.
TANJUNG SELOR, penakaltara.com – Asian Competitiveness Institute (ACI)
menempatkan Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) pada urutan ke-21 pada survei
aspek daya saing daerah. Gubernur Kaltara, Dr H Irianto Lambrie mengungkapkan, posisi
ini bagi Kaltara masih dalam batas yang cukup wajar, mengingat Kaltara merupakan
provinsi baru. Sehingga harus banyak belajar dan meningkatkan kemampuan Sumber
Daya Manusia (SDM)-nya.
Penilaian itu, kata Irianto, diukur berdasarkan 4
lingkup, 12 sub lingkup dengan 105 indikator. Pada lingkup pertama, meliputi 18
indikator yang disurvei yakni stabilitas ekonomi. Irianto menyebutkan
perekonomian Kalimantan Utara (Kaltara) pada triwulan IV 2018 diperkirakan
tumbuh lebih baik dibandingkan triwulan sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi Kaltara
diperkirakan berada dalam kisaran 7,10 hingga 7,50 persen (YoY).
“Akselerasi pembangunan infrastruktur oleh pemerintah
daerah diperkirakan akan tetap tinggi pada triwulan IV 2018. Beberapa proyek
strategis baik dari pemerintah dan swasta seperti pembangunan PLTA Kayan Tahap
I, RSUD Tipe B Tanjung Selor dan RS Pertamina serta jalan paralel perbatasan
akan menopang pertumbuhan lapangan usaha konstruksi,” ungkap Irianto.
Lingkup kedua, lanjutnya, berkaitan dengan pemerintahan
dan institusi publik yang terdiri dari 16 indikator. Salah satunya adalah
kualitas demokrasi dan opini audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).
Irianto menyebutkan, belum lama ini, provinsi termuda di Indonesia ini
mendapatkan penghargaan dari Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan
Keamanan (Menkopolhukam), Wiranto, di mana
Kaltara termasuk sebagai provinsi dengan Indeks Demokrasi Indonesia
(IDI) kategori baik.
“Kaltara berada di posisi ketiga untuk capaian IDI 2017,
dengan nilai 81,06. Naik 4,08 poin dari IDI 2016 (76,98). Posisi pertama
ditempati DKI Jakarta, dengan 84,73; dan kedua, DI Yogyakarta dengan nilai IDI
2017 83,61. Provinsi lainnya dengan kategori baik adalah Kepulauan Bangka
Belitung (80,11),” sebut Irianto.
Sementara untuk opini audit LKPD, provinsi yang akan
berusia 6 tahun pada bulan April 2019 mendatang ini telah berhasil mendapatkan
opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 4 kali berturut-turut. Gubernur
mengungkapkan raihan opini WTP ini wajib disyukuri. Apalagi ini adalah opini
WTP yang keempat kalinya secara berturut-turut sejak 2015 (LHP LKPD 2014).
"Hal ini membanggakan bagi kita semua khususnya
pemerintah dan masyarakat Kaltara. Opini WTP merupakan opini terbaik yang
diberikan BPK pada Laporan Keuangan Pemerintah. Namun berulang kali saya
tekankan, utamanya kepada jajaran Pemprov Kaltara, opini WTP bukan tujuan atau
prestasi. Opini WTP merupakan kewajiban seluruh kepala daerah dalam
melaksanakan tata kelola keuangan yang taat azas, efektif, efisien, transparan,
akuntabel dan selalu berlandaskan pada peraturan perundangan yang berlaku,"
katanya.
Selanjutnya pada lingkup ketiga terdapat 26 indikator,
salah satunya adalah tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) Kaltara.
Berdasarkan rilis ketenagakerjaan, pada tahun ini, TPAK Kaltara 70,06 persen.
Peningkatan itu disebabkan jumlah pekerja lebih besar dibandingkan dengan
peningkatan jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas.
Sedangkan dari data Badan Pusat Statistik (BPS) yang
disita dari Bank Indonesia (BI) dalam Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional
(KEKR) Kaltara pada Agustus 2018, peningkatan TPAK dikarenakan jumlah pekerja
lebih besar dibandingkan dengan peningkatan jumlah penduduk usia 15 tahun ke
atas.
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) juga terus mengalami
penurunan dari 5,17 persen pada Februari 2017 menjadi 4,68 persen Februari
2018. Penurunan TPT dikarenakan angka pengangguran turun 2,99 persen, lebih
banyak dibandingkan jumlah angkatan kerja. “Kondisi meningkat TPAK dan turunnya
TPT menggambarkan saat ini perekonomian di Kaltara sudah membaik,” katanya.
Menurut struktur lapangan pekerjaan pada Februari 2018
masih didominasi tiga lapangan pekerjaan. Di antaranya pertanian, kehutanan dan
perikanan sebanyak 80,9 jiwa atau 24,42 persen. Sedangkan pada lapangan usaha
yang mengalami peningkatan jumlah penduduk bekerja berasal dari sektor pertambangan
dan penggalian. “Hal itu selaras dengan membaiknya harga batu bara dan minyak
mentah di level internasional,” jelas Irianto.
Pada lingkup keempat, ialah kualitas hidup dan
pembangunan infrastruktur, di Kaltara konektifitas menjadi salah satu sarana
penting guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Hingga saat ini, pembangunan
jalan di Kaltara terus digenjot agar seluruh jalan daratnya dapat terhubung.
Misalnya, jalan di Long Bawan menuju Long Midang, yang saat ini telah beraspal
mulus. “Konektivitas adalah kunci pertumbuhan ekonomi, karena kita adalah
provinsi baru yang harus bergerak cepat,” pungkas Irianto.(humas)
Komentar Anda: