Evaluasi dan Pengendalian Penting untuk Perbaikan Kekeliruan - Untuk Bantuan Program di Kabupaten/Kota, 2019 Pemprov Alokasikan Rp 644 Miliar

Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr H Irianto Lambrie 

TANJUNG SELOR | penakaltara.com, Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr H Irianto Lambrie menegaskan pentingnya melakukan evaluasi setiap kegiatan. Pengendalian dan evaluasi, kata Irianto, dilakukan untuk koreksi dan pembenahan dari apa-apa yang kurang dalam kegiatan yang dilaksanakan.

Gubernur menegaskan hal itu saat membuka pelaksanaan Rapat Koordinasi Pengendalian Pelaksanaan Program / Kegiatan Tahun 2019 di Gedung Gabungan Dinas Pemprov Kaltara, Kamis (11/04). “Rapat koordinasi ini penting. Pengendalian sebagai evaluasi dan koreksi kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan, serta membenahi kekeliruan maupun kekurangan dalam program yang kita jalankan,” kata Irianto di depan peserta rapat koordinasi yang terdiri dari para kepala OPD (Organisasi Perangkat Daerah)/Biro atau 

Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran serta PPTK di lingkup Pemprov Kaltara.

Diungkapkan, dari evaluasi yang dilakukan, sejauh ini masih kerap terjadi kekeliruan, yang menyebabkan sebuah temuan. Baik itu administrasi maupun material. Di antaranya  kelebihan penggunaan biaya perjalanan dinas, honorarium hingga kelebihan pembayaran. Hal tersebut, kadang berulang terus terjadi setiap tahun. Penyebabnya, karena yang bekerja kurang teliti, kurang cermat dan tidak mau mempelajari aturan perundang-undangan yang ada.

“Kalau kita mau belajar, membaca dan memahami aturan, kekeliruan atau temuan-temuan itu tidak akan terulang lagi. Untuk itu lah saya minta kepada semua ASN, utamanya para Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran hingga PPTK maupun bendahara untuk mempelajari aturan-aturannya dengan seksama. Bekerjalah sesuai aturan. Saya yakin, semua akan berjalan baik, sesuai dengan target dan harapan kita,” beber Gubernur.

Infografis : Evaluasi Kinerja APBD 2018 & Triwulan I 2019. 

Selain pentingnya memahami aturan, lanjutnya, sebagai upaya memperbaiki kinerja dan menghindari adanya kekeliruan, menurut Gubernur juga perlu mengoptimalkan koordinasi dan komunikasi, baik eksternal maupun di internal OPD. Ini penting, sebagai upaya mensinergikan dalam bekerja.

Melalui Rakor pengendalian ini, kata Irianto, dilakukan evaluasi secara menyeluruh. Tak hanya program atau kegiatan-kegiatan maupun realisasi anggaran, namun juga perlu dievaluasi hal-hal administrasi lainnya. Termasuk kepegawaian. Selain pengendalian kegiatan/program 2019, dalam rapat koordinasi tersebut, kata Irianto lagi, juga dilakukan evaluasi kegiatan-kegiatan atau program dan capaian pada 2018 lalu. Baik itu realisasi kegiatan maupun keuangannya.

Berdasar laporan kinerja APBD 2018, Gubernur menilai sudah cukup baik. Dari target pendapatan Rp 2,4 triliun, terealisasi 99,07 persen. Kemudian belanja, dari target Rp 2,8 triliun, realisasinya 80,94 persen.

Perlu diketahui, pada 2018 APBD Kaltara mengalami defisit hingga Rp 460 miliar. “Namun alhamdulillah, dengan kebijakan rasionalisasi yang kita lakukan, defisit itu bisa teratasi. Bahkan pada akhir tahun bisa menyisakan SILPA Rp 186 miliar untuk APBD 2019,” ungkap Gubernur.

Irianto juga mengatakan, meski tidak memberikan bantuan keuangan umum, selama 2018, Pemprov Kaltara tetap melaksanakan program/kegiatan di kabupaten/kota. Alokasi anggaran yang yang disiapkan melalui APBD 2018 sebesar Rp 749,3 miliar lebih untuk 4 kabupaten dan 1 kota di Kaltara.

Sebagai evaluasi juga, imbuh Gubernur, memasuki triwulan I 2019 realisasi sudah mulai terlihat, meski masih kecil. Dari target belanja APBD 2019 sebesar Rp 2,97 triliun, realisasinya baru mencapai Rp 81,019 miliar. Sama seperti tahun sebelumnya, pada 2019, Pemprov Kaltara kembali melakukan program dan kegiatan di kabupaten/kota, dengan alokasi anggaran Rp 644 miliar lebih.

“APBD diibaratkan sebagai alat dalam tubuh kita. Kalau alat sakit, tentu susah bergerak. Dan Alhamdulillah, APBD kita tetap sehat,” kata Irianto. Diakuinya, APBD Kaltara memang tidak besar. Namun Pemprov di bawah kepemimpinannya, tetap berusaha terus membangun. Bahkan bisa membantu program di kabupaten/kota. “Ini membuktikan, bahwa untuk bisa membangun bukan dilihat dari besar kacilnya anggaran, tapi bagaimana kita mengelolanya secara bijak dan benar,” imbuhnya. (humas)