Program Jemput Bola, Pemprov Kaltara, Irianto Lambrie,
TANJUNG SELOR, PenaKaltara.com – Tahun ini, Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr H Irianto Lambrie kembali menginstruksikan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) untuk tetap melanjutkan program pelayanan kependudukan di wilayah perbatasan. Program yang lazim disebut 'Jemput Bola' ini pun bagi Gubernur harus menjadi prioritas karena dikatakan mampu mencetak ribuan dokumen kependudukan untuk warga perbatasan pada medio 2017 lalu.
Menurut sumber, sebanyak 6.876 dokumen kependudukan telah tercetak diantaranya Desa Long Pada, Kecamatan Sungai Tubu sejumlah 295 Dokumen, Desa Long Sule Kecamatan Kayan Hilir sejumlah 832 Dokumen, Desa Long Layu Kecamatan Krayan Selatan sejumlah 469 Dokumen, Desa Lembudud, Kecamatan Krayan Barat sejumlah 901 Dokumen, Desa Long Bawan Kecamatan Krayan berjumlah 544 Dokumen, Kecamatan Tulin Onsoi berjumlah 1.441 Dokumen, Kecamatan Lumbis Ogong 2.124 Dokumen, Kecamatan Sungai Tubu sebanyak 270 Dokumen.
Gubernur berharap dengan dilanjutkannya program ini maka intensifitas penyelesaian persoalan kependudukan di Kaltara akan menjadikan kita mampu menyelesaikan permasalahan kependudukan itu sendiri secara keseluruhan utamanya di wilayah perbatasan. Sama seperti tahun lalu, wilayah yang disasar oleh program ini masih meliputi desa dan kecamatan yang ada di Kabupaten Malinau dan Nunukan. Dikatakan Gubernur, kedua kabupaten tersebut merupakan beranda terdepan perbatasan Indonesia dan Malaysia.
Selain itu, lanjut Gubernur, kondisi geografis kedua kabupaten itu dinilai memiliki garis perbatasan yang panjang serta kondisi geografisnya sulit dijangkau baik melalui udara, laut maupun darat. Sehingga sungguh beralasan bagi Pemprov Kaltara memprioritaskan program ini demi pemerataan tertib administrasi kependudukan.
Dalam pada itu, Gubernur menguraikan bahwa program jemput bola ini adalah dalam kerangka membangun sistem administrasi yang menyangkut seluruh masalah kependudukan. Meliputi, pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, dan pengelolaan data-informasi kependudukan yang menjangkau seluruh penduduk di Kaltara.
Dimana kemudian dibentuklah Tim Pelayanan Dokumen Kependudukan Terpadu yang melakukan jemput bola untuk menyelenggarakan pelayanan langsung bagi masyarakat di wilayah perbatasan. Sekaligus, ini untuk menunjukkan komitmen Pemprov Kaltara untuk melaksanakan salah satu program Nawacita, yaitu Membangun Dari Wilayah Perbatasan, urai Gubernur.
Adapun jenis pelayanan yang diberikan, yakni pendaftaran dan penerbitan dokumen kependudukan yang terdiri dari perekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik, surat keterangan KTP elektronik, Kartu Keluarga (KK), Kutipan Akta Kelahiran, Kutipan Akta Perkawinan dan pencatatan peristiwa kependudukan dan pencatatan sipil lainnya. Seperti perubahan biodata nama dan status penduduk.
Dalam pelaksanaannya, tim jemput bola Disdukcapil Kaltara akan berkoordinasi dan bekerja sama dengan Disdukcapil setempat. Dari laporan kepala Disdukcapil (Samuel Parangan), mekanisme tahun lalu, timnya membawa beberapa petugas dari Disdukcapil setempat. Di tiap kabupaten, rata-rata menghabiskan waktu 17 hari. Sementara pelaksanaannya, untuk pembuatan KK dan Akta Kelahiran atau Kematian, dicetak di tempat. Tapi untuk KTP elektronik, karena harus online maka di titik sasaran hanya melakukan perekaman. Untuk pencetakannya dilakukan di tiap kabupaten, lalu diserahkan kepada pihak kecamatan masing-masing, jelas Gubernur.
Selain mempertegas pelaksanaan program jemput bola pelayanan kependudukan, Gubernur juga mengarahkan agar sarana-prasarana pendukung pelayanan kependudukan di setiap kabupaten dan kota dilengkapi.
Menindaklanjuti arahan itu, rencananya pada tahun ini Disdukcapil akan memberikan bantuan 1 set komputer untuk 5 kabupaten dan kota di Kaltara. Untuk Kota Tarakan dan Bulungan, dibantu printer KTP elektronik. Lantaran, di kedua daerah ini aktivitas pelayanan kependudukannya cukup besar. Dan, memang ada kendala pada mesin pencetaknya, ucap Irianto.
Sebenarnya, pada 2015, Disdukcapil sudah memberikan bantuan printer 2 set untuk tiap daerah. Namun, karena nyaris setiap hari dipakai maka wajar jika mengalami kerusakan. “Disdukcapil juga akan memfasilitasi pengumpulan blangko KTP lalu didistribusikan merata sesuai kebutuhan tiap daerah. Lalu menggelar bimbingan teknis kepada petugas pelayanan sehingga mampu melayani masyarakat dengan ramah dan sopan, tuntasnya.
Reporter : HUMAS PEMPROV
Editor : Bobby Furtado
Sumber : Disdukcapil Pemprov Kaltara



Komentar Anda: