TANJUNG SELOR, penakaltara.com – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr H Irianto
Lambrie optimistis penyelesaian usulan Instruksi Presiden (Inpres) tentang Percepatan
Pembangunan Kota Baru Mandiri (KBM) Tanjung Selor dapat selesai dalam waktu
cepat. Sebab, draf Inpresnya sendiri telah rampung lebih awal dari yang diperkirakan.
“Ini sesuatu yang patut kita apresiasi.Karena, konsultasi kita dengan Mendagri pada Senin (15/1) dua pekan lalu,langsung direspons begitu cepat. Saya yakin draf inpres itu bisa disahkan lebih cepat,” ujar Irianto yang bertemu dengan pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Hadi Prabowo di Jakarta beberapa waktu lalu.
Plt Sekjen Kemendagri, kata Irianto, ditugaskan oleh Menteri Dalam
Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo untuk mengkoordinasikan penyusunan usulan draf
Inpres tersebut. Draf itu, telah rampung dan sudah sangat baik.
“Drafnya sudah saya baca dan cukup bagus, mungkin tinggal ditambah
beberapa poin yang nanti akan didiskusikan. Dalam waktu dekat ini, Mendagri
akan mengundang kita untuk membahasnya,” ujarnya.
Tidak hanya itu, pada Senin (29/1) lalu, Irianto juga menugaskan
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
(Bappeda Litbang) Kaltara Frederick EG untuk menghadiri rapat membahas Inpres
KBM di Kemendagri. Pada rapat yang dipimpin Direktur Perkotaan Direktorat
Jenderal (Ditjen) Otonomi Daerah (Otda), Pemprov Kaltara menjelaskan bahwa KBM Tanjung
Selor merupakan program nasional yang sudah tercantum ke dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), sehingga wajib didukung oleh kementerian/lembaga.
Salah satu isu yang mendapat perhatian khusus dari semua kementerian/lembaga
adalah revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bulungan dan Rencana
Detail Tata Ruang (RDTR) KBM agar segera diselesaikan. Untuk itu, Pemprov
Kaltara pun mengalokasikan bantuan anggaran kepada Pemerintah Kabupaten
(Pemkab) Bulungan, guna membantu percepatan penyelesaian revisi RTRW tersebut.
Kendati revisi RTRW masih belum
selesai, Inpres tentang percepatan KBM Tanjung Selor akan tetap diterbitkan.
Bahkan Inpres ini, kata Irianto juga memerintahkan Pemkab Bulungan agar
secepatnya menyelesaikan revisi RTRW nya.
“Di rapat itu, Pemprov juga memaparkan beberapa aksi yang dilakukan
dalam rangka pembangunan KBM, termasuk pembayaran tanah masyarakat. Serta menyampaikan
sejumlah masukan,” papar Irianto.
Sejumlah masukan Pemprov pun diterima kuorum. Misalnya, mengenai masa
berlaku Inpres tidak dibatasi hingga 2019. Dan penambahan instansi kementerian
yang dituju oleh Inpres tersebut, serta perbaikan redaksional.
“Draf Inpres yang sudah didiskusikan itu akan dibagikan ke seluruh
peserta rapat kemudian diperiksa untuk mendapatkan koreksi dikembalikan ke
Kemendagri. Waktu pengembaliannya, paling lambat hari Senin pekan depan,” sebut
Irianto.
Tidak sampai disitu, jika sudah dikoreksi draf inpres tersebut
akan diteruskan Kemendagri ke Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) RI
untuk dibahas kembali. “Nanti kita juga akan diundang lagi untuk membahas draf
inpres tersebut dengan Kemensetneg,” kata Irianto.
///grafis///
Langkah yang telah dilakukan
Pemprov untuk Penataan KBM Tanjung Selor
OKTOBER 2017
Presiden RI Joko Widodo
menyetujui jika penataan KBM Tanjung Selor
menggunakan Inpres. Gubernur
Kaltara menindaklanjutinya dengan
bersurat ke Kemensetneg RI pada
31 Oktober 2017.
DESEMBER 2017
Pembebasan lahan KBM tahap I
dengan alokasi anggaran Rp 50 miliar.
Disusul sisanya pada 2018 yang
akan dianggarkan Rp 23,3 miliar
5 JANUARI 2018
Kemensetneg RI mengundang
jajaran Pemprov Kaltara untuk hadir
membahas percepatan penerbitan
Inpres pada 8 Januari 2018.
8 JANUARI 2018
Rapat dipimpin dipimpin
langsung oleh Deputi Hukum dan Perundang-
undangan Kemensetneg RI
Muhammad Sapta Murti, dengan mengundang
Sekretaris Kemenko Bidang
Perekonomian, Deputi Menteri PPN/Bappenas
Bidang Pengembangan Regional, Sekjen
Kementerian ATR/BPN, Sekjen
Kemendagri, Dirjen Peraturan
Perundang-undangan Kemenkum-HAM.
9 JANUARI 2018
Gubernur Kaltara bertemu dengan
Deputi Sarana Prasarana Bappenas
Wismana Adi Suryabrata untuk
menindaklanjuti hasil pertemuan di
Kemensetneg RI.
24 JANUARI 2018
Gubernur Kaltara bertemu dengan
Plt Sekjen Kemendagri Hadi Prabowo
untuk membahas draf Inpres
pengembangan KBM agar segera dipercepat
prosesnya.
29 JANUARI 2018
Kemendagri mengundang Pemprov
Kaltara yang diwakili oleh Kepala
Bappeda untuk membahas lebih
lanjut Inpres KBM Tanjung Selor.
Komentar Anda: