 |
KUNLAP : Tim dari
Pemerintah RI melalui Pemprov Kaltara bersama Pemerintah Malaysia meninjau
rencana pembangunan PLBN di Seimanggaris Indonesia – Serudong Malaysia,
beberapa waktu lalu.
|
NUNUKAN | penakaltara.com, Pemerintah
Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) bersama Pemerintah Malaysia
menggelar kunjungan lapangan (kunlap) ke titik lokasi rencana pembukaan Pos
Lintas Batas Negara Indonesia-Malaysia pada Sabtu (2/3) lalu. Titik lokasi yang
dikunjungi adalah Seimanggaris Indonesia dan Serudung Malaysia.
Kepala Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kaltara, Datu Iqra Ramadhan
mengungkapkan, titik lokasi rencana pembangunan PLBN itu terletak pada
koordinat A708 dan A485 yang terletak di area lokasi Pos Gabungan (Posgab) RI
dengan Malaysia.
“Kedua titik itu
nantinya akan dibicarakan pada tingkat Sosek Malindo lagi. Titik mana yang
disepakati, karena batas negara menyangkut dengan kedaulatan negara ketahanan
keamanan sosial ekonomi termasuk
kelestarian lingkungan,” kata Datu Iqra.
Tentunya, kedua titik
lokasi rencana pembangunan PLBN itu akan dievaluasi kembali dengan terus
melakukan koordinasi bersama pemerintah pusat melalui Badan Nasional
Pengelolaan Perbatasan (BNPP).
“Dari hasil evaluasi pemerintah pusat itu nanti
akan diketahui titik mana yang cocok untuk Indonesia, begitu juga dengan pihak
Malaysia, kalau sudah sepakat, titik itu akan dianggarkan pada tahun 2020 untuk
pembangunannya,” bebernya.
Turut hadir dalam
kunjungan itu, Bupati Nunukan, Kepala Desa Sekaduyan Taka, Kasdim 0911 Nunukan,
Perwakilan Polres Nunukan, Perwakilan Lanal Nunukan, Wadan Satgas Yonif
613/Rja, Imigrasi Nunukan, Bea Cukai Nunukan, Karantina Nunukan, Kejaksaan
Nunukan, BNPP, KJRI Kota Kinabalu, KRI Tawau, Delegasi Sosek Malindo dan
Delegasi Majlis Keselamatan Negara, Negri Sabah beserta Rombongan, Tentara
Diraja Malaysia dan Polis Diraja Malaysia.
Seperti diketahui,
Indonesia melalui Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara),
bersama Malaysia melalui Pemerintah Negeri Sabah sepakat untuk menyediakan
anggaran pengembangan dan pembangunan di kawasan perbatasan kedua negara.
Utamanya di Serudong, Malaysia dan Seimenggaris, Kabupaten Nunukan, Provinsi
Kaltara di Indonesia. Anggaran itu dikabarkan akan dialokasikan mulai 2020
mendatang.
“Pemerintah Malaysia
melalui Pemerintah Negeri Sabah akan mengusulkan anggaran pembangunan kawasan
perbatasan itu di dalam RMK 12 (Rancangan Malaysia Ke-12). Namun, sebelumnya
akan dipastikan dulu titik pembangunan di kedua negara,” kata Gubernur Kaltara
Dr H Irianto Lambrie yang mewakili Pemerintah Indonesia juga Pemprov Kaltara
pada Persidangan Sosek-Malindo Peringkat Negeri Sabah/Tingkat Provinsi Kaltara
di The Pacific Sutera Harbour, Kinabalu, Sabah, Malaysia pada 18 Februari 2019.
Pemerintah Malaysia,
kata Irianto, setuju menjadikan Unit Perancang Ekonomi Negeri (UPEN) Sabah
sebagai agensi penyelaras untuk menelisik pembangunan kawasan perbatasan
Indonesia-Malaysia, khususnya di Serudong secara holistik. “Tentu saja, Pemprov
Kaltara sebagai wakil Pemerintah Indonesia menyambut baik niatan ini. Sepanjang
itu demi pembangunan dan kemajuan kawasan perbatasan di kedua negara,” jelas
Gubernur.
Dalam pertemuan
tersebut, disepakati pula untuk ditindaklanjuti lebih jauh dengan membawa
rekomendasi tersebut ke pihak berwenang pada tingkat pusat di pemerintahan
masing-masing.
“Pemerintah Sabah akan menyampaikan rekomendasi ini kepada
Kementerian Dalam Negeri (KDN) Malaysia, begitupula Pemprov Kaltara akan menyampaikan kesepakatan yang dicapai kepada Mendagri (Menteri Dalam Negeri)
selaku kepala BNPP (Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan). Termasuk,
mengusulkan Serudong sebagai salah satu pintu masuk dalam BCA (Bordet Crossing
Agreement) dalam perjanjian kedua belah negara,” urai Irianto. (humas)
Komentar Anda: