Rubrik "EKONOMI."
Tampilkan postingan dengan label EKONOMI.. Tampilkan semua postingan
Last Updated 2019-01-24T10:02:12Z

Redaksi on Senin, Januari 14, 2019
Gubernur Kaltara, Dr H Irianto Lambrie saat menghadiri pertemuan tahunan industri jasa keuangan di Hotel Ritz Carlton, Tampak, Gubernur Kaltara berfoto bersama Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, Jumat (11/1)
PERTEMUAN TAHUNAN : Gubernur Kaltara, Dr H Irianto Lambrie menghadiri pertemuan tahunan industri jasa keuangan di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, Jumat (11/1) lalu. Tampak, Gubernur Kaltara berfoto bersama Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo dan Tokoh Nasional KH Prof. Dr. Nazaruddin Umar.

JAKARTA Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr H Irianto Lambrie menghadiri pertemuan tahunan industri jasa keuangan yang dibuka oleh Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, (Jumat 11/1).

Acara yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ini mengambil tema Kolaborasi Membangung Optimisme dan Akselerasi Pertumbuhan Berkelanjutan.
Sejumlah tamu turut hadir, mulai pimpinan MPR, DPR dan DPD RI, Gubernur Bank Indonesia, para menteri Kabinet Kerja, Gubernur serta pimpinan asosiasi dan lembaga jasa keuangan se-Indonesia.
Dalam acara tersebut, disampaikan Gubernur, Wapres memberikan sejumlah arahan. Salah satunya mengajak seluruh stakeholder yang meliputi Industri Jasa Keuangan dan pemerintah dapat berkolaborasi mencapai kinerja yang baik.

Wapres juga optimis bahwa perekonomian Indonesia akan membaik di Tahun 2019 ini. Pak Wapres mengingatkan, pada tahun ini yang merupakan tahun politik semua sektor harus  kerja keras dan bekerjasama dengan baik agar bisa menciptakan peluang ekonomi yang baik, ujarnya.

Menurut Irianto, disampaikan Wapres, krisis ekonomi yang sempat melanda Indonesia pada tahun 1998 lalu memberi banyak pelajaran dan pengalaman. Terutama, cara mengendalikan sektor keuangan, sehingga saat ini pemerintah telah mampu mengantisipasi terjadinya krisis yang terjadi.
Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Republik Indonesia Wimboh Santoso menegaskan akan berkomitmen memperkokoh stabilitas sistem jasa keuangan dan meningkatkan peran sektor jasa keuangan, khususnya dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional serta mendukung pemerataan pembangunan.

Gubernur Kaltara, Dr H Irianto Lambrie bersama Tokoh Nasional KH Prof. Dr. Nazaruddin Umar, Jumat (11/1)
Di hadapan undangan yang hadir, Wimboh menegaskan bahwa OJK akan senantiasa hadir untuk memberikan kemudahan dalam mendukung sektor sektor prioritas pemerintah untuk memberikan ruang gerak sektor riil yang lebih besar. Disampaikan tren pertumbuhan yang positif masih akan terus berlangsung. Dia menyebut perekonomian yang diprediksi mampu tumbuh 5,3 persen dengan inflasi yang terjaga relatif rendah di level 3,5 persen turut mendukung terciptanya iklim yang kondusif.
Sementara itu, di sela-sela mengikuti kegiatan ini, seperti biasa Gubernur menyempatkan untuk berdiskusi dengan para tamu undangan yang hadir. Ada Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, Gubernur Sulawesi Tenggara, Ali Mazy, dan juga bersama tokoh nasional, KH Prof. Dr. Nazaruddin Umar . (Humas)

Baca selengkapnya »
Last Updated 2018-10-26T07:43:09Z

on Jumat, Oktober 26, 2018
BULUNGAN, penakaltara.com | Rumah salah seorang anggota dewan Kabupaten Bulungan

dilelang. Lelang tersebut dilakukan oleh KPKNL Tarakan atas permohonan PN Tanjung Selor yang mana PN Tanjung Selor juga bertindak atas permohonan dari pihak yang menang perkara No. 17/Pdt.G/2017/PN Tjs

Dalam portal lelang disebutkan bahwasanya nilai limit yang ditentukan oleh Ketua PN Tanjung Selor sebesar Rp. 2,124,000,000,-. "Jika ada pembelinya maka nilai itu akan otomatis jadi pembayaran atas nilai pokok hutang," ujar kuasa hukum Pemohon, Jerry Fernandez SH.,CLA.

Ketika ditanyai apakah mencukupi nilai pokok hutang keseluruhan, Jerry menjelaskan bahwasanya hutang pokok hingga oktober 2018 yang wajib dibayarkan oleh pihak yang kalah yakni sedikitnya 2,4 Miliar. "Jadi sisanya dari nilai limit akan diajukan lagi untuk penetapan atas sita barang lainnya hingga mencukupi," tandas Jerry.

Bagi masyarakat yang berminat mengikuti lelang ini silahkan saja klik link dibawah ini :
Lelang Rumah Mewah di Tanjung Selor
Baca selengkapnya »
Last Updated 2018-06-08T08:06:33Z

on Jumat, Juni 08, 2018
Foto Humas Pemprov Kaltara
 KAJIAN EKONOMI : Plt Sekprov Kaltara H Syaiful Herman saat membuka Diseminasi Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Kaltara, kemarin (5/6).





TANJUNG SELOR, Penakaltara.com -– Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) memberlakukan 11 kebijakan prioritas untuk direalisasikan. Sementara untuk 2019, sesuai dengan arahan Pemerintah Pusat maka kebijakan proritas itu disinergikan dengan program nasional.

Alhasil, ada 4 program yang akan dilecut realisasinya tahun depan. Yakni, program pembangunan infrastruktur, penurunan angka kemiskinan, pendidikan dan kesehatan. Demikian disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltara H Syaiful Herman saat membuka Diseminasi Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional bertema Percepatan Pembangunan Infrastruktur dalam Mendorong Perekonomian Provinsi Kaltara gelaran Kantor Perwakilan (KPw) Bank Indonesia (BI) Provinsi Kaltara di Ruang Pertemuan Lantai I Gedung Gadis Pemprov Kaltara, Selasa (5/6).

Dari sinergitas program tersebut, diharapkan sejumlah program dapat terealisasi dengan baik di 2019. Di antaranya, peningkatan pengembangan hilirisasi industri juga terealisasinya pembangunan Kota Baru Mandiri (KBM) sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN). “Keppres (Keputusan Presiden) soal KBM masih digodok di Setneg (Sekretariat Negara),” kata H Syaiful.
Sementara itu, berdasarkan kajian ekonomi BI KPw Provinsi Kaltara, indikator makro ekonomi Kaltara tetap kuat pada triwulan I 2018. Dimana, indikator Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) untuk kuartal I 2018 sebesar 5,6 persen atau lebih baik daripada PDRB 2016 sebesar 3,7 persen, dan turun 1,0 persen dari 2017 sebesar 6,6 persen. Sementara dari indikator inflasinya, pada April 2018 (yoy) sebesar 2,20 persen. 

Atau lebih baik daripada inflasi pada periode yang sama dua tahun sebelumnya. Dimana pada 2017 sebesar 2,77 persen, dan 2016 sebesar 4,31 persen. Dijelaskan Kepala KPw BI Provinsi Kaltara Hendik Sudaryanto, kuatnya indikator makro ekonomi Kaltara pada triwulan I juga dipengaruhi oleh realisasi pendapatan dan belanja daerah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Provinsi
Kaltara 2017. 

Dimana realisasi pendapatan tercatat sebesar Rp 1,52 triliun, dan realisasi belanja sebesar Rp 694 miliar. “Ekonomi Kaltara triwulan I 2018 masih didominasi oleh sektor primer. Seperti, lapangan usaha pertambangan dan pertanian yang berkontribusi signifikan. Komoditas utama pertambangan dan pertanian ini berorientasi ekspor sehingga ekonomi Kaltara bergantung pada kondisi ekonomi global,” jelas Hendik.

Berdasarkan lapangan usaha, maka pangsa ekonomi Kaltara berturut-turut dari yang terbesar, adalah pertambangan 27,6 persen, pertanian 15,9 persen, konstruksi 13,3 persen, perdagangan 11,4 persen, industri pengolahan 9,7 persen, dan lainnya 22,2 persen. 

Sementara berdasarkan pengeluaran, pangsa ekonomi tertinggi berasal dari investasi 34,4 persen, net ekspor AD 26,1 persen, ekspor luar negeri 18,6 persen, konsumsi rumah tangga 16,9 persen, dan konsumsi pemerintah 5,1 persen. “Perekonomian Kaltara pada triwulan I tumbuh 5,6 persen (yoy), namun melambat dibandingkan triwulan sebelumnya. 

Melambatnya ekonomi Kaltara dipengaruhi oleh melambatnya kinerja lapangan usaha utama, yaitu pertambangan,” ungkap Hendik. BI juga melakukan mapping industri berbasis ekspor di Kaltara. Dimana, diketahui bahwa industri ekspor Kaltara masih berada pada kategori produk bernilai tambah rendah. Atau, masih terkonsentrasi pada bahan mentah dan kurangnya penerapan teknologi dalam industri terutama di sektor pertambangan.


REPORTER : HUMAS PEMPROV
Baca selengkapnya »
Last Updated 2018-06-05T21:18:27Z

on Rabu, Juni 06, 2018
Foto Humas Pemprov Kaltara
ANTISIPASI : Antrean warga untuk memperoleh elpiji tabung 3 kilogram.


TANJUNG SELOR, Penakaltara.com – Menjelang hari raya Idulfitri 1439 Hijriah, pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Liquified Petroleum Gas (LPG) atau elpiji di Kalimantan Utara (Kaltara) pastikan aman. Baik sepekan sebelum dan sesudah Idulfitri.

Demikian disampaikan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) Ferdy Manurun Tanduklangi, belum lama ini.

“Kami sudah berkoordinasi dengan Pertamina. Dan, hasil koordinasi dengan pertamina bahwa untuk mengantisipasi kelangkaan BBM dan elpiji itu mereka telah menyiapkan tambahan kuota,” ungkap Ferdy.

Tambahan kuotanya, untuk BBM sekitar 8 persen dari kuota eksisting untuk wilayah Kaltara. Adapun total kuota BBM untuk Kaltara, untuk minyak tanah 1.235 Kilo Liter, Solar 29.264 Kilo Liter, dan Premium 87.558 Kilo Liter. 

“Teknis penyalurannya nanti, untuk Bulungan dan Tana Tidung akan di-handle dari Berau. Sementara untuk
Nunukan dan Malinau, dari Tarakan agar mempermudah penyaluran BBM, termasuk elpiji,” urai Ferdy.

Bahkan untuk mengantisipasi jika terjadi longsor atau hambatan dalam proses penyaluran di wilayah Nunukan dan Malinau, Pertamina sudah menyiapkan angkutan pengganti melalui laut. Sementara untuk wilayah Bulungan, Pertamina menyiapkan tambahan satu unit mobil pengangkut BBM. 

“Saat ini, mobil pengangkut BBM di Bulungan baru 4 unit. Jadi, kalau ditambah 1, menjadi 5 unit. Dan, apabila masih kurang, maka akan ditambah lagi oleh Pertamina,” jelas Ferdy.

Sementara untuk elpiji, Pertamina menambah pasokannya sebesar 10 hingga 12 persen dari stok sebelumnya, yang sebesar 9.820 Metric Ton. 

“Pasokan elpiji ini keseluruhan, dimana untuk penyalurannya tetap normal. Hanya stoknya yang ditambah,” jelasnya.

Dikabarkan juga, guna memperlancar penyaluran BBM dan elpiji di Kaltara, Pertamina akan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Lebaran di setiap kabupaten dan kota. Satgas ini akan melakukan koordinasi intensif dengan penyalur BBM dan elpiji. 

“Satgas juga berkoordinasi dengan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Disperindagkop-UKM) kabupaten dan kota. Sekaligus menentukan jadwal operasi pasar,” tuntas Fredy.


GRAFIS
Kuota BBM Per Kabupaten/Kota di Kaltara
1. Kota Tarakan
- Minyak Tanah : 0 KL
- Solar : 18.108 KL
- Premium : 46.794 KL

2. Kabupaten Bulungan
- Minyak Tanah : 0 KL
- Solar : 2.830 KL
- Premium : 12.050 KL

3. Kabupaten Nunukan
- Minyak Tanah : 911 KL
- Solar : 4.896 KL
- Premium : 15.326 KL

4. Kabupaten Malinau
- Minyak Tanah : 0 KL
- Solar : 3.198 KL
- Premium : 10.502 KL

5. Kabupaten Tana Tidung
- Minyak Tanah : 324 KL
- Solar : 232 KL
- Premium : 2.885 KL

TOTAL
- Minyak Tanah : 1.235 KL
- Solar : 29.264 KL
- Premium : 87.558 KL

Kuota Isi Ulang LPG 3 Kg Tahun 2018
1. Kabupaten Bulungan : 3.751 MT
2. Kabupaten Nunukan : 1.652 MT
3. Kab. Tana Tidung : 316 MT
4. Kota Tarakan : 3.400 MT
5. Kabupaten Malinau : 700 MT

TOTAL : 9.820 MT

Sumber : Dinas ESDM Provinsi Kaltara, 2018


REPORTER : HUMAS PEMPROV
Baca selengkapnya »
Last Updated 2018-06-05T21:13:30Z

on Rabu, Juni 06, 2018
Foto Humas Pemprov Kaltara
PASAR MURAH : Gelaran Pasar Murah Ramadan oleh Disperindagkop UMKM di Kabupaten Bulungan, Senin (4/6).


TANJUNG SELOR, Penakaltara.com – Seperti tahun lalu, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengan (Disperindagkop-UMKM) Kalimantan Utara (Kaltara) kembali menggelar Pasar Murah Ramadan 1439 Hijriah. 

Sasarannya, masyarakat awam, utamanya warga kurang mampu. Pasar murah ini akan digelar di dua daerah, yakni Kabupaten Bulungan dan Tana Tidung. Untuk Bulungan digelar mulai 4 hingga 5 Juni, atau hingga hari
ini. 

Sementara Tana Tidung, dimulai 6 hingga 7 Juni. Ada beberapa produk bahan pokok dijual di pasar murah itu. Yakni, beras, gula, minyak goreng, bawang merah dan bawang putih. Harganya menggunakan harga distributor. Semisal, beras dengan berat 10 kilogram dijual Rp 125 ribu, bawang putih Rp 22 ribu per kilogram dan lainnya. 

“Sangat besar harapan kami, dengan digelarnya pasar murah ini, masyarakat utamanya yang kurang mampu dapat terbantu dalam memenuhi kebutuhan pokok menjelang Idulfitri,” ungkap Kepala Disperindagkop-UMKM Kaltara Hartono. 

Pada pasar murah ini, dilibatkan sejumlah distributor bahan pokok di wilayah Bulungan dan Tana Tidung. Selain Pasar Murah Ramadan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara melalui Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) juga membuka Posko juga telah membuka Pos Komando Satuan Tugas (Posko Satgas) Ketenagakerjaan Peduli Lebaran Tahun 2018 sejak kemarin (4/6).

Posko ini bersekretariat di Posko Satgas Ketenagakerjaan Peduli Lebaran Tahun 2018 ditempatkan di Kantor Disnakertrans Provinsi Kaltara, Jalan Katamso, Tanjung Selor Hilir, Kabupaten Bulungan. Posko ini dibentuk berdasarkan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembayaran Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2018 tertanggal 8 Mei 2018. 

Salah satunya, terkait penegasan agar para gubernur dan bupati serta walikota untuk memperhatikan, mengawasi dan menegaskan para pengusaha di wilayahnya untuk membayar Tunjangan Hari Raya (THR) keagamaan tepat waktu. Serta, imbauan kepada para gubernur dan bupati juga walikota untuk mendorong perusahan di wilayahnya menyelenggarakan mudik lebaran bersama.

 “Kami berupaya memaksimalkan peran posko ini. Dari itu, selain ada petugas yang stand by juga ada line telepon pengaduan serta media sosial berupa Whatsapp (WA) untuk menerima laporan dan aduan mengenai pembayaran THR,” papar Armin Mustafa, Kepala Disnakertrans Provinsi Kaltara. Ada 3 nomor ponsel yang disiapkan Disnakertrans untuk menerima aduan itu, yakni 0812-55-57520, 0812-54-04776, dan 0812-58-03102.

REPORTER : HUMAS PEMPROV
Baca selengkapnya »
Last Updated 2018-05-17T14:04:30Z

on Kamis, Mei 17, 2018
Foto Humas Pemprov Kaltara
PASAR MURAH : Pasar Murah gelaran Disperindagkop-UKM Kaltara, tahun lalu.


TANJUNG SELOR, Penakaltara.com – Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Disperindagkop-UKM) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) akan menggelar operasi pasar murah selama bulan Ramadan 1439 Hijriah/2018 Masehi. Hal itu disampaikan Kepala Disperindagkop-UKM Kaltara Hartono di Kantor Gubernur, Rabu (16/5).

Dia berharap, dengan adanya operasi pasar murah ini dapat memudahkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangannya. Seperti halnya tahun lalu, pasar murah ini dioperasikan di 5 titik per kabupaten/kota. Untuk lokasinya, lanjut Hartono masih dibicarakan. 

“Jadi, masing-masing kabupaten/kota akan ada 5 titik pasar murah selama bulan Ramadan. Kita akan buat jadwalnya dan kita sampaikan ke masyarakat,” sebutnya.

Tak terlepas dari itu, Hartono juga memastikan stok beras di Kaltara selama bulan Ramadan hingga perayaan Idul Fitri tetap aman. Disperindagkop-UKM Kaltara juga telah membentuk satuan tugas (Satgas) untuk mengawasi harga pangan dan barang.

“Alhamdulillah, stok beras hingga bulan depan masih aman, sehingga masyarakat tidak perlu risau. Beberapa waktu lalu sudah kita lakukan rapat dengan bidang terkait, kita juga telah membentuk satgasnya,” tutupnya.



REPORTER : HUMAS PEMRPOV
Baca selengkapnya »
Last Updated 2018-05-15T17:46:35Z

on Rabu, Mei 16, 2018
Foto Humas Pemprov Kaltara
PENGENDALIAN : Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie saat membuka Rakor TPID se-Kaltara Tahun 2018 di Kayan Hall Hotel Tarakan Plaza, Senin (14/5).



TARAKAN, Penakaltara.com – Seluruh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di wilayah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) diharapkan memahami dan mempedomani sejumlah perubahan aturan mengenai TPID. 

Yakni Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 23 Tahun 2017 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) No. 500.05-8135 Tahun 2017 tentang TPID.  Ini disampaikan Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) TPID se-Provinsi Kaltara Tahun 2018 di Kayan Hall Hotel Tarakan Plaza, Senin (14/5). Rakor kali ini mengangkat tema, Penguatan
Kelembagaan TPID Dalam Pengendalian Inflasi Daerah. 

“Kini sesuai dengan Keppres No. 23/2017 dan Kepmendagri No. 500.05-8135/2017 maka ketua TPID di kabupaten dan kota adalah bupati atau walikota (sebelumnya Sekretaris Daerah), untuk tingkat provinsi adalah gubernur (sebelumnya Sekretaris Provinsi), dan tingkat nasional adalah Menko Bidang Perekonomian,” kata Gubernur.

Dijelaskan pula oleh Irianto, inflasi adalah hal yang penting untuk dibahas dan ditindaklanjuti, utamanya di daerah. Inflasi bisa dilihat dari sisi politik, ekonomi, sosial dan budaya. 

“Dari sisi ekonomi, di dunia modern, inflasi berkaitan erat dengan pertumbuhan ekonomi. Dan, pertumbuhan ekonomi itu, salah satunya dipengaruhi oleh investasi. Investasi juga melihat tingkat inflasi di suatu daerah,” papar Gubernur.

Dari sisi politik, inflasi yang tak terkendali akan mempengaruhi jalannya roda pemerintahan. Bahkan, banyak pemimpin dunia yang runtuh kepemimpinannya karena inflasi yang sangat tinggi. 

“Inflasi yang lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi, akan mengakibatkan kebangkrutan sebuah negara. Lantaran, harga kebutuhan pokok naik, harga barang tak terkendali, nilai tukar mata uang tak bisa dikendalikan dan lainnya. Nah, disinilah peran BI untuk mengendalikan dan mengawasi peredaran uang di sebuah daerah. Harus diketahui, mata uang adalah salah satu bentuk harkat dan
martabat bangsa,” beber Gubernur.

Pertanyaan lainnya, sebut Irianto, kenapa pertumbuhan ekonomi penting? Ini karena, pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan.

“Investasi adalah pemicunya, dari itu investasi disebut sebagai mesin pertumbuhan ekonomi. Investasi tak mudah didatangkan ke wilayah ini. Dari itu, tingkat inflasi harus di bawah pertumbuhan ekonomi,” ungkap Irianto.

Sementara dari aspek sosial, secara langsung atau tidak langsung, tingginya inflasi bisa menimbulkan tingginya angka pengangguran. 

“Untuk itu, jangan menyepelekan inflasi. Kita harus mewaspadainya. Dari itu, setiap periodik, para gubernur diundang Presiden untuk membahas inflasi bersama tim inflasi nasional. Makanya, pemerintah daerah jangan menganggap enteng masalah inflasi,” kata Gubernur.

Dipaparkan pula oleh Gubernur, selama periode Januari dan April 2018, inflasi Kaltara relatif terkendali. 

“Salah satu ciri inflasi di Kaltara, adalah siklusnya yang akan naik pada momen-momen tertentu. Seperti hari besar keagamaan dan lainnya. Ramadan misalnya, dimana tingkat permintaan masyarakat akan barang atau kebutuhan pokok akan meningkat. Sementara, persediaan terbatas,” urai Irianto.

Gubernur juga meminta kepada setiap kepala daerah di Kaltara untuk membentuk tim monitoring harga dan stok barang dan kebutuhan pokok selama Ramadan hingga Desember nanti. Tim ini diharapkan melakukan intensifikasi dalam pengawasan harga, stok barang di gudang. 

“Tim ini akan bekerjasama dengan kepolisian dan aparat keamanan lainnya. Ini juga merupakan arahan Presiden RI Joko Widodo sebagaimana Keppres-nya yang menginstruksikan agar aparat kepolisian dan aparat keamanan untuk membantu pengawasan harga dan stok barang kebutuhan pokok. Dan, apabila tim ini menemukan tindak pelanggaran di lapangan, harus segera ditindak,” ungkap Gubernur.

Gubernur juga membeberkan beberapa hal mengenai resiko inflasi di Kaltara. Yakni, kenaikan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), event Pilkada Kota Tarakan dan pelaksanaan Rakernas Apeksi di Tarakan, kenaikan cukai rokok sebesar 10,04 persen, gangguan distribusi barang, dan faktor cuaca. Ini lantaran sebagian besar barang atau kebutuhan pokok masyarakat Kaltara didatangkan dari luar Kaltara. Sehingga, faktor cuaca sangat menentukan dalam prosesnya. Dimana, sebagian besar kebutuhan itu didatangkan lewat jalur perairan.


REPORTER : HUMAS PEMPROV
Baca selengkapnya »
Last Updated 2018-05-09T16:30:46Z

on Rabu, Mei 09, 2018
Foto Humas Pemprov Kaltara
KERJA SAMA : Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie saat menghadiri Indonesia- China Business Summit 2018 di Hotel Shangri-La Jakarta, Senin (7/5) malam.



JAKARTA, Penakaltara.com – Perdana Menteri (PM) Republik Rakyat Tiongkok (RRT) Li Keqiang menegaskan, Pemerintah Tiongkok atau China menyambut baik realisasi kerja sama bilateral bidang ekonomi antara kedua negara ini. 

Diharapkan secepatnya progress kerja sama, yang salah satunya dalam bentuk investasi dimulai. Demikian disampaikan Li Keqiang pada acara Indonesia-China Business Summit 2018 di Hotel Shangri-La Jakarta, Senin (7/5) malam. Hadir dalam pertemuan tersebut, Wakil Presiden (Wapres) RI Jusuf Kalla bersama sejumlah menteri kabinet kerja dan ratusan pimpinan perusahaan dari kedua negara.

Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr H Irianto Lambrie yang hadir dalam pertemuan tersebut mengatakan, event ini digelar dalam kaitan kerja sama bilateral, utamanya bidang ekonomi antara Pemerintah Indonesia dan RRT. Yang dituangkan dalam skema Global Maritime Fulcrum- Belt and Road Initiative (GMF-BRI) atau OBOR (One Belt, One Road).

Di mana Provinsi Kaltara termasuk salah satu koridor dalam kerja sama tersebut. Selain Sulawesi Utara dan Sumatera Utara. Disampaikan Gubernur, dalam pidatonya, PM RRT menegaskan menyambut baik realisasi kerja sama ekonomi bilateral kedua negara dalam prinsip saling hormat menghormati, dan mengajak Indonesia untuk bersama-sama meningkatkan upaya perdamaian dunia.

RRT, tegas Li Keqiang, juga ingin mendorong keseimbangan perdagangan (ekspor- impor) antara kedua negara. Pada prinsipnya RRT ingin membangun persahabatan dengan semua negara di dunia, terutama dengan Indonesia. 

“Salah satu hal penting yang disampaikan PM RRT tadi, adalah penegasannya untuk berkomitmen mendorong direalisasikannya rencana investasi RRT, dalam kerja sama koridor ekonomi melalui skema OBOR, termasuk salah satunya di mana Kaltara,” ungkap Irianto. Juga disampaikan, bahwa RRT akan membuka perluasan pasar ekspor Indonesia ke RRT, termasuk ekspor produk makanan halal. 

RRT juga ingin memperluas beasiswa bagi mahasiswa Indonesia yang ingin melanjutkan pendidikan di berbagai universitas di RRT. Hal yang sama disampaikan oleh Wapres. JK-sapaan akrab Wapres Jusuf Kalla sangat optimistis kerja sama Indonesia dan China akan terus tumbuh besar. Hal ini dapat didukung dengan kebijakan dari kedua pemerintah. Salah satu upaya peningkatan kerja sama itu, kata JK, adalah dengan menambah kuota ekspor minyak kelapa sawit dan produk komponen elektronik dari Indonesia ke China.

Ekspor dari Indonesia tersebut, lanjutnya merupakan upaya mengisi kekosongan kuota impor China dari Amerika Serikat pada saat kedua negara tersebut terlibat ketegangan "perang dagang". JK mengatakan, nilai ekspor komponen elektronik Indonesia ke Negeri Tirai Bambu tersebut, mencapai USD 4 miliar, yang setara dengan nilai ekspor biodiesel.

Sementara total volume perdagangan Indonesia-China saat ini mencapai angka USD 65 miliar dan diharapkan akan terus meningkat setelah adanya kerjasama bilateral ini.

Sementara itu, dalam pertemuan sebelumnya antara Presiden Joko Widodo dengan Perdana Menteri Li Keqiang, Indonesia dan Tiongkok sepakat untuk meningkatkan kerja sama dan kemitraan yang saling menguntungkan bagi kedua negara. Salah satunya dalam peningkatan kerja sama di bidang perdagangan. 

“Hal itu disambut sangat baik oleh Perdana Menteri Li Keqiang untuk memberikan dukungan bagi masuknya lebih banyak lagi produk kelapa sawit, sarang burung walet, kopi, kakao, dan buah-buahan dari Indonesia seperti manggis, buah naga, dan salak. Tadi secara khusus PM Li Keqiang juga menyanggupi untuk peningkatan ekspor kita, tambahan minimal 500 ribu ton minyak kelapa sawit ke Tiongkok,” tutur Presiden.

Indonesia, kata Presiden, berpandangan bahwa komoditas-komoditas lokal yang dimiliki Indonesia mampu memperoleh pasar yang besar bagi negara dengan jumlah penduduk sekira 1,37 miliar tersebut. Untuk itu, Presiden berharap agar Indonesia dapat meningkatkan ekspor produk-produk unggulan Indonesia ke RRT.


REPORTER : HUMAS PEMPROV
Baca selengkapnya »
Last Updated 2018-02-24T16:10:36Z

on Sabtu, Februari 24, 2018


TARAKAN, Penakaltara.com – Bagi para wajib pajak yang melaporkan Surat Pajak Tahunan (SPT) baik secara perseorangan maupun secara badan akan dipermudah dengan menggunakan SMS Biling yang akan segera diterapkan.

Kepala Kantor Pajak Pratama Tarakan (KPPT), Ferry Corli Mengatakan akan melakukan pembayaran pajak dengan menggunakan SMS Biling, karena dalam akhir tahun ini sering terjadinya kendala jaringan internet untuk pembayaran pajak. Khususnya di daerah perbatasan kabupaten Nunukan yang masuk wilayah kerja KPPT.

“ Rencana penerapan SMS Biling akan segera dilaksankan pada tahun ini,” Kata Ferry saat di temui penakaltara. Com, Sabtu (24/2).

Kegiatan SMS Biling nanti pihaknya akan melakukan kerjasama dengan PT. Telkomsel. Dari hasil data tahun 2017 yang diperoleh , para wajib pajak yang melapor SPT perseorangan dan badan itu sekitar 50 ribu hingga 80 ribu pajak yang ditangani KPPT.

“ Baru 75 persen yang lapor bayar wajib pajak. Padahal pertumbuhan pajak naik 14,4 persen dari tahun 2016,” Ungkapnya.

Masih kata dia, ada 25 persen yang belum melaporkan wajib pajaknya seperti perusahaan yang belum ada kegiatan,dan  perseorangan yang sudah pindah. Bukan hanya itu, yang punya kegiatan dan penghasilan masih ada yang belum melaporkan.

Lanjut dia, langkah-langkah yang akan diambil nanti akan melakukan pemberitahuan dulu kepada setiap yang terkait badan maupaun perseorangan. Kemudian akan dilakukan konseling untuk dijawab oleh mereka, setelah itu baru diusulkan untuk dilakukan pemeriksaan.

Ferry menerangkan sebelum melakukan itu, pertama-tama akan melakukan sosialisasi, karena masih banyak wajib pajak orang yang belum mengetahui kewajibannya. Kedua kendala masalah teknis dan pembayaran yang dilakukan.

“ Karena kita melakukan pembayaran wajib pajak dari nunukan juga, makanya kita harus melihat kondisi di sana. Setahu saya di sana memang susah karena jaringan internet  di sana masih susah,” Ucapnya.

Pada tahun 2018 rencana Ia akan mengadakan sosialisasi dengan bekerjasama dengan beberapa instansi seperti Disperindagkop, BP2RD dan lainnya. Karena kalau pihaknya yang mengundang, peserta yang datang tidak memenuhi target.


Reporter : Geger Adi Kustanto

Editor : Ricornius Jeferson

Baca selengkapnya »
Langganan: Postingan (Atom)