Pemprov Bantu Perbaikan Jalan UPT Sepunggur

TINJAU LAPANGAN : Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie bersama sejumlah kepala OPD meninjau progres perbaikan jalan UPT Sepunggur, Kamis (28/2).

TANJUNG SELOR | penakaltara.com, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) melalui Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPR-Perkim) memberikan bantuan 1 unit ekskavator untuk membenahi badan jalan yang rusak di wilayah Selimau hingga ke Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) Sepunggur, Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan.

Bantuan tersebut, menurut Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie sekaitan dengan upaya Pemprov Kaltara membantu percepatan pengembangan kawasan transmigrasi tersebut. Utamanya, dari sektor transportasi. 

“Meski pengembangan transmigrasi di wilayah ini merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten Bulungan, namun Pemprov Kaltara tetap memberikan bantuan pada sektor tertentu yang dibutuhkan. Salah satunya, pembangunan jalan,” tutur Gubernur di sela peninjauan progres peningkatan kualitas jalan di wilayah UPT Sepunggur, Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Kamis (28/2).

Ekskavator itu sendiri, telah beroperasi sejak 2 hari lalu. “Struktur badan jalan disini masih tanah. Sehingga, saat tertimpa hujan akan mudah rusak dan berlubang,” urai Gubernur.

Adapun total panjang jalan yang masih berupa tanah dan agregat di wilayah Selimau hingga UPT Sepunggur, berdasarkan keterangan DPUPR-Perkim Kaltara sekitar 11 kilometer. 

Itu termasuk, ruas jalan dari gerbang UPT Sepunggur hingga ke badan jalan terakhir sepanjang sekitar 4 kilometer. “DPUPR-Perkim juga menganggarkan proyek peningkatan kualitas badan jalan untuk wilayah ini di APBD 2019. Di antaranya, jalan hingga rencana pembangunan Pelabuhan Pesawan sekitar 3 kilometer, lalu ruas jalan Selimau 1-Selimau 3. Nilainya sekitar Rp 500 juta,” jelas Irianto.

Sebagai inforamsi, UPT Sepunggur dihuni sekitar 250 kepala keluarga (KK). Mereka sebagian ebsar berasal dari luar Kaltara. Tepatnya, 200 KK warga transmigrasi dari Provinsi Jawa Tengah dan DI Yogyakarta. Sementara 50 KK lainnya, transmigrasi lokal. Mereka mulai mendiami UPT itu, sejak 2016 hingga sekarang.(humas)