IKP 2018, Kaltara Peringkat 2 Nasional

JAKARTA, penakaltara.com – Sebagai provinsi baru, Kalimantan Utara (Kaltara) tak tertinggal dari provinsi lainnya di Indonesia. Salah satunya, dalam dukungan terhadap pengembangan kerja sama dengan media massa, termasuk penerapan kebijakan kebebasan bagi kalangan pers melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Pencapaian itu, mencatatkan Kaltara sebagai provinsi kedua tertinggi dalam raihan Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) 2018 yang diluncurkan Dewan Pers per November 2018. Tercatat, Kaltara mendapatkan nilai 82,70 dengan kategori Baik atau Cukup Bebas. Sedangkan peringkat pertama, adalah Provinsi Aceh dengan nilai 83,87.  “Alhamdulillah, Kaltara sekali lagi meraih prestasi ini. Dan, memang keberadaan media massa di era kini, menjadi penopang dan pendukung pengembangan pembangunan di daerah,” kata Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie, Selasa (11/12).

IKP sendiri, menunjukkan usaha media massa dalam memerdekakan pers. Dalam artian, kerja sama media massa dengan berbagai kalangan, termasuk pemerintah sudah dilakukan dengan baik. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara sendiri, dapat disebut sebagai pemerintahan yang cukup ‘ramah’ media massa. Ini dibuktikan dengan banyaknya media massa yang menjalin kerja sama dengan Pemprov Kaltara. “Media massa adalah mitra kerja pemerintah. Tentunya, tanpa membatasi hak mereka untuk memberitakan sebuah peristiwa dengan data serta fakta yang valid. Dan, Pemprov Kaltara sendiri selalu berusaha menyediakan ruang bagi pers untuk mengklarifikasi berita yang berhubungan dengan pemerintahan di Kaltara,” jelas Gubernur.

Kedudukan Kaltara pada IKP 2018 tersebut, sekaligus menempatkan provinsi ini sebagai peraih poin tertinggi di regional Kalimantan. Disusul Kalimantan Barat (79,71), Kalimantan Tengah (79,70`), Kalimantan Timur (76,86) dan Kalimantan Selatan (76,20). “Penerapan kebebasan pers juga disesuaikan dengan aturan main yang berlaku. Karena secara konseptual kebebasan pers akan memunculkan pemerintahan yang cerdas, bijaksana, dan bersih. Melalui kebebasan pers masyarakat akan dapat mengetahui berbagai peristiwa, termasuk kinerja pemerintah, sehingga muncul mekanisme check and balance, kontrol terhadap kekuasaan, maupun masyarakat sendiri,” urai Irianto.

Gubernur juga menyebutkan, lewat kebebasan pers, media massa dimungkinkan untuk menyampaikan beragam informasi, sehingga memperkuat dan mendukung warga negara untuk berperan di dalam demokrasi atau disebut civic empowerment. “Sepanjang pers itu menerapkan kode etik jurnalistik, serta mempedomani UU No. 40/1999 tentang Pers maka kemerdekaan atau kebebasan pers akan dijamin sebagai hak asasi warga negara,” ucap Gubernur.

Kedudukan Kaltara sebagai provinsi dengan kemerdekaan pers bernilai baik turut dibenarkan oleh Tenaga Ahli Dewan Pers, Winarto. “Ya, dari hasil penelitian kami menunjukkan bahwa kemerdekaan pers di Kaltara memang lebih baik dari daerah lain di Indonesia. Dan, dari perhitungan indeks akhirnya, Kaltara berada satu peringkat di bawah Aceh,” kata Winarto yang dihubungi melalui telepon selulernya, Rabu (12/12).

Kesertaan Kaltara dalam penilaian IKP 2018 ini, adalah yang pertama kali dari 3 kali pagelaran IKP oleh Dewan Pers.

Yang menjadi catatan, menurut Winarto, adalah ketergantungan media massa pada kelompok pemerintahan maupun swasta yang kuat, begitu tinggi. “Hal ini saya kira wajar. Karena, secara struktur, ekonomi di Kalimantan dikendalikan oleh sejumlah kekuatan ekonomi, utamanya industri ekstraktif,” tutup Winarto.(humas)