 |
| Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie |
TANJUNG SELOR | penakaltara.com, Para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah
(OPD) di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara),
khususnya yang menjadi sampling audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) agar tidak
melakukan perjalanan dinas, baik dalam maupun luar daerah selama proses
pemeriksaan berlangsung. Hal tersebut disampaikan Gubernur Kaltara Dr H Irianto
Lambrie saat memimpin rapat staf dengan para kepala OPD di ruang pertemuan lantai
1 Kantor Gubernur Kaltara, Senin (1/4).
Gubernur menilai sangat penting seorang kepala OPD untuk
berada di tempat, saat pemeriksaan berlangsung. Tujuannya, untuk mempercepat
dan mempermudah petugas pemeriksa saat melakukan konfirmasi atau dukungan data
yang dibutuhkan. “Selama pemeriksaan berlangsung, jangan keluar daerah dulu.
Terkecuali, ada kegiatan yang sangat penting dan seizin Gubernur,” kata
Irianto.
Imbauan Gubernur ini juga berkaitan dengan upaya Pemprov
Kaltara untuk mengukir sejarah baru, sebagai provinsi baru yang berhasil meraih
Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 5 kali berturut-turut di Indonesia. “Audit
saat ini, menjadi penting karena menjadi pertaruhan kemampuan Pemprov Kaltara
untuk dapat meraih Opini WTP 5 kali berturut-turut,” ungkap Gubernur.
Diketahui bahwa dalam pemeriksaan kali ini, BPK akan memeriksa
apakah pengelolaan keuangan di Pemprov Kaltara telah bermanfaat dalam memenuhi
visi dan misi yang digaungkan selama ini.
Ada 4 indikator yang menjadi fokus BPK, yakni mengenai
kemampuan pengelolaan keuangan daerah dalam mempengaruhi penurunan rasio indeks
kemiskinan. Lalu, kemampuan menurunkan ratio indeks pengangguran, gini rasio atau
ketimpangan pendapatan dan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
BPK sendiri menilai, ada 2 hal yang perlu ditindaklanjuti
oleh Pemprov Kaltara untuk meraih Opini WTP yang kelima. Yakni memperbaiki
pencatatan aset tetap serah terima aset P3D dari kabupaten dan kota kepada
Pemprov Kaltara yang dinilai belum tertib sepenuhnya. Dan, membenahi penyajian
akun pada beberapa OPD yang dinilai tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya.
Ingatkan Percepatan
Pelelangan
Selain itu, pada kesempatan tersebut, Gubernur juga akan menerbitkan
surat edaran tentang percepatan pelaksanaan pelelangan pengadaan barang/jasa pemerintah
tahun 2019. Edaran ini ditujukan kepada seluruh kepala OPD di lingkup Pemprov Kaltara.
Edaran itu, akan menegaskan instruksi
Gubernur mengenai kewajiban kepala OPD untuk menyampaikan dokumen pelelangan kepada
pihak pelaksana pelelangan dalam waktu selambat-lambatnya 2 minggu sejak edaran
disampaikan. “Apabila sampai batas waktu yang ditentukan ternyata tidak juga diserahkan
maka kegiatannya dibatalkan. Terkecuali dengan izin Gubernur,” kata Irianto.
Pernyataan tersebut, bersandar
pada fakta bahwa hingga April ini, belum ada program kegiatan yang telah ditandatangani
kontrak kerjanya oleh Gubernur. Sesuai data Biro Pembangunan Sekretariat Provinsi
(Setprov) Kaltara, hingga akhir Maret lalu ada 16 OPD dengan 365 Pejabat Pelaksana
Teknis Kegiatan (PPTK) yang mengajukan pelelangan. Sementara, jumlah paket kegiatan
yang telah masuk kedalam aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP)
sebanyak 119 kegiatan. “Dari itu, 30 paket kegiatan sudah selesai tender dan telah
ditetapkan pemenangnya. Sementara itu, 42 paket dalam proses evaluasi, dan 2 paket
harus tender ulang,” jelas Gubernur.
Sekaitan dengan realisasi kegiatan, Gubernur
juga memberikan perhatian terhadap rencana pembebasan lahan untuk pembangunan Kota
Baru Mandiri (KBM) Tanjung Selor. “Untuk pembebasan lahan ini, saya pastikan telah
sesuai dengan undang-undang. Disini, Pemprov hanya bertugas menyediakan anggaran,
dan yang melakukan pembebasan adalah BPN (Badan Pertanahan Nasional),” ungkap Irianto.
Gubernur juga menyinggung persoalan pembangunan
RSUD Tipe B Tanjung Selor yang mengandalkan pinjaman PT Sarana Multi Infrastruktur
(SMI). “Dalam pelaksanaannya nanti, anggaran yang diperoleh jangan hanya dimanfaatkan
untuk membangun fisik saja. Tapi juga harus mampu menyediakan peralatan medisnya,
juga sarana penunjang lainnya,” ujar Gubernur. Tak itu saja, Irianto pun berharap
pada tahun ini pembangunan fisik Pelabuhan Tengkayu II harus tuntas.(humas)
Komentar Anda: