy Manurun Tanduklangi, dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Basiran. 

“Dari pertemuan tadi, sudah dipaparkan PLN langkah antisipasi yang akan dilakukan jelang pencoblosan 17 April nanti. PLN juga terus berupaya mempercepat pemulihan kondisi kelistrikan di wilayah Bulungan,” kata Sekprov.

Sementara itu, ketua KPUD Provinsi Kaltara Suryanata Al-Islami mengaku bahwa pihaknya telah bersurat kepada PT PLN (Persero) terkait kesinambungan pasokan listrik selama pelaksanaan pencoblosan dan penghitungan surat suara berlangsung. “Kami sudah melayangkan surat ke PLN. Harapannya, saat pencoblosan dan penghitungan tidak terjadi pemadaman listrik untuk wilayah Bulungan,” tutup Suryanata.(humas)
Baca selengkapnya »
Last Updated 2019-04-15T05:08:31Z

Redaksi on Senin, April 15, 2019

PENGAWASAN : Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie saat memeriksa kesiapan peserta Apel Patroli Pengawasan Anti Politik Uang pada Tahapan Masa Tenang Pemilu 2019 di Taman Berkampung, Kota Tarakan, Jumat (12/4).
TANJUNG SELOR | penakaltara.com, Salah satu tantangan dalam pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak 2019 di Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), utamanya di Kabupaten Bulungan adalah kesinambungan pasokan listrik dan jaringan internet. 

Menyikapi masalah ini, Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie menginstruksikan kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Badan Kesbangpol) untuk berkoordinasi dengan pihak PT PLN (Persero) untuk tidak memadamkan listrik pada hari H hingga rekapitulasi penghitungan surat suara selesai dilakukan penyelenggara pemilu.

“Banyak kegiatan di hari H, utamanya di TPS (Tempat Pemungutan Suara) yang mengandalkan pasokan listrik. Mulai pengeras suara, hingga penerangan di TPS. Sebab, dikhawatirkan penghitungan surat suara di TPS bakal mencapai malam hari. Lantaran, banyaknya surat suara yang dihitung,” kata Gubernur, Minggu (14/4).

Dikabarkan juga bahwa pihak penyelenggara pemilu, dalam hal ini KPUD Provinsi Kaltara pun berkoordinasi dengan PT PLN (Persero) untuk tidak melakukan pemadaman listrik di wilayah Bulungan selama proses pencoblosan berlangsung di tiap TPS. “Di Bulungan ini, menurut data KPUD Kaltara ada 436 TPS. Untuk itu, PLN diminta KPUD dan Pemprov Kaltara untuk dapat memastikan listrik aman selama proses pencoblosan hingga rekapitulasi penghitungan surat suara di TPS usai,” jelas Irianto.

Tak itu saja, Pemprov dan KPUD Kaltara juga meminta kepada pihak penyedia jasa layanan telekomunikasi, PT Telkom untuk dapat memberikan jaminan kestabilan jaringan internet selama puncak kegiatan Pemilu Serentak 2019 berlangsung. “Selain listrik, dalam pemilu kali ini, dibutuhkan juga kestabilan jaringan internet. Karena, laporan kegiatan di TPS, mulai pencoblosan hingga rekap penghitungan surat suara akan disampaikan secepatnya oleh pihak yang bersangkutan. Baik petugas TPS, maupun para saksi yang ada,” tutur Gubernur.

Diinformasikan, permasalahan kelistrikan dan jaringan telekomunikasi pada hari H Pemilu Serentak 2019 di Kabupaten Bulungan, juga telah disampaikan Pemprov Kaltara kepada KPU RI pada rapat koordinasi persiapan Pemilu Serentak 2019 di tingkat pusat, beberapa waktu lalu. “Di kesempatan itu, Pemprov meminta kepada KPU RI untuk memberitahukan kepada Direktur PLN dan PT Telkom agar siaga dalam pelaksanaan Pemilu untuk deteksi dan cegah dini persoalan di hari H,” urai Irianto.
Infografis : Pemilu serentak di Kaltara.
Selain itu, Gubernur juga mengimbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan hal-hal yang melanggar aturan penyelenggaraan pemilu yang aman, damai dan jujur. Hal tersebut disampaikan Irianto saat menjadi pembina Apel Patroli Pengawasan Anti Politik Uang pada Tahapan Masa Tenang Pemilu 2019 di Taman Berkampung, Kota Tarakan, Jumat (12/4).
“Sejauh ini, pelaksanaan pesta demokrasi tahun ini berlangsung sukses dan damai. Di hari H nanti, saya juga berharap penggunaan hak pilih dapat terlaksana dengan baik dan jujur, bebas dari intervensi pihak manapun. Termasuk money politic dan hoaks,” jelas Gubernur. 

Dalam pemenuhan haknya tersebut, Irianto berharap pemilih dapat memilih presiden dan wakil presiden serta wakil rakyat yang terbaik, sesuai hati nurani masing-masing.(humas)
Baca selengkapnya »
Last Updated 2019-04-11T05:20:39Z

Redaksi on Kamis, April 11, 2019

LAPORAN : Sekprov Kaltara H Suriansyah didampingi pihak terkait mengikuti Vicon dengan pihak Kemendagri terkait persiapan pelaksanaan Pemilu Serentak 2019, Rabu (10/4).
TANJUNG SELOR | penakaltara.com, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) mengikuti video conference yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Rabu (10/4) pagi di ruang pertemuan lantai 1 Kantor Gubernur Kaltara. 

Video conference ini diselenggarakan dalam rangka koordinasi mengenai kesiapan pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) serentak yang akan dilaksanakan pada 17 April 2019 mendatang. Setiap provinsi secara bergiliran menyampaikan pemaparan maupun kendalanya dalam kesiapan pelaksanaan.

Pemprov Kaltara sendiri dipimpin Sekprov Kaltara H Suriansyah, didampingi asisten terkait, kepala OPD terkait, jajaran penyelenggara pemilu serta TNI/Polri. “Secara umum kami laporkan bahwa seluruh tahapan kegiatan sampai dengan saat ini, kami dari jajaran Pemprov Kaltara termasuk KPU, Bawaslu, serta TNI/ Polri sudah berusaha maksimal supaya tahapan yang dilaksanakan bisa berjalan dengan baik. Namun ada hal-hal teknis yang perlu jadi perhatian. Tapi secara umum kami laporkan bahwa tahapan-tahapan sudah dilaksanakan dengan baik,” kata H Suriansyah.

Persoalan tersebut, diantaranya ada pemilih yang belum terdaftar dalam DPK sebanyak 1.548, kemudian ditindaklanjuti dengan direkomendasikan untuk dimasukkan dalam DPT, sehingga DPTHP2 yang semula 450.108 bertambah dalam DPTHP3 menjadi 451.656. 

Persoalan baru, muncul ketika DPTHP 3 yang sudah ditetapkan sebanyak 451.656 pemilih, harus kembali menjadi 450.108 karena ada Surat dari KPU RI Nomor 651 Tanggal 9 April yang menyatakan bahwa penetapan DPK menjadi DPT yang sudah ditetapkan sebelumnya, akan dikembalikan menjadi pemilih DPK.

Sementara itu, Ketua KPU Provinsi Kaltara Suryanata Al-Islami melaporkan bahwa logistik sudah disebarkan ke setiap kabupaten dan kota dengan dibantu oleh pemerintah daerah. Namun ditemukan kekurangan sekitar 5.728 surat suara dan kerusakan sekitar 103.926 surat suara. 

KPU Provinsi Kaltara mensiasati hal ini dengan meminta KPU kabupaten dan kota untuk mensortir ulang surat suara yang rusak sehingga total surat suara yang rusak dan tidak dapat dipakai sama sekali berkurang menjadi 9.435 surat suara. “Setelah dikoordinasikan dengan KPU RI untuk meminta pengganti surat suara yang rusat tersebut, ditemukan bahwa pihak penyedia tidak dapat memproduksi lagi karena tidak cukupnya bahan baku. 

Sehingga KPU dari beberapa provinsi langsung bergerak cepat untuk mencetak ke percetakan masing-masing daerah dibantu oleh pemerintah daerah,” jelas Surya. Pihak Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Kaltara juga memberikan laporan. Termasuk dari Badan Intelijen (BIN) Kaltara.(humas)
Baca selengkapnya »
Last Updated 2019-04-10T06:53:15Z

Redaksi on Rabu, April 10, 2019
JELANG PEMILU : Kepala Badan Kesbangpol Kaltara Basiran dan Ketua KPU Provinsi Kaltara Suryanata Al Islami menjadi narasumber pada Respons Kaltara, Selasa (9/4).

TANJUNG SELOR | penakaltara.com, Pada penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak 2019, 17 April nanti, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) menargetkan tingkat partisipasi pemilih bisa mencapai 77 hingga 80 persen. Demikian disampaikan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Badan Kesbangpol) Provinsi Kaltara, Basiran saat menjadi narasumber pada Respons Kaltara (ResKal), Selasa (9/4) siang.

Keyakinan ini, sekaitan dengan massifnya upaya Pemprov Kaltara melakukan sosialisasi ke semua lini basis pemilih, bahkan ke semua wilayah termasuk perbatasan di Kaltara. “Kami berharap, Pemilu Serentak 2019 dapat dimanfaatkan seluruh masyarakat pemilih di Kaltara, utamanya yang terdaftar dalam DPT untuk datang ke TPS dan menyalurkan hak pilihnya,” kata Basiran.

Yang menjadi tantangan dalam pelaksanaan pemilu kali ini, adalah masih ada wilayah yang sulit dijangkau, iklim atau cuaca, kesinambungan pasokan listrik dan jaringan telekomunikasi. “Saya yakin dengan adanya tambahan pemilih sekitar 1.000 orang lebih, Pemprov antusias partisipasi masyarakat akan tinggi. Pun demikian, kekhawatiran akan pemadaman listrik perlu antisipasi khususnya dari penyedia jasa, dalam hal ini PLN. Utamanya, pada saat proses penghitungan suara dan rekapitulasinya,” ungkap Basiran.

Pemprov Kaltara juga berkoordinasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) dan Pangkalan Utama Angkatan Laut (Lantamal) XIII untuk melakukan pengawasan di wilayah perairan, guna mengantisipasi adanya gangguan cuaca yang menghambat para pemilih yang berprofesi sebagai nelayan untuk sampai ke TPS tepat pada waktunya. “Untuk pencoblosan di TPS, waktu yang disediakan mulai pukul 07.00 hingga 13.00. Jadi, saya rasa cukup waktu bagi pemilih yang berprofesi sebagai nelayan untuk ke TPS dan mencoblos,” jelas Basiran.

Pemprov melalui Badan Kesbangpol pun telah mensosialisasikan dan berkoordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk melakukan pencegahan dini gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Juga melaksanakan monitoring pelaksanaan pemilu. “Apabila ada hal yang merugikan pelaksanaan pemilu, Pemprov akan melaporkannya kepada penyelenggara pemilu. Dan, apabila ada indikasi tindak pidana, maka akan dilaporkan kepada Bawaslu atau pihak berwenang,” tutur Basiran.

Narasumber lainnya yang hadir pada ResKal kali ini, adalah Ketua KPU Provinsi Kaltara, Suryanata Al Islami. Dalam penjelasannya, Surya mengaku bahwa ada perubahan jumlah pemilih tetap sesuai rapat pleno perbaikan rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP ke-3) tingkat Provinsi Kaltara. “Berdasarkan DPTHP ke-2, jumlah pemilih pada Pemilu Serentak 2019 adalah 450.108 orang dan jumlah TPS 2.183 unit. Sementara hasil perbaikan pada DPTHP ke-3, jumlah pemilih bertambah menjadi 451.656 orang dengan jumlah TPS 2.184 unit,” papar Surya.

Disampaikan juga oleh Surya mengenai 3 jenis pemilih. Yakni, pemilih yang terdaftar dalam DPT dan dapat menggunakan hak pilihnya di TPS tempat ia terdaftar. Lalu pemilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), yakni pemilih yang terdaftar dalam DPT namun karena alasan tertentu harus pindah memilih di TPS atau wilayah lain. 

“Untuk pemilih DPTb, tetap dapat dilayani selama waktu pencoblosan berlangsung mulai pukul 7 pagi hingga 1 siang. Hanya saja, ia tidak mendapatkan surat suara seperti pemilih DPT. Ia hanya diberikan surat suara sesuai kewenangannya menyalurkan hak suara. Yang pasti, tetap mendapatkan surat suara Pilpres,”Terakhir, pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK). 

“Pemilih ini tidak terdaftar dalam DPT. Namun, mereka mendapatkan hak untuk menyalurkan hak suaranya dimana domisili mereka berada. Jam pelayanannya, mulai pukul 12 hingga 1 siang. Jumlahnya tak dibatasi, hanya saja disesuaikan dengan ketersediaan surat suara yang ada di TPS tempat ia mencoblos. Biasanya, alokasi per TPS yakni sesuai jumlah pemilih plus 2 persen,” papar Surya.

KPU Kaltara saat ini juga tengah fokus melakukan pendistribusian logistik pemilu. Baik surat suara, maupun kotak suara ke tiap TPS di seluruh Kaltara. Logistik tersebut disalurkan ke KPU kabupaten/kota, untuk kemudian diantar ke tiap TPS yang ada di daerah masing-masing. Hal lainnya yang juga tak lepas dari perhatian KPU Kaltara, adalah penyebaran isu hoaks dan ujaran kebencian, serta kesinambungan pasokan listrik dan jaringan internet. 

“Khususnya di wilayah Bulungan, yang memiliki 436 TPS, ketersediaan listrik harus mendapatkan perhatian khusus dari PLN. Utamanya, saat pencoblosan, penghitungan dan rekapitulasi. Karena, sebagian besar kegiatan tersebut sangat bergantung kepada pasokan listrik,” tutup Surya.(humas)
Baca selengkapnya »
Last Updated 2019-04-08T10:57:56Z

Redaksi on Senin, April 08, 2019

PEMILU BERDAULAT : Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie saat menghadiri acara 'Konser Musik Pemilu Berdaulat, Negara Kuat' di Lapangan Agatish Tanjung Selor, Sabtu (6/4) malam.
TANJUNG SELOR | penakaltara.com,Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr H Irianto Lambrie mengajak kepada masyarakat, utamanya yang sudah memiliki hak pilih, untuk menggunakan hak pilihnya dengan mencoblos pada saat pemungutan suara Pemilihan Umum (Pemilu) serentak 2019 pada 17 April nanti. Masyarakat diminta untuk tidak Golput (Golongan Putih)—istilah bagi yang tidak mau memilih.

Demikian ditegaskan Irianto saat membuka kegiatan sosialisasi Pemilu yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Kaltara lewat acara 'Konser Musik Pemilu Berdaulat, Negara Kuat' di Lapangan Agatish Tanjung Selor, Sabtu (6/4) malam.

“Pemilu merupakan agenda rutin yang diselenggarakan setiap lima tahun sekali, baik itu Pemilu Legeslatif (memilih anggota DPRD Kabupaten/Kota, DPRD Provinsi, DPR RI dan DPD RI), maupun Pemilihan  Umum Presiden dan Wakil Presiden. Namun tahun ini ada perbedaan. Pemilu 2019 diselenggarakan secara serentak. Dan ini merupakan yang pertama kalinya,” kata Gubernur.

Pemilu secara langsung yang diselenggarakan, menurut Irianto,  menunjukkan bahwa Indonesia sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia.  Indonesia yang penduduknya berbeda-beda suku dan agama, selama ini telah menunjukkan sebagai negara yang demokrasi. Dibuktikan dengan pelaksanaan Pemilu yang selalu aman dan damai. 

“Saya mengajak, mari kita jaga bersama. Jaga hubungan harmoni dan kerukunan antar masyarakat yang selama ini sudah terjalin. Kita yakin Pemilu di Indonesia, khususnya di Kaltara akan terselenggara secara jujur adil, transparan, dan akuntabel,” ungkapnya.

Gubernur meminta, agar masyarakat tidak terpecah hanya gara-gara berbeda pilihan. Jadikan Pemilu ini sebagai sebuah pesta demokrasi, dengan senantiasa menjaga kedamaian. “Pesan saya kepada masyarakat, jangan terpecah belah, jangan mudah terprovokasi dengan hal-hal yang akan mengganggu keharmonisan daerah,” tegas Irianto.

Dikatakan, suksesnya pelaksanaan Pemilu bukan hanya karena oleh penyelenggara, maupun pemerintah. Namun kesuksesan Pemilu berada di tangan seluruh masyarakat Indonesia. Tak terkecuali warga Kaltara. “Terima kasih juga patut kita berikan kepada jajaran TNI dan Polri yang selalu menjaga keamanan di wilayah kita. Kesuksesan Pemilu juga karena kerja keras mereka,” tandasnya.

Pada kesempatan itu, Gubernur kembali mengajak kepada masyarakat yang memiliki hak pilih untuk menggunakan haknya dengan datang ke TPS pada tanggal 17 April nanti. “Dan jangan lupa juga, untuk berdoa sebelum datang ke TPS. Memohon petunjuk kepada Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa agar para pemimpin yang kita pilih adalah pemimpin yang baik, yang bisa menjalankan amanah untuk kemajuan bangsa dan kesejahteraan masyarakat,” kata Gubernur.

Tak lupa Gubernur mengimbau, agar masyarakat di Kaltara jangan sampai ada yang Golput. Apalagi, kata Irianto, utamanya bagi umat muslim, sudah ada fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan Golput hukumnya haram. 

“Ingat, memilih pemimpin penting, untuk itu lah jangan sampai tidak memilih. Ini adalah untk kepentingan bangsa ke depan,” katanya lagi. Terakhir Gubernur mengajak kepada seluruh masyarakat, untuk senantiasa berdoa semoga hasil Pemilu di Indonesia, khususnya di Kaltara akan membawa berkah untuk kemajuan bangsa dan daerah. (humas)
Baca selengkapnya »
Last Updated 2019-04-03T04:17:21Z

Redaksi on Senin, April 01, 2019

Infografis : Pena Kaltara
Tarakan, Penakaltara.com | Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kaltara telah menerbitkan Surat Keputusan (SK) mengenai Penetapan Jadwal dan Tempat Kampanye Rapat Umum Pemilu 2019 tertanggal 22 Maret 2019 di Tanjung Selor.

Infografis : Jadwal Kampanye Rapat Umum Partai Politik dan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden di Provinsi Kaltara.
Ketika kami konfirmasi melalui media whatsapp Minggu (31/03/2019), terkait jadwal kampanye di kota tarakan Dijelaskan komisioner  KPU Provinsi Kaltara, Hariyadi Hamid, mengenai jadwal kampanye untuk kota tarakan mengikuti model dan skema Surat Keputusan (SK) dari KPU pusat, “ hanya tempat kampanye yang ditentukan di beberapa titik lokasi yang mereka buat SK terpisah” ungkapnya.
Dalam SK tersebut menjelaskan bahwa  kampanye rapat umum adalah salah satu metode kampanye yang dapat dilakukan oleh peserta pemilihan umum (Peserta Pemilu) selama 21 (dua puluh satu) hari sampai dengan akhir masa kampanye. Berdasarkan ketentuan pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) peraturan komisi pemilihan umum nomor 33 tahun 2018 tentang perubahan kedua atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 23 tahun 2018 tentang kampanye pemilihan umum, komisi pemilihan umum (KPU), KPU Provinsi /KIP Aceh, atau KPU/KIP Kabupaten/kota menyusun dan menetapkan jadwal Kampanye Rapat Umum pada pemilihan umum tahun 2019 setelah kordinasi dengan peserta pemilu.
Terkait kenapa namanya kampanye rapat umum hariyadi menjelaskan “ jenis kampanye menurut undang-undang ada banyak, salah satunya kampanye rapat umum atau biasanya orang kenal dengan istilah Kampanye Akbar dengan pengerahan massa dilapangan terbuka atau stadion”.

Lanjutnya lagi mengenai  jadwal Untuk kampanye rapat umum untuk caleg DPR RI mengikuti jadwal kampanye parpolnya, terkait SK jadwal kampanye caleg DPR RI, Kota dan Provinsi masing-masing kabupaten/kota membuat SK sendiri sebagai turunan SK KPU dari pusat dan KPU Provinsi.
Infografis : Tempat Kampanye Rapat Umum Provinsi Kaltara.
Sebagai informasi bahwa dalam Surat Keputusan tersebut memuat Tempat dan penyusunan jadwal kampanye rapat umum Partai Politik, Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, kampanye rapat umum Partai Gerakan Perubahan Indonesia (kota Tarakan), kampanye rapat umum calon anggota Dewan Perwakilan Daerah di Kalimantan Utara. 

Goklas Tambun
Baca selengkapnya »
Last Updated 2019-03-05T02:20:31Z

Redaksi on Senin, Maret 04, 2019
DEKLARASI : Asisten I Setprov Kaltara Sanusi saat menghadiri Deklarasi ‘Mewujudkan Pemilu Legislatif dan Pemiu Presiden yang Aman dan Damai di Provinsi Kalimantan Utara’, belum lama ini.
TANJUNG SELOR | penakaltara.com, Penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) serta semua stakeholders terkait, diimbau untuk dapat mendeteksi sejak dini kemungkinan apapun yang akan menghambat, mengganggu, dan menggagalkan penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019. 

Ini disampaikan Asisten I Bidang Pemerintahan Umum dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Sanusi saat membuka Seminar Kepemudaan dan Kebangsaan Dalam Rangka Terciptanya Pemilu Damai Tahun 2019 di Gedung Pertemuan Gabungan Dinas (Gadis) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara, Sabtu (2/3) lalu.

Diungkapkan Sanusi, dengan digelarnya Pemilu Serentak 2019 maka Indonesia akan mencatatkan sejarah baru dalam penyelenggaraan Pemilu. “Pemilu ini diyakini akan menghemat anggaran 50 hingga 60 persen,” tutur Sanusi.

Untuk itu, para pemilih di Kaltara diimbau untuk dapat menggunakan hak pilihnya pada Pemilu yang akan digelar April mendatang ini. “Hak pilih kita, merupakan penentu nasib bangsa kedepan,” jelas Sanusi.

 Lebih jauh, Sanusi berharap integritas dan kredibilitas penyelenggaraannya pun harus terus dijaga sehingga kualitasnya dapat terus ditingkatkan. “Pemilu yang kredibel dihasilkan oleh penyelenggaran Pemilu yang berkualitas dan berintegritas,” urai Sanusi. Masyarakat pun diimbau untuk melakukan pengawasan dan pelaporan apabila menemukan tindak kecurangan yang mencoreng kredibilitas pemilu kali ini.(humas)
Baca selengkapnya »
Last Updated 2019-02-20T13:35:32Z

Redaksi on Rabu, Februari 20, 2019
KEWASPADAAN DINI : Kepala Badan Kesbangpol Kaltara Basiran saat memimpin Rapat Tim Kewaspadaan Dini Pemprov Kaltara, Selasa (19/2).
TANJUNG SELOR | penakaltara.com, Selain harus netral, menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) serentak tahun 2019, Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) juga diminta turut berperan dalam mencegah Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan (ATHG) selama pelaksanaan Pemilu.

Hal ini menjadi bahasan dari Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Provinsi Kaltara dalam rapat perdana tim di Ruang Rapat Lantai III Kantor Gubernur Kaltara, Selasa (19/2). Tim ini sendiri dibentuk oleh Gubernur Kaltara, Dr H Irianto Lambrie, sebagai upaya mencegah ATHG pada Pemilu 17 April mendatang.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kaltara  Basiran mengatakan, pembentukan tim, serta pembahasan seputar Pemilu dalam pertemuan ini, sebagai bentuk kepedulian Pemerintah Provinsi Kaltara dalam menyukseskan Pemilu 2019. 

“Tim ini berkewajiban menyatukan pemikiran, pendapat dan pemahaman khususnya di wilayah Kaltara. Dengan tujuan agar pelaksanaan Pemilu yang aman dan damai,” ucapnya.

Dikatakan Basiran, netralitas ASN dalam Pemilu sangat penting. Karena sikap netral ASN demi menjaga muruah (marwah) ASN sebagai pelayan publik. ASN, sebutnya, juga menjadi objek pengawasan. Tidak hanya oleh Bawaslu, tetapi juga oleh Komisi ASN, dan masyarakat.

Sementara itu, dalam rapat kemarin, Tim Kewaspadaan Dini mengundang Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kaltara, Kepala Badan Intelijen Negara Daerah (Kabinda) Kaltara, dan Kasat Reskrim Polres Bulungan. Mereka memberikan materi sehubungan dengan kampanye dan pemilu.

 Lebih lanjut Basiran menambahkan, pembentukan Tim Kewaspadaan Dini Pemda Provinsi Kaltara, juga sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah. 

 “Pembentukan tim ini juga karena kepedulian Bapak Gubernur dan bentuk partisipasi pemda untuk meningkatkan kewaspadaan dini terhadap ATHG yang terjadi di Provinsi Kaltara,” tutupnya. (humas)
Baca selengkapnya »
Langganan: Postingan (Atom)