Rubrik "PERBATASAN"
Tampilkan postingan dengan label PERBATASAN. Tampilkan semua postingan
Last Updated 2019-06-13T08:15:24Z

Redaksi on Kamis, Juni 13, 2019
AKSES PERBATASAN : Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie saat meninjau pembangunan ruas jalan Malinau-Krayan (Nunukan), belum lama ini.
TANJUNG SELOR | penakaltara.com, Sebagai salah satu upaya pemerintah membuka keterisolasian wilayah, adalah dengan membangun jalan. Seperti yang dilakukan di Kalimantan Utara (Kaltara), Pemerintah kini tengah membangun jalan menuju beberapa wilayah perbatasan yang selama ini belum terjangkau lewat jalur darat.

Jalan dari Malinau hingga Krayan (Kabupaten Nunukan) salah satunya. Pembangunan jalan ini merupakan usulan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara yang disampaikan langsung oleh Gubernur Dr H Irianto Lambrie dalam beberapa kali kesempatan pertemuan nasional. Termasuk dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Nasional (Musrenbangnas).

“Alhamdulillah, usulan itu (jalan Malinau – Krayan) diakomodir, bahkan mendapat prioritas dari pemerintah pusat. Sejak mulai dikerjakan beberapa tahun lalu, menurut laporan dari Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) XII Balikpapan, sudah 85 persen yang terbuka jalannya. Insya Allah, tahun ini jalan Malinau – Krayan sudah terhubung dan bisa fungsional,” kata Gubernur.

Diungkapkan, jalan Malinau – Krayan merupakan satu dari beberapa koridor jalan perbatasan yang kini tengah dibangun pemerintah. Akhir tahun lalu, Gubernur secara langsung telah meninjau langsung progres yang dikerjakan oleh Dirjen Bina Marga melalui BPJN XII tersebut. Meski belum bisa dilalui, hingga kini progress pembangunan terus berjalan.

Gubernur mengatakan, sesuai laporan yang diterima dari Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPR-Perkim) Kaltara, maupun BPJN XII Balikpapan, saat ini jalur tersebut sudah tembus, dan tinggal dilakukan pembenahan untuk fungsional. “Kalau ke Krayan (dari Malinau) sudah tembus secara pekerjaan, hanya saja untuk fungsional perlu dibenahi. Saat ini persentase sudah sekitar 85 persen. Jadi tinggal diselesaikan sekitar 15 persen lagi, untuk fungsionalnya,” kata Irianto.
Infografis : Humas Pemprov Kaltara
Sesuai progres yang diinformasikan kepadanya, akhir 2019 ini, ditargetkan sudah bisa fungsional. Pemprov sendiri akan terus mendesak kementerian agar pekerjaan sesuai target, sehingga masyarakat perbatasan bisa mulai merasakan dampaknya.
“Kita selalu dan akan menagih terus kepada Kementerian PUPR, khususnya di Bina Marga untuk akhir tahun 2019 ini bisa fungsional. Itu yang kita harapkan, karena janjinya Kementerian PUPR kan fungsional tahun ini,” tegasnya.

Direncanakan, ketika sudah fungsional, akan di lakukan uji coba dengan melakukan perjalanan offroad. Namun belum bisa dipastikan, apakah menggunakan kendaraan roda dua atau roda empat. “Apakah nanti sudah fungsional akan kita nilai dengan cara melakukan offroad,” sebut Gubernur yang didampingi Kepala Dinas PUPR-Perkim Kaltara, Suheriyatna.

Tak hanya sepenuhnya dianggarkan dari pusat melalui APBN, Pemerintah Provinsi Kaltara, lanjutnya, juga mendukung fungsionalnya jalan tersebut. Yaitu dengan membangun ruas-ruas jalan provinsi. Dengan demikian, jalan koridor yang dibangun, dapat dimanfaatkan oleh masyarakat hingga di tingkat perdesaan dan kecamatan. 

“Sudah ada memang ruas jalan-jalan provinsi yang membentuk dan konektivitaskan kecamatan-kecamatan di sana (perbatasan). Dan ada juga kantong-kantong ekonomi dibuat,” imbuh Suheriyatna.

Melihat kondisi topografisnya, membangun jalan ke perbatasan hingga fungsional, menurutnya, memiliki banyak tantangan. “Makanya minimal harus fungsional dulu. Tapi bukan fungsional saja kemudian sudah selesai dan tidak ada anggaran lagi. Secara bertahap akan terus berlanjut. Jadi tetap ada anggarannya, untuk diturunkan gunungnya, dibuat jembatannya, dan diaspal, kemudian dibuat tikungan yang layak. Termasuk daerah yang tadinya banjir dipindahkan ke tempat yang lain. Jadi memang begitu biasanya kerja-kerja PU (bertahap),” lanjutnya.

Sementara itu, informasi lain dari BPJN XII Balikpapan menyebutkan, total panjang jalan perbatasan yang akan dibangun oleh pemerintah sekitar 962,91 kilometer (Km). Hingga kini, sudah 821,86 Km jalan yang telah terbuka dan menyisahkan 141,05 Km yang belum terbuka (masih hutan).

“Jalan yang sudah terhubung memang masih didominasi oleh jalan tanah, namun sudah ada juga beberapa segmen yang telah beraspal,” kata Kepala BPJN XII Balikpapan Ditjen Bina Marga, Refly Ruddy Tangkere.

Secara garis besar, imbuhnya, pembangunan jalan di perbatasan dibagi atas 2 ruas. Yakni, ruas Jalan Paralel Perbatasan yang menghubungkan Long Boh hingga Malinau, dan ruas Jalan Akses Perbatasan yang menghubungkan Malinau hingga Long Midang dan Mansalong sampai di Tau Lumbis, Nunukan.

Kemudian, ruas jalan paralel perbatasan sendiri, terdiri dari 3 ruas utama. Yaitu Ruas jalan Long Boh-Metulang-Long Nawang, Long Nawang-Long Pujungan, dan Ruas jalan Long Pujungan-Long Kemuat-Langap-Malinau, dengan total panjang ketiga ruas jalan ini yaitu 603,91 km.

“Kondisi tahun 2018 akhir sudah 4,00 km yang berupa agregat, 483,61 km berupa jalan tanah yang bisa dilewati namun di beberapa segmen jalan sulit dilewati saat musim hujan, dan sisanya 114,00 km belum terbuka (kondisi hutan),” ungkapnya.

Sedang jalan akses perbatasan, sebutnya,  dibagi dalam 3 ruas jalan ruas. Antara lain, ruas jalan Malinau hingga Long Semamu, Long Semamu menuju Long Bawan hingga Long Midang, dan ruas jalan Mensalong-Tau Lumbis dengan total panjang ruas jalan ini yaitu 359,00 Km. “Akhir tahun 2018 tercatat sepanjang 212,24 km masih berupa jalan tanah, 33,25 km sudah beraspal dalam kondisi beragam, dan 27,05 km sisanya masih belum terbuka (kondisi hutan),” imbuh Refly.

 Diungkapkan pada 2019 ini, pemerintah mengalokasikan anggaran sekitar Rp 719.617.450.000 untuk melanjutkan kegiatan penyelanggaraan jalan perbatasan di Kaltara. Terdiri dari pembangunan jalan dan pemeliharaannya, serta pembangunan jembatan.(humas)
Baca selengkapnya »
Last Updated 2019-05-31T07:21:55Z

Redaksi on Jumat, Mei 31, 2019
TERUS MEMBANGUN: Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie meninjau lokasi Toko Indonesia di Sebatik.
SEBATIK | penakaltara.com, Setelah sebelumnya sudah dibangun di Krayan, Kabupaten Nunukan, Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr H Irianto Lambrie kembali menggagas pembangunan Toko Indonesia di wilayah perbatasan lainnya. Kali ini di Sebatik, Nunukan. Menindaklanjuti rencana itu, Rabu (29/5), di sela-sela kunjungannya ke Sebatik, Gubernur menyempatkan untuk meninjau lokasi rencana dibangunnya Toko Indonesia.

“Toko Indonesia ini digagas Pemprov Kaltara. Di Krayan sudah mulai dibangun, dan insya Allah tahun ini selesai. Untuk selanjutnya, saya gagas pembangunan Toko Indonesia di Pulau Sebatik,” ucap Gubernur usai meninjau lokasi.

Dengan adanya Toko Indonesia, diharapkan selain terjaganya stabilitas harga juga akan berimplikasi pada meningkatnya martabat bangsa yang akan memicu kesadaran untuk bela negara. “Saya juga tadi meninjau rencana lahan wakaf untuk Toko Indonesia di wilayah Sungai Manurung, Sebatik,” kata Gubernur.

Diakui Gubernur, pembangunan Toko Indonesia itu butuh waktu panjang. Pembangunannya, akan dilakukan bertahap, mulai dari penyediaan lahan, pematangan lahan, pengurusan syarat administratif, penganggaran, hingga berlanjut ke tahap pembangunan.

“Untuk konstruksinya, dari informasi DPUPR-Perkim, akan dibangun bertahap. Awalnya dibangun kerangka, kemudian dianggarkan lagi untuk tahap penyelesaian hingga akhir. Inilah yang dilakukan pada Toko Indonesia di Krayan, sehingga sudah hampir terealisasi pembangunannya,” beber Gubernur.

Diperkirakan, anggaran pembangunan Toko Indonesia di Sebatik, tak jauh berbeda dengan di Krayan. Yakni, alokasinya mencapai Rp 8,5 miliar. “Bangunannya akan diberi warna Merah Putih, ini sebagai bukti keberadaan dan harkat martabat Negara Indonesia. Juga penegas bahwa perbatasan Indonesia di Kaltara tak luput dari perhatian pemerintah,” jelas Irianto.

Terkait kelanjutan pembangunan Toko Indonesia di Krayan, ditargetkan selesai konstruksi fisiknya tahun ini. Diungkapkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (DPUPR Perkim) Kalimantan Utara Suheriyatna, dana yang dialokasikan Pemprov Kaltara mencapai Rp 8,5 miliar. “Insya Allah, selesai dibangun akhir 2019 untuk Toko Indonesia di Krayan. Setelah itu, isinya. Apa saja yang akan dijual, itu akan dikoordinasikan dengan instansi terkait,” kata Suheriyatna.

Dalam hal ini, tentunya Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (Disperindagkop-UMKM) Kaltara. Juga dengan sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dapat memasok barang di Toko Indonesia tersebut. “Seperti yang dikatakan Gubernur, Toko Indonesia  ini akan memperkuat kedaulatan NKRI dari segi pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat perbatasan yang selama ini terus bergantung pasokan barang dari negara tetangga, Malaysia,”jelas Suheriyatna

Setelah terbangun, kebutuhan lain yang harus segera disiapkan agar Toko Indonesia di Krayan dapat segera beroperasi adalah ketersediaan air bersih dan listrik. “Untuk hal ini, kami berupaya agar masuknya bersamaan. Jadi, begitu fisik selesai, air dan listrik pun sudah tersedia. Lalu, barang yang diperdagangkan juga sudah ada. Jadi, tinggal dioperasikan,” tutupnya. (humas)
Baca selengkapnya »
Last Updated 2019-05-29T07:56:34Z

Redaksi on Rabu, Mei 29, 2019
Infografis : Jadwal Pelaksanaan Dokter Terbang.
TANJUNG SELOR | penakaltara.com, Sejak dimulai pada 2014, pelayanan kesehatan ‘jemput bola’ melalui program Dokter Terbang, hingga Mei 2019 ini telah melayani sebanyak 8.163 warga di Daerah Tertinggal Perbatasan dan Kepulauan (DPTK) yang ada di Kalimantan Utara (Kaltara). Khusus pada 2019 ini, sampai sekarang sudah terlayani 2.107 warga. Terupdate, program pelayanan dengan menyiapkan dokter spesialis ini, bakal dilaksanakan di Puskesmas Aji Kuning, Kecamatan Sebatik Tengah pada hari ini, 29 Mei 2019.

Untuk diketahui, program Dokter Terbang yang digagas langsung oleh Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie itu, telah dilaksanakan sejak 2014 lalu. Yakni ketika Irianto masih sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Kaltara. Program ini diadakan dengan melihat sulitnya akses masyarakat di wilayah perbatasan, daerah terpencil dan pesisir Kaltara untuk mendapat pelayanan kesehatan.

Lewat program ini, yaitu dengan sistem jemput bola, Pemprov Kaltara melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) mendatangi langsung ke titik-titik jauh yang selama ini kurang terjangkau pelayanan kesehatan. Utamanya layanan dokter spesialis.

“Program ini sudah dijalankan sejak 2014. Bermula saat saya ke daerah, melihat banyak masyarakat yang kesulitan mendapatkan pelayanan kesehatan. Mau ke Puskesmas, apalagi rumah sakit jauh. Utamanya masyarakat di wilayah perbatasan. Mereka harus menggunakan pesawat terbang, untuk bisa keluar berobat, karena akses darat masih sulit. Nah melalui program ini, kita yang mengirimkan tenaga kesehatan dan obat-obatan ke sana,” ungkap Gubernur.

Sejak itu, program pelayanan kesehatan dokter terbang terus berlanjut setiap tahun. Pada 2019 ini, melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi, dialokasikan dana sebesar Rp 739 juta. Dengan target, untuk pelayanan kesehatan di 14 wilayah DPTK di Kaltara. Sesuai laporan dari Dinas Kesehatan, realisasinya hingga saat ini, sudah melayani 2.107 warga di wilaah DPTK.

“Dalam setiap pelayanan kesehatan ini, kita menurunkan dokter umum dan dokter spesialis. Seperti spesialis penyakit dalam, dokter spesialis anak, dokter spesialis kandungan, juga apoteker dan perawat,” kata Gubernur yang didampingi Kepala Dinkes Kaltara, Usman.

Dikatakan, selama 2019 hingga saat ini, program layanan kesehatan dokter terbang sudah dilaksanakan di 12 desa di Kaltara. Yaitu di Desa Long Bang, Antal, Liago, Tias dan Silva Rahayu (Kabupaten Bulungan). Kemudian di Sei Nyamuk Sebatik Timur, Desa Long Bawan Krayan, Desa Long Umung, Krayan Timur (Kabupaten Nunukan), serta Desa Metun, Long Loreh, Desa Sesua, dan Desa Gong Solok (Kabupaten Malinau).

Sebagai informasi, Dinkes juga melaksanakan program dokter terbang melalui pelayanan kesehatan gratis pada hari ini, Rabu (29/5) di Kecamatan Sebatik Tengah. Tepatnya di Puskesmas Aji Kuning, Kabupaten Nunukan. “Melalui program dokter terbang ini, diharapkan masyarakat bisa terbantu. Utamanya di wilayah-wilayah yang selama ini sulit mendapat pelayanan kesehatan,” ujar Usman menambahkan. (humas)
Baca selengkapnya »
Last Updated 2019-05-17T02:41:30Z

Redaksi on Jumat, Mei 17, 2019
Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr H Irianto Lambrie.
TANJUNG SELOR | penakaltara.com, Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr H Irianto Lambrie menuturkan, sesuai informasi Kepala Biro Pengelola Perbatasan Negara (BPPN) Provinsi Kaltara Samuel ST Padan, sedianya pembangunan tahap I 2 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di Kaltara dimulai tahun ini. 2 PLBN Terpadu itu, yakni PLBN Terpadu Sei Nyamuk/Sei Pancang, Kecamatan Sebatik Utara dan PLBN Terpadu Long Midang, Kecamatan Krayan. Keduanya berada di Kabupaten Nunukan.

PLBN Long Midang, terhitung yang paling siap direalisasikan. Ini dikarenakan penyediaan lahan bagi PLBN tersebut berjalan langgeng. “Tidak ada masalah, proses pembebasan lahan berjalan baik karena tidak banyak pemukiman penduduk di lokasi tersebut. Bahkan, saat kami mensosialisasikan rencana ini, sebagian besar masyarakat Long Midang setuju,” ungkap Gubernur. Menilik hal tersebut, Irianto pun berharap pembangunan PLBN Long Midang dapat segera direalisasikan pemerintah pusat.

Berbeda halnya dengan PLBN Sei Nyamuk. Pembebasan lahan menjadi kendala. “Kami intens berkoordinasi dengan Pemkab Nunukan untuk sejumlah persoalan. Salah satunya, pembebasan lahan yang saat ini menjadi kendala realisasi pembangunan PLBN Sei Pancang,” kata Irianto.

Kejelasan status lahan, akan menentukan kepastian titik atau lokasi pembangunan PLBN tersebut. “Pemerintah pusat sudah siap melakukan pembangunan. Mereka tinggal menunggu kejelasan titik lokasi pembangunannya. Dalam hal ini, menjadi ranah Pemkab Nunukan,” ungkap Gubernur.

Dipaparkan Irianto, di rencana lokasi PLBN Sei Pancang saat ini, sesuai hasil pertemuan pihak kecamatan, desa serta masyarakat setempat diketahui ada 42 warga akan terdampak. Mereka berada di 2 rukun tetangga (RT), yakni RT 3 dan 4. Dari sisi bangunan yang ada, teridentifikasi sebanyak 19 unit tempat tinggal permanen, 4 unit rumah toko (Ruko), 17 titik lahan kosong,  dan 2 titik pangkalan batu. 

“Informasi dari Pemkab Nunukan, di rencana lokasi saat ini, ada warga yang menolak lahannya dibebaskan meskipun ganti untung. Namun, adapula yang siap tanahnya dibebaskan, asal ganti untung dan besaran ganti rugi dibicarakan terlebih dahulu sebelum pembangunan dimulai,” beber Gubernur.

Dikabarkan, Pemkab Nunukan bersama DPRD setempat akan menggelar pertemuan lanjutan dengan masyarakat terdampak untuk membahas masalah ini. “Kami juga sedang mengupayakan alternatif lahan baru, walau posisinya tidak sestrategis seperti rencana lokasi awal,” ulas Irianto.

Sementara itu, Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Kaltara Doni Fitriadi mengatakan, rencana pembangunan 2 PLBN di Nunukan tersebut, masih menunggu limpahan sejumlah dokumen pelelangan dari pusat ke BPPW Kaltara.

Doni menyebutkan, merujuk dari hal tersebut maka pihaknya belum dapat memastikan penyelesaian pembangunannya dapat berjalan sesuai target, yakni Oktober 2019. “Dokumen pelelangan yang sebelumnya berada di pusat akan diserahkan kepada BPPW Kaltara untuk direalisasikan. Ini karena kami telah dibebankan untuk melakukan pelelangan pembangunan PLBN tersebut di Balai Pengadaan Barang/Jasa,” tutur Doni.

Selain itu, pembangunan 2 PLBN ini juga menunggu hasil review Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) APBN 2019. Termasuk, proses pembebasan lahan yang akan digunakan. “Kami berharap proses pelelangan akan berjalan lancar,” urai Doni. 

Dengan begitu, setelah DIPA turun, maka akan segera dilakukan penandatanganan kontrak pelaksanaan pekerjaan. Disebutkan Doni, pekerjaan PLBN ini bersistem tahun jamak atau multiyears. “Setelah pelelangan selesai, kontrak juga sudah ditandatangani, maka akan segera dilakukan pekerjaan fisik. Dalam hal ini, kegiatannya fokus kepada wilayah yang berfungsi sebagai pendukung utama PLBN. Seperti area perumahan pegawai, toko, pasar, dan lainnya,” papar Doni.

Selain membangun PLBN, Doni berharap kawasan sekitar PLBN pun dapat tumbuh berkembang secara budaya dan ekonomi. “Jangan sampai kawasan di sekitar PLBN menjadi kumuh. Inilah yang kami hindari,” tutupnya. (humas)
Baca selengkapnya »
Last Updated 2019-05-15T07:30:37Z

Redaksi on Rabu, Mei 15, 2019
Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr H Irianto Lambrie.

TANJUNG SELOR | penakaltara.com, Desa Long Berang, Kecamatan Mentarang Hulu di Kabupaten Malinau menjadi area teranyar yang disasar program layanan kependudukan jemput bola, Sipelandukilat atau Sistem Pelayanan Administrasi Kependudukan untuk Wilayah Perbatasan. Ini merupakan salah satu titik pelayanan tersulit dalam pelaksanaan program ini. 

Dikatakan Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr H Irianto Lambrie, sesuai laporan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Provinsi Kaltara Samuel Parrangan, butuh waktu sekitar 6 jam untuk mencapai desa tersebut dari titik singgah terdekat (dari Malinau Kota ke dermaga Pulau Sapi, dilanjutkan jalur perairan ke Desa Long Berang). Di desa inilah terdapat kantor Kecamatan Mentarang Hulu. 

“Seperti daerah sasaran lainnya, di Long Berang, Disdukcapil Kaltara bersama pemerintah daerah setempat juga melakukan sejumlah pelayanan administrasi kependudukan. Seperti perekaman KTP Elektronik, mengganti elemen pada KTP-el, pembuatan Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, Akta Kematian, dan Pendaftaran KIA atau Kartu Identitas Anak,” ungkap Gubernur, Selasa (14/5).
Infografis : Realisasi Pelayanan Sipelanduk Kilat 2019 di Perbatasan Kaltara.
Selama pelayanan diberikan, pengurusan KIA merupakan yang terbanyak yakni 112 dokumen. Disusul, Akta Kelahiran 84 lembar, KK 54 lembar, perekaman KTP elektronik (e-KTP) 41 orang, pergantian elemen pada e-KTP 36 orang, Akta Perkawinan 23 lembar, serta Akta Kematian 4 lembar. “Dalam pelayanan jemput bola itu, dokumen yang diinginkan langsung jadi. Teknisnya, dua hari pelayanan administrasi kependudukan, kemudian di hari ketiga akan langsung dibagikan,” ungkap Irianto. 

Selain di Mentarang Hulu, Sipelandukilat juga telah merealisasikan pelayanan serupa di 2 kecamatan lainnya di Malinau. Yakni, Kayan Hilir dan Kayan Hulu yang dilakukan selama 10 hari, sejak 22 Februari hingga 1 Maret 2019. Seperti definisinya, Sipelandukilat juga memberikan pelayanan di kabupaten perbatasan lainnya di Kaltara, yakni Nunukan. 

Terbaru, Sipelandukilat merealisasikan pelayanan 6 hari sejak 18 hingga 23 Maret di 2 kecamatan. Yakni, Kecamatan Tulin Onsoi dan Sebuku. “Kami merencanakan pelayanan ini akan dilanjutkan di Nunukan, tepatnya di Kecamatan Krayan,” timpal Kepala Disdukcapil Kaltara, Samuel Parrangan menutup. (humas)
Baca selengkapnya »
Last Updated 2019-04-26T07:50:44Z

Redaksi on Jumat, April 26, 2019
SEMINAR : Kepala Bappeda-Litbang Kaltara Datu Iqro Ramadhan saat menjadi pembicara pada seminar nasional pembangunan infrastruktur dan konektivitas wilayah perbatasan, Kamis (25/4).
TANJUNG SELOR | penakaltara.com, Mewakili Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr H Irianto Lambrie, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda-Litbang) Datuk Iqro Ramadhan menjadi salah satu narasumber dalam seminar nasional dengan tema ‘Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas Wilayah Perbatasan’ yang digelar oleh Universitas Kaltara (Unikaltar) Tanjung Selor, Kamis (25/4).

Dengan sub tema ‘Pembangunan Wilayah Perbatasan’, Datu Iqro menjabarkan profil wilayah perbatasan Kaltara. Mulai panjang garis perbatasan Kaltara dengan Sabah-Serawak yang mencapai kurang lebih 1.800 kilometer dan 17 kecamatan yang masuk wilayah perbatasan yang ada di Kabupaten Malinau dan Nunukan.

Hingga dijelaskan pula, hampir 50 persen wilayah Kaltara berada di Malinau dan sangat minim infrastruktur. Terutama, infrastruktur jalan ke daerah perbatasan. “Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara punya komitmen kuat untuk membuka aksesbilitas di wilayah perbatasan,” katanya.

Salah satu permasalahan yang ada di wilayah perbatasan, kata Datu Iqro, adalah rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM). Oleh karena itu, arah kebijakan pembangunan Provinsi Kaltara pada 2019 lebih memacu pembangunan ekonomi Kaltara yang berdaya saing berbasis keunggulan SDM.

 Datu Iqro mengatakan, Pemprov Kaltara telah melaksanakan beberapa program kegiatan untuk pengembangan wilayah perbatasan. Yakni, rencana pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN), Subsidi Ongkos Angkutan (SOA) barang dan penumpang, pembangunan Toko Indonesia, pembangunan Rumah Sakit Pratama, dan penempatan guru garis depan (GGD). “Ini sesuai dengan Nawa Cita, membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan,” tambahnya.(humas)
Baca selengkapnya »
Last Updated 2019-04-24T08:20:23Z

Redaksi on Rabu, April 24, 2019
BATAS NEGARA : Kepala Biro Pengelolaan Perbatasan Negara, Samuel TP Padan didampingi Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kaltara, Dony Febriandi menjadi narasumber Reskal Episode 36, Selasa (23/4).
TANJUNG SELOR | penakaltara.com, Rencana pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di Kaltara menjadi perhatian serius pemerintah pusat. Hal itu diwujudkan dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan PLBN Terpadu di Indonesia.

Kepala Biro Pengelolaan Perbatasan Negara, Samuel ST Padan mengungkapkan, terdapat 11 PLBN Terpadu di Indonesia yang akan dibangun, 4 di antaranya terdapat di Kaltara. “Hadirnya PLBN ini memiliki keuntungan bagi kita warga perbatasan. Salah satunya sebagai percepatan pertumbuhan ekonomi baru,”kata Samuel saat menjadi narasumber 
Talkshow Respons Kaltara di Kedai 99, Selasa (23/4).

Menurutnya, dengan dibangunnya PLBN itu sendiri akan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat. Sebab, adanya perdagangan lintas batas yang berkeadilan dengan negara tetangga. Dengan begitu, pembangunan PLBN ini diharapkan akan memberikan tingkat keamanan yang lebih bagi tapal batas di Kaltara.

“Kita harapkan PLBN ini dapat membangun daya saing bagi masyarakat perbatasan secara sosial ekonomi,”kata Samuel didampingi Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kaltara, Kementerian PUPR Dony Febriandi.

Sementara itu, Dony Febriandi pembangunan sarana kawasan pada PLBN tersebut memerlukan anggaran yang cukup besar. Sehingga rencana pembangunannya akan dilakukan menggunakan sistem kontrak tahun jamak (multiyears contract). Ia berharap, sarana pendukung PLBN yang saat ini sudah dibangun agar segera difungsikan.

“Kami meminta partisipasi aktif dari pemerintah kabupaten setempat, jangan sampai sarana pendukung yang sudah ada hanya menjadi monument. Ini harus segera difungsikan, ”katanya.(humas)
Baca selengkapnya »
Last Updated 2019-04-23T08:49:30Z

Redaksi on Selasa, April 23, 2019
KENANG-KENANGAN : Gubernur Kaltara, Dr H Irianto Lambrie menerima plakat sebagai kenang-kenangan dari Direktur Operasi (Dirops) Seskoal Kolonel Laut (P) Gunardi di Ruang Rapat Lantai 1 Kantor Gubernur, Senin (22/4).
TANJUNG SELOR | penakaltara.com, Bertempat Ruang Rapat Lantai 1 Sekretariat Daerah, Gubernur Kaltara, Dr H Irianto Lambrie menerima kunjungan dari Siswa Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut (Seskoal). Kunjungan tersebut bertujuan untuk menggali informasi mengenai strategi pertahanan keamanan di Kaltara sebagai bahan penelitian siswa Seskoal.

Rombongan Seskoal dipimpin langsung oleh Direktur Operasi (Dirops) Seskoal Kolonel (P) Gunardi Siang tadi bertempat di ruang rapat Lantai 1 Kantor Gubernur Kaltara, saya menerima kunjungan dari jajaran Siswa Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut (Seskoal). Rombongan dipimpin oleh irektur Operasi (Dirops) Seskoal Kolonel Laut (P) Gunardi.

Dalam pertemuan tersebut Gubernur memaparkan sejumlah hal yang menjadi fokus perhatiannya untuk Kaltara. Salah satunya adalah terkait peningkatan keamanan. Seperti diketahui, Kaltara memiliki ribuan kilometer panjang batas darat yang berhubungan langsung dengan Negara Malaysia. “Tak ayal, provinsi yang baru diresmikan 6 tahun silam ini dijuluki sebagai provinsi perbatasan,”kata Gubernur.

Karena itulah, banyak kebijakan strategis yang dirancang oleh pemerintah pusat dan daerah untuk Kaltara, meskipun kemampuan keuangan daerah cukup terbatas. Misalnya, pembangunan Pos Lintas Batas Negara di sejumlah titik yang diperkuat dengan Inpres Nomor 1 Tahun 2019. Selain itu, juga ada Pembangunan Toko Indonesia di Perbatasan Negara.  

Selain itu, fokus pemerintah dalam membangun kawasan perbatasan adalah persoalan akses jalan. Seperti diketahui, pemerintah pusat menargetkan pembangunan jalan paralel perbatasan di Pulau Kalimantan rampung pada tahun ini. Total panjang jalan paralel tersebut mencapai 1.920 kilometer yang tersebar di berbagai titik. Di Kaltara sendiri jalan paralel perbatasan mencapai 827 kilometer, dan yang baru terwujud sepanjang 147,8 kilometer.

“Alhamdulillah pemerintah pusat terus memberikan perhatiaannya terhadap daerah yang masih belia ini. Di wilayah Krayan, Kabupaten Nunukan, akses jalan sudah cukup mulus, bahkan ditargetkan dalam beberapa tahun ke depan sudah tembus ke Kabupaten Malinau,” katanya.

 Di samping infrastruktur jalan, persoalan peredaran narkoba di wilayah ini juga saya sampaikan. Kaltara berkomitmen untuk memberantas narkoba. Gubernur mengapresiasi kepada jajaran pihak keamanan yang terus berkomitmen untuk memberantas peradaran narkoba di Kaltara. (humas)
Baca selengkapnya »
Last Updated 2019-03-14T07:15:55Z

Redaksi on Kamis, Maret 14, 2019

SUBSIDI : Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie saat meninjau realisasi pelaksanaan SOA di Kaltara, belum lama ini.
TANJUNG SELOR | penakaltara.com, Masyarakat di wilayah perbatasan dan pedalaman Kalimantan Utara (Kaltara) tak lagi harus membayar mahal untuk menggunakan angkutan penerbangan. Subsidi Ongkos Angkut (SOA) untuk penumpang penerbangan ke wilayah pedalaman dan perbatasan mulai direalisasikan pada Maret ini,.

Saat ini, sesuai informasi dari Dinas Perhubungan (Dishub) Kaltara, pemberian SOA senilai Rp 47 miliar, yang bersumber  dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2019, sedang dalam proses lelang. 

“Insya Allah pada Maret ini SOA penerbangan sudah mulai jalan. Sesuai laporan dari Dinas Perhubungan, sekarang sedang berlangsung proses lelang. Dalam waktu dekat lelang akan selesai, sehingga jika tidak ada halangan pertengahan atau di akhir Maret, penerbangan bersubsidi tersebut bisa mulai beroperasi,” kata Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie.

Secara rinci, terangnya, Pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengalokasikan anggaran sebesar Rp 35 miliar untuk SOA penumpang penerbangan. Sementara dari Pemprov Kaltara melalui APBD 2019, menganggarkan Rp 12 miliar. Secara total tahun ini alokasi anggaran untuk SOA Penerbangan mencapai Rp 47 miliar.

Gubernur mengatakan, SOA ini diberikan untuk mengurangi beban ongkos transportasi ke wilayah perbatasan. Program SOA penerbangan sudah berjalan sejak beberapa tahun terakhir.  “Besaran subsidinya sekitar Rp 600 ribu sampai Rp 700 ribu. Jadi, misalnya  harga tiket Rp 1 juta, ongkos yang dibayarkan oleh warga hanya Rp 300 ribu hingga Rp 400.000 per orang,” jelasnya.  

“Program ini sangat bagus, karena sangat membantu masyarakat di wilayah perbatasan dan pedalaman yang selama ini hanya bisa menggunakan pesawat, sebagai satu-satunya alat transportasi,” lanjut Gubernur.

Selain memberikan subsidi, imbuh Irianto, bersamaan dengan ini, Pemerintah juga berupaya membangun sarana infrastruktur jalan dan jembatan ke daerah perbatasan, sebagai pembuka keterisolasian wilayah. Sehingga, ke depan masyarakat tidak hanya berharap pada angkutan penerbangan saja, yang ongkosnya sangat tinggi.

Secara terpisah, Kepala Dishub Kaltara Taupan Madjid mengatakan, pemberian SOA, utamanya yang didanai APBN tahun ini ada penambahan rute baru. Penetapan rute dari APBN ini, untuk memenuhi aspirasi masyarakat di wilayah sasaran mengenai keterjangkauan transportasi. Sehingga membantu meningkatkan perekonomian masyarakat setempat.

Rute baru itu, antara lain Data Dian, Pujungan, Mahak Baru, Long Sule dan Long Alango yang berada di Kabupaten Malinau. Kemudian 2 rute lainnya, yakni Long Layu dan Binuang yang berada di Kabupaten Nunukan. “Rute ini dinilai sebagai daerah yang sulit dijangkau. Baik oleh transportasi darat maupun laut,” ungkapnya.

Taupan menambahkan, masih di program yang sama, pada APBD Kaltara 2019 juga teralokasikan untuk SOA ini. Nilainya sekitar Rp 12 miliar. Untuk mensubsidi penerbangan pada 9 rute PP yang akan dilayani. Yakni Tanjung Selor-Long Alango, Tanjung Selor-Long Pujungan, Tanjung Selor-Long Sule, Tanjung Selor-Data Dian, Tanjung Selor-Mahak Baru, Tanjung Selor-Long Bawan, Tanjung Selor-Long Ampung, Nunukan-Binuang, dan Nunukan-Long Layu.

Sebagai informasi, pada 2018, SOA dari APBN dengan nilai anggaran sekitar Rp 21 miliar telah terealisasi 15 rute. Sedangkan dari APBD, pada 2018 dikucurkan dana sebesar Rp 12 miliar. Dengan perkembangan ini, maka dukungan APBD untuk SOA 2019 akan menyesuaikan. 

Dengan maksud agar tidak tumpang tindih dengan SOA APBN. “Jika semakin banyak operator penerbangan perintis yang dapat mengikuti lelang SOA baik APBN maupun APBD, maka proses lelang bisa lebih cepat,” tutupnya. (humas)
Baca selengkapnya »
Last Updated 2019-03-05T01:24:58Z

Redaksi on Senin, Maret 04, 2019

KUNLAP : Tim dari Pemerintah RI melalui Pemprov Kaltara bersama Pemerintah Malaysia meninjau rencana pembangunan PLBN di Seimanggaris Indonesia – Serudong Malaysia, beberapa waktu lalu. 
NUNUKAN | penakaltara.com, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) bersama Pemerintah Malaysia menggelar kunjungan lapangan (kunlap) ke titik lokasi rencana pembukaan Pos Lintas Batas Negara Indonesia-Malaysia pada Sabtu (2/3) lalu. Titik lokasi yang dikunjungi adalah Seimanggaris Indonesia dan Serudung Malaysia.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kaltara, Datu Iqra Ramadhan mengungkapkan, titik lokasi rencana pembangunan PLBN itu terletak pada koordinat A708 dan A485 yang terletak di area lokasi Pos Gabungan (Posgab) RI dengan Malaysia. 

“Kedua titik itu nantinya akan dibicarakan pada tingkat Sosek Malindo lagi. Titik mana yang disepakati, karena batas negara menyangkut dengan kedaulatan negara ketahanan keamanan sosial ekonomi  termasuk kelestarian lingkungan,” kata Datu Iqra.
Tentunya, kedua titik lokasi rencana pembangunan PLBN itu akan dievaluasi kembali dengan terus melakukan koordinasi bersama pemerintah pusat melalui Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP). 

“Dari hasil evaluasi pemerintah pusat itu nanti akan diketahui titik mana yang cocok untuk Indonesia, begitu juga dengan pihak Malaysia, kalau sudah sepakat, titik itu akan dianggarkan pada tahun 2020 untuk pembangunannya,” bebernya.

Turut hadir dalam kunjungan itu, Bupati Nunukan, Kepala Desa Sekaduyan Taka, Kasdim 0911 Nunukan, Perwakilan Polres Nunukan, Perwakilan Lanal Nunukan, Wadan Satgas Yonif 613/Rja, Imigrasi Nunukan, Bea Cukai Nunukan, Karantina Nunukan, Kejaksaan Nunukan, BNPP, KJRI Kota Kinabalu, KRI Tawau, Delegasi Sosek Malindo dan Delegasi Majlis Keselamatan Negara, Negri Sabah beserta Rombongan, Tentara Diraja Malaysia dan Polis Diraja Malaysia.

Seperti diketahui, Indonesia melalui Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara), bersama Malaysia melalui Pemerintah Negeri Sabah sepakat untuk menyediakan anggaran pengembangan dan pembangunan di kawasan perbatasan kedua negara. Utamanya di Serudong, Malaysia dan Seimenggaris, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kaltara di Indonesia. Anggaran itu dikabarkan akan dialokasikan mulai 2020 mendatang.

“Pemerintah Malaysia melalui Pemerintah Negeri Sabah akan mengusulkan anggaran pembangunan kawasan perbatasan itu di dalam RMK 12 (Rancangan Malaysia Ke-12). Namun, sebelumnya akan dipastikan dulu titik pembangunan di kedua negara,” kata Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie yang mewakili Pemerintah Indonesia juga Pemprov Kaltara pada Persidangan Sosek-Malindo Peringkat Negeri Sabah/Tingkat Provinsi Kaltara di The Pacific Sutera Harbour, Kinabalu, Sabah, Malaysia pada 18 Februari 2019.

Pemerintah Malaysia, kata Irianto, setuju menjadikan Unit Perancang Ekonomi Negeri (UPEN) Sabah sebagai agensi penyelaras untuk menelisik pembangunan kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia, khususnya di Serudong secara holistik. “Tentu saja, Pemprov Kaltara sebagai wakil Pemerintah Indonesia menyambut baik niatan ini. Sepanjang itu demi pembangunan dan kemajuan kawasan perbatasan di kedua negara,” jelas Gubernur.

Dalam pertemuan tersebut, disepakati pula untuk ditindaklanjuti lebih jauh dengan membawa rekomendasi tersebut ke pihak berwenang pada tingkat pusat di pemerintahan masing-masing. 

“Pemerintah Sabah akan menyampaikan rekomendasi ini kepada Kementerian Dalam Negeri (KDN) Malaysia, begitupula Pemprov Kaltara akan menyampaikan kesepakatan yang dicapai kepada Mendagri (Menteri Dalam Negeri) selaku kepala BNPP (Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan). Termasuk, mengusulkan Serudong sebagai salah satu pintu masuk dalam BCA (Bordet Crossing Agreement) dalam perjanjian kedua belah negara,” urai Irianto. (humas)
Baca selengkapnya »
Last Updated 2019-02-22T06:08:49Z

Redaksi on Jumat, Februari 22, 2019
PENGAWASAN : Kepala Satpol PP Kaltara Datu Balam bersama tim pengawasan lintas batas negara, Rabu (20/2).
NUNUKAN | penakaltara.com, Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr H Irianto Lambrie menerbitkan Surat Keputusan (SK) Nomor 188.44/K.76/2019 tentang Pengawasan Lintas Batas Negara di Provinsi Kaltara. Menindaklanjuti hal itu, dibentuklah tim pengawasan lintas batas negara Provinsi Kaltara yang dikoordinatori oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kaltara. Tim ini melibatkan sejumlah unsur teknis pengawasan. Di antaranya, pihak kecamatan, unsur intelijen, kepolisian, TNI, keimigrasian, dan lainnya.

Kepala Satpol PP Provinsi Kaltara Datu Balam menjelaskan, dalam pelaksanaan tugasnya, tim akan melakukan tindakan langsung di lapangan. “Dokumen yang terkait lintas batas akan diperiksa oleh tim teknis. 

Seperti, dokumen keimigrasian, karantina, bea cukai dan lainnya,” kata Datu Balam di sela Rapat Koordinasi (Rakor) Lintas Batas Negara yang dirangkaikan dengan kegiatan pengawasan lintas batas negara di Kantor Satpol PP Desa Sungai Pancang, Kecamatan Sebatik Utara, Kabupaten Nunukan, Rabu (20/2).

Adapun titik yang disasar, adalah pelabuhan sawmill Sungai Pancang, Pelabuhan Lalosalo Aji Kuning dan dermaga Bambangan. “Tim akan menanyakan langsung kelengkapan dokumen dari pelintas batas. Meski melakukan pengecekan dokumen, tim tidak melakukan penindakan atau eksekusi. Hanya sebatas peringatan dan imbauan untuk melengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan,” jelas Datu Balam.

Upaya pengawasan lintas batas negara ini juga berkaitan dengan upaya pemberantasan peredaran narkotika dan obat-obatan terlarang (Narkoba).(humas)
Baca selengkapnya »
Last Updated 2019-02-21T07:50:15Z

Redaksi on Kamis, Februari 21, 2019
PERSAHABATAN : Gubernur Kaltara Dr H Irianto dan Ketua Menteri Sabah YAB Datuk Seri Panglima Mohd. Shafie Apdal berfoto bersama jajaran pemerintah masing-masing, belum lama ini.

JAKARTA | penakaltara.com, Ditargetkan pada 2020, pembangunan wilayah perbatasan Malaysia dan Indonesia, tepatnya antara Negeri Sabah, Malaysia dengan Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) akan direalisasikan oleh kedua belah pihak. 

Ini sejurus dengan disepakatinya penganggaran pembangunan wilayah perbatasan masing-masing dalam pertemuan Sosial Ekonomi Malaysia Indonesia (Sosek-Malindo) Peringkat Negeri Sabah/Tingkat Provinsi Kaltara di Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia pada 18 hingga 19 Februari lalu. Demikian disampaikan Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie, sekaligus wakil Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara dalam pertemuan tersebut, Rabu (20/2).

Diungkapkan Gubernur, guna memastikan hal ini terealisasi, Pemprov Kaltara akan membahasnya dengan pihak-pihak berkompeten. Baik di lingkup internal Pemprov Kaltara, maupun dengan pemerintah pusat. 
Infografis : Keputusan Pertemuan Sosek - Malindo Tingkat Negeri Sabah /Provinsi Kaltara 2019.
“Sudah disepakati, kedua belah pihak akan memastikan tersedianya anggaran pembangunan kawasan perbatasan pada 2020. Pemerintah Sabah sendiri, akan mengajukan usulan pendanaannya kedalam RMK 12 (Rancangan Malaysia ke-12) setelah titik pembangunan ditetapkan,” ungkap Irianto.

Kecamatan Seimenggaris sendiri, berada di wilayah Kabupaten Nunukan. Sementara Serudong, sejak 1 Januari 2019 ditetapkan berada di wilayah Kalabakan, Sabah, Malaysia. 

“Sebagai daerah baru, pengembangan Serudong nantinya akan melibatkan pula Pemerintah Daerah Kalabakan. Serudong sendiri, direncanakan Pemerintah Negeri Sabah menjadi pintu masuk baru dalam daftar BCA (Border Crossing Agreement) antara Indonesia-Malaysia,” papar Gubernur.

Untuk mempercepat terealisasinya kesepakatan ini, Pemerintah Negara Sabah telah menunjuk Unit Perancang Ekonomi Negeri (UPEN) Sabah sebagai penyelaras pengembangan kawasan Serudong. Sedangkan, Pemprov Kaltara melalui Biro Pengelolaan Perbatasan Negara yang berkoordinasi dengan Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) juga kementerian terkait. 

“Di tingkat lebih tinggi, Pemerintah Negeri Sabah juga akan melibatkan Kementerian Dalam Negeri (KDN) Malaysia dalam pelaksanaan kesepakatan ini,” ungkap Irianto.

Lebih jauh, akan digelar pertemuan lebih lanjut untuk memastikan rencana secara holistik dalam aspek pembangunan dan implikasi kewenangan masing-masing pihak.

“Rencananya, 2 Maret mendatang akan digelar Lawatan Kerja Teknikal Bersama antara Pemprov Kaltara dan Sabah. Mengenai lokasinya, nanti akan disepakati Pemerintah Negeri Sabah dengan tim Sosek-Malindo Kaltara,” tutup Irianto.(humas)
Baca selengkapnya »
Langganan: Postingan (Atom)