TARAKAN, penakaltara.com – Kalimantan
Utara (Kaltara) menjadi salah satu provinsi di Indonesia yang mampu memberikan
jaminan kesehatan bagi penduduknya hampir 100
persen. Sesuai data Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Kantor Cabang (Kancab) Tarakan,
hingga 15 Oktober lalu kepesertaan program Jaminan Kesehatan Nasional
(JKN)-Kartu Indonesia Sehat (KIS) di Kaltara
sudah mencapai 98,37
persen.
Pencapaian ini, mendudukkan Kaltara pada peringkat ke-5 nasional dalam
pemenuhan target Universal Health Coverage (UHC), setelah DKI Jakarta, Nanggroe
Aceh Darussalam, Gorontalo dan Papua Barat.
Gubernur Kaltara Dr H
Irianto Lambrie mengatakan, dirinya mengapresiasi kinerja jajarannya
yang telah bekerja cepat untuk memenuhi 100 persen capaian kepesertaan JKN-KIS.
“Alhamdulillah,
sebelum 2019 kita sudah mencapai cakupan layanan kesehatan JKN-KIS atau Kaltara
Sehat di atas 95 persen. Ini menunjukkan komitmen Pemprov (Pemerintah Provinsi)
Kaltara terhadap perbaikan kualitas layanan kesehatan bagi warganya,” kata
Gubernur, Senin (22/10).
Seperti diketahui, menurut data Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)
Kesehatan Kantor Cabang (Kancab) Tarakan, hingga 15 Oktober lalu kepesertaan
program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)-Kartu Indonesia Sehat (KIS) mencapai
98,37 persen atau sebanyak 625.024 jiwa penduduk Kaltara telah memiliki KIS,
yang juga disebut kartu Kaltara Sehat.
Dijelaskan Irianto,
ditargetkan pada akhir 2018 cakupan layanan Kaltara Sehat sudah 100 persen.
Untuk itu, salah satu upaya yang dilakukan Pemprov Kaltara adalah menerbitan
Peraturan Gubernur (Pergub) Kaltara Nomor 32 Tahun 2017, tentang Pembiayaan Berobat Bagi Masyarakat Miskin, Tidak
Mampu Dan Terlantar Yang Tidak Terdaftar Sebagai Penerima Bantuan Iuran
(PBI/KIS) Jaminan Kesehatan Nasional, dan Pergub Kaltara Nomor 42 Tahun 2017, tentang Pedoman Pemberian Bantuan Akomodasi Dan
Transportasi Pengobatan Bagi Masyarakat Kurang Mampu/Miskin. Juga untuk
memenuhi amanat Instruksi Presiden (Inpres) No 8/2017 tentang Optimalisasi
Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional.
“Dari data BPJS
Kesehatan, masih ada 13.940 warga lagi yang belum tercover layanan ini. Dari
itu, diharapkan dengan adanya komitmen pembiayaan yang disepakati maka
pemerintah kabupaten dan kota dapat memenuhinya,” tegas
Irianto.
Dirincikan, sesuai data warga yang belum tercover itu, berada di Nunukan sebanyak
5.092 jiwa, Tarakan 8.591 jiwa dan Bulungan 257 jiwa. “Pemprov Kaltara sendiri,
berkomitmen menanggung 40 persen pembiayaan PBI-APBD, sisanya 60 persen dari
pemerintah daerah. Kalau dari hitung-hitungan BPJS Kesehatan, provinsi perlu
menyiapkan anggaran sekitar Rp 1.538.976.000 (untuk 5.576 warga) dan daerah
totalnya Rp 2.308.464.000 (untuk 8.364 warga). Ini proyeksi kebutuhan anggaran
agar UHC 100 persen di 2019,” urai Irianto.
Lebih jauh Gubernur mengungkapkan,
Pemprov Kaltara
memberikan perhatian serius terhadap kesehatan masyarakat. Selain mengupayakan
kepesertaan JKN-KIS 100 persen, Pemprov juga melakukan beberapa program lain.
Di antaranya ada program jemput pasien warga miskin yang merupakan instruksi
langsung Irianto Lambrie. Kemudian ada juga program ‘dokter terbang’. Yaitu
dengan sistem jemput bola, mendatangkan dokter spesialis untuk melayani
masyarakat di wilayah perbatasan dan pedalaman. “Kesehatan sangat
penting. Karena kesehatan merupakan salah satu indikator dari kualitas Indeks
Pembangunan Manusia (IPM) kita. Dengan IMP yang tinggi, menggambarkan kemajuan
suatu daerah,” tutup Gubernur.(humas)
Komentar Anda: