DUKUNGAN : Gubernur Kaltara
Dr H Irianto Lambrie berfoto bersama H Budiman Arifin, mantan Bupati Bulungan serta
Rektor UBT Prof Adri Patton, dan Rektor Unikal Prof Jabarsyah.
|
penakaltara.com | Setahap demi setahap, progress
pembangunan Kota Baru Mandiri (KBM) Tanjung Selor mulai dilalui. Teranyar, perwakilan
12 kementerian, bersama pemerintah kabupaten dan provinsi menandatangani kesepakatan
rencana aksi pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2018, tentang
percepatan Kota Baru Mandiri Tanjung Selor. Di sisi lain, dukungan internal pun
mengalir terhadap rencana yang digagas Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr H
Irianto Lambrie ini.
DARA AURORA, Humas Pemprov
Kaltara
TERSIRATNYA dukungan dari kalangan
internal, dalam artian masyarakat di Kaltara terhadap percepatan pembangunan
KBM Tanjung Selor, cukup tergambar dari tetamu yang hadir saat penandatanganan kesepakatan
pelaksanaan InpSres No. 9/2018 di Graha Sawala, Gedung Ali Wardhana Kementerian
Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian, Jakarta, Rabu (27/3) lalu.
Saat itu, hadir sejumlah tokoh
masyarakat, tokoh adat, tokoh pendidikan juga para pemimpin daerah di Kaltara. Seperti
H Budiman Arifin, mantan Bupati Bulungan; Rektor Universitas Borneo Tarakan
(UBT) Prof Adri Patton, Rektor Universitas Kaltara (Unikaltar) Prof Jabarsyah. Lalu,
adapula Henoch Merang, tokoh adat Dayak Dayak.
Dari kalangan kepala daerah,
hadir Bupati Bulungan H Sudjati, Bupati Nunukan Hj Asmin Laura Hafidz, Walikota
Tarakan dr H Khairul, dan lainnya. "Saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi
yang setinggi-tingginya terhadap kehadiran para tokoh masyarakat, tokoh adat
juga kepala daerah di Kaltara pada acara tersebut. Kehadiran mereka, secara tersirat
menunjukkan dukungan terhadap upaya Pemprov Kaltara serta kementerian terkait untuk
mempercepat realisasi pembangunan KBM Tanjung Selor," kata Gubernur.
Pentingnya dukungan dari
para pihak tersebut, dikarenakan KBM Tanjung Selor membutuhkan banyak perjuangan
untuk dapat segera direalisasikan. Untuk itu, diakui Gubernur bahwa Pemprov
Kaltara tak bisa bergerak sendiri tanpa ditopang oleh komponen masyarakat juga pemerintah
daerah di Kaltara. "Keberadaan KBM Tanjung Selor ini untuk Kaltara, bukan hanya
Bulungan. Lantaran, KBM akan menjadi pusat pemerintahan yang terintegrasi dengan
sarana-prasarana penunjang juga kegiatan perekonomian masyarakat di setiap kabupaten
dan kota di Kaltara," jelas Irianto.
Dari itu, sembari memperjuangkan
dukungan penganggaran juga kebijakan lainnya dari 12 kementerian sesuai Inpres
No. 9/2018, Irianto juga mengencarkan perjuangannya mewujudkan pembangunan sejumlah
sektor yang akan berimplikasi terhadap percepatan pembangunan KBM Tanjung Selor.
Salah satunya, dari sektor perhubungan.
"Di sektor perhubungan, bandara di
setiap kabupaten dan kota di Kaltara diusulkan untuk dikembangkan. Termasuk Bandara
Juwata Tarakan, yang nantinya menjadi pintu masuk utama masyarakat dari luar
Kaltara. Juga gerbang terdepan untuk masuknya investasi," ungkap Gubernur.
Lalu, adapula kegiatan pembangunan
sarana jalan di kawasan KBM Tanjung Selor. "Sebagaimana diketahui, setiap pembangunan
yang akan dilakukan tentunya akan berdampak terhadap kehidupan sosial. Dalam hal
ini, dukungan masyarakat, utamanya tokoh masyarakat terhadap program yang dijalankan
pemerintah sangat penting. Tanpa dukungan mereka, program tersebut akan berjalan
lamban," papar Irianto. Wujud lain dari upaya yang terkait percepatan KBM Tanjung
Selor, adalah rencana pembangunan PLTA Kayan dengan total daya 9 ribu MW.
Gubernur berharap, misi yang
diusung Pemprov Kaltara ini benar-benar didukung oleh masyarakat, tokoh masyarakat,
tokoh adat juga kepala daerah di Kaltara. "Tujuannya tidak lain, untuk memajukan
Kaltara. Mensejahterakan masyarakatnya, dengan tetap mempertimbangkan keberlanjutan
kelestarian lingkungan hidup," ulas Gubernur.
Support dari kalangan praktisi
pendidikan pun tak kalah penting. Irianto menilai, faktor internal ini turut mempengaruhi
akselerasi dari upaya percepatan pembangunan KBM Tanjung Selor. "Sumbangsih
kalangan akademisi, baik untuk mengedukasi juga memberikan pemahaman yang sejalan
dengan rencana pemerintah kepada masyarakat, adalah krusial.
Selain itu, kritik
konstruktif dari praktisi pendidikan akan menjadi masukan berharga bagi Pemprov
untuk dapat membangun sesuai dengan kebutuhan masyarakat," ucapnya. (bersambung)




Komentar Anda: