 |
| KERJA SAMA : Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie berfoto bersama Dubes RRT untuk Indonesia, Mr Xiao Qian dan jajarannya di sela KTT GMF-BRI di Beijing, RRT. Gubernur juga berfoto bersama jajaran Pemprov Kaltara yang hadir di acara tersebut. |
BEIJING | penakaltara.com, Dipimpin langsung
oleh Wakil Presiden (Wapres) HM Jusuf Kalla dan sejumlah Menteri Kabinet Kerja,
sebagai delegasi dari Indonesia, Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr H
Irianto Lambrie turut hadir dalam pertemuan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Global
Maritime Fulcrum - Belt and Road Initiative (GMF-BRI) yang digelar di Beijing,
Republik Rakyat Tiongkok (RRT) pada Jumat dan Sabtu, 26-27 April lalu.
Selain dari Indonesia, dalam
pertemuan yang diinisiasi oleh Pemerintah RRT atau China itu juga dihadiri oleh
sejumlah Perdana Menteri (PM) dan pimpinan dari 80 negara yang mengikuti.
Seperti di antaranya, ada PM Singapura, PM Malaysia, PM Spanyol, Negara-Negara
Afrika dan Amerika Latin, dan lainnya.
Gubernur mengungkapkan,
dalam pertemuan itu secara spesifik membahas kerja sama regional, utamanya di
bidang ekonomi yang dinamai dengan GMF BRI, untuk mewujudkan jalan sutra
maritim abad ke-21 yang digagas Pemerintah China.
Selain itu, lanjutnya, dalam
pertemuan itu juga telah dilakukan penandatanganan sejumlah kerjasama. Sedikitnya
ada 30-an kontrak proyek yang masuk dalam koridor GMF-BRI, yang nantinya
dikerjakan oleh perusahaan dari Indonesia dan RRT. Termasuk di antaranya ada di
Kaltara. Yaitu Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) Tanah
Kuning-Mangkupadi dan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA).
“Kontrak kerja sama yang dilakukan ini adalah
business to business (B to B) antar perusahaan dari Indonesia dan China, bukan
antar pemerintah. Dalam hal ini pemerintah hanya memfasilitasi,” jelas
Gubernur.
Sementara itu, Wakil Presiden
RI Jusuf Kalla yang memimpin delegasi Indonesia, dikatakan Gubernur dalam
pernyataannya menegaskan, pemerintah Indonesia juga mendukung investasi dari
Negeri Tirai Bambu yang dipayungi program jalur sutra abad 21 atau Belt and
Road itu.
Hal itu juga disampaikan Wapres
ketika bertemu dengan Presiden China Xi Jinping di The Great Hall of People di
Beijing. Meski demikian, Wapres menegaskan Indonesia tetap memegang kendali dan
tidak bisa didikte oleh pihak luar. “Indonesia sangat mendukung pertemuan Belt and
Road Forum, tetapi ownership-nya tetap Indonesia. Tidak semuanya Belt and Road,
tergantung kerja sama. (Hubungan dagang) harus menguntungkan kedua belah
pihak," kata Gubernur mengutip keterangan Jusuf Kalla.
Menurut Wapres, masuknya
investasi asal China melalui program Sabuk dan Jalur (Belt and Road) akan
meningkatkan investasi China ke Indonesia. Pasalnya, proyek yang masuk berjenis
B to B, bukan governor to governor (G to G). Apalagi, saat ini China dan
Hongkong sudah menggeser posisi Singapura sebagai penanam modal asing tertinggi
di Indonesia saat ini.
Berkaitan dengan
proyek-proyek yang akan dikerjakan melalui kerja sama ini, yaitu di empat
koridor BRI, Wapres menegaskan, bahwa itu bukan hanya atas inisiatif dari
China, namun juga dari Indonesia yang turut menentukan. “Ada sekitar 30 proyek,
tetapi kita menekankan inisiatif bersama bukan hanya dari China. Kita
menghindari seakan-akan China yang menentukan. Indonesia yang menentukan,” tegasnya.
Setelah bertemu dengan Xi
Jinping, Wapres RI bersama delegasi dari Indonesia, termasuk beberapa menteri
Kabinet Kerja, juga ada Gubernur Kaltara melakukan pertemuan dengan
pengusaha-pengusaha asal China. Pemerintah juga berjanji memberikan insentif
bagi pebisnis China yang ingin membangun proyek di Indonesia. (humas)
Komentar Anda: